Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN LEMBAGA DEWAN ADAT DAYAK (DAD) DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Joanita Jalianery
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Sengketa tanah semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk keperluan pembangunan. Sengketa tanah di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya terjadi antara Penanam modal dan masyarakat lokal yang memiliki hak atas tanah adat secara turun-temurun. Ijin atas bidang tanah yang dimiliki Penanam modal seringkali bersinggungan atau berada di atas tanah yang merupakan tanah adat. Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah mengatasi banyaknya konﬂ ik tanah yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus membantu masyarakat lokal mendapatkan perlindungan bagi hak atas tanah adatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan DAD dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAD memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan atas Tanah Adat (SKTA) yang dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan/awal kepemilikan atas tanah. SKTA ini dapat diajukan bersama-sama bukti lainnya untuk memperoleh Sertiﬁ kat Hak Milik atas tanah adat tersebut. Untuk lebih menguatkan perlindungan atas tanah adat DAD telah melakukan upaya-upaya antara lain mendapatkan dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui peraturan perundang-undangan serta bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah.

KEWENANGAN LEMBAGA DEWAN ADAT DAYAK (DAD) DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Joanita Jalianery
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.48

Sengketa tanah semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk keperluan pembangunan. Sengketa tanah di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya terjadi antara Penanam modal dan masyarakat lokal yang memiliki hak atas tanah adat secara turun-temurun. Ijin atas bidang tanah yang dimiliki Penanam modal seringkali bersinggungan atau berada di atas tanah yang merupakan tanah adat. Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah mengatasi banyaknya konﬂ ik tanah yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus membantu masyarakat lokal mendapatkan perlindungan bagi hak atas tanah adatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan DAD dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAD memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan atas Tanah Adat (SKTA) yang dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan/awal kepemilikan atas tanah. SKTA ini dapat diajukan bersama-sama bukti lainnya untuk memperoleh Sertiﬁ kat Hak Milik atas tanah adat tersebut. Untuk lebih menguatkan perlindungan atas tanah adat DAD telah melakukan upaya-upaya antara lain mendapatkan dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui peraturan perundang-undangan serta bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah.

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI TANAMAN OBAT TRADISIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Joanita Jalianery; Evi
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Obat tradisional di Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi dan perlu dilindungi secara hukum. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap obat tradisional, dan apa saja hambatan perlindungan hukum bagi tanaman obat tradisional di Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sampai saat ini obat tradisional di Kalteng belum mendapat perlindungan melalui hak paten. Bajakah yang dikenal sebagai obat tradisional hingga saat ini baru mendapat perlindungan hak cipta sebagai karya tulis. Hambatan perlindungan obat tradisional di Kalimantan Tengah adalah lamanya proses izin edar dan lamanya pemeriksaan paten, serta terbatasnya laboratorium yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan kandungan suatu tumbuhan atau obat tradisional. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk melatih masyarakat bagaimana proses perizinan peredaran obat tradisional yang baik dan benar, serta agar pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mempersingkat rantai proses paten dan menyediakan laboratorium yang representatif bagi peneliti dan masyarakat, untuk mendorong penelitian di bidang obat tradisional.

Perjanjian Jual Beli Tanah: Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Ariani Yestati; Joanita Jalianery
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2551

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara dalam perjanjian jual beli tanah di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya, dan untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPATS di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Empirik atau Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian yaitu Camat sebagai PPATS bertanggung jawab secara formil dan materiil atas Akta Jual Beli yang dibuatnya, termasuk pertanggungjawaban hukum dalam Akta Jual Beli yang dibuatnya; Hambatan yang dialami camat sebagai PPATS antara lain banyaknya tanah di kecamatan kahayan tengah dan Jabiren Raya yang asal-usulnya tidak memiliki bukti tertulis, dan profesi camat yang sering berpindah akan tetapi jabatan PPATS yang berlaku untuk satu wilayah, tidak berlaku saat camat berpindah tugas ke daerah lain. Kesimpulan penelitian yakni tanggung Jawab Camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan tanggung jawab PPAT biasa yakni formil dan materil. Kendala- kendala yang dihadapi camat bersifat internal dan eksternal, yakni tanah yang asal-usulnya tidak memiliki bukti yang jelas dan dalam bentuk tertulis dan keengganan Camat untuk menjadi PPAT Sementara

Pendaftaran Merek Dagang: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KemenkumHAM Joanita Jalianery; Mulida Hayati; Aris Toteles; Puja Gusta Nuurani
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4370

Banyak pelaku usaha di Kota Palangka Raya yang sudah memiliki merek terdaftar, namun belum disahkan, karena beberapa kendala salah satunya adalah nama produk yang terlalu umum. Tujuan Penelitian ialah untuk mengkaji Apa saja batasan-batasan merek yang harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan bagaimana dunia usaha mendapatkan perlindungan atas merek usahanya. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah batasan merek yang dapat didaftarkan yaitu merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan perundang-undangan; tidak sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya; tidak mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, mutu, jenis, ukuran, jenis, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama suatu varietas tumbuhan yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis. jasa; tidak memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Memiliki daya pembeda; Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pendaftaran merek dan pelayanan bagi pelaku usaha adalah memberikan bantuan konsultasi dan pelayanan pendaftaran merek di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat melalui seminar dan pelatihan, sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran pribadi atas mereknya sendiri

Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum di Dalam dan di Luar Peradilan Joanita Jalianery; Ariani Yestati
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.9489

Lamanya waktu penyelesaian perkara di persidangan, dan pemidanaan yang tidak menjamin pulihnya ketertiban menjadi latar belakang tulisan ini. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Masalah yang dikaji adalah apa saja kelebihan dan kekurangan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sekarang wajib dilakukan oleh para pihak, dan bagaimana mengatasi kekurangan mediasi dalam penyelesaian sengketa di peradilan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Kelebihan Mediasi antara lain : Jadwal fleksibel, Biaya ringan, Proses cepat, Tidak perlu pengacara, Hasil akhir berupa akta perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak, Hubungan baik tetap terjaga, Tidak dimungkinkan adanya upaya hukum; sedangkan Kekurangan dalam pelaksanaan mediasi, antara lain : Para pihak tidak menganggap mediasi penting, Para pihak tidak mau membayar biaya mediator non-hakim dan biaya mediasi, Para pihak memiliki hambatan komunikasi, Para pihak tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi. Untuk mengatasi kekurangan Mediasi, maka hendaknya : Dilakukan sosialisasi bagi pihak yang tidak memahami mediasi, kesepakatan di awal sebelum mediasi dilakukan dapat menjadi solusi bagi para pihak yang keberatan dengan biaya mediasi dan biaya mediator, mediator bertugas mewujudkan keseimbangan posisi para pihak, serta sosialisasi kepada pihak yang tidak beritikad baik tentang konsekuensi hukum atas tindakannya

Bina Desa Sadar Hukum Sejak Dini Di Desa Simpang Naneng Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Sijabat, Anjely; Silalahi, Hanna Yesica; Sitanggang, Marsella; Sinurat, Ririn Ribkha Elfani; Sari, Widayanti Nur Indah; Jalianery, Joanita; Sangalang, Rizki Setyobowo
Jurnal Karya Nyata Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2025): April
Publisher : Utami Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70963/jknp.v1i2.183

The early-stage legal awareness village program is an effort to enhance public legal awareness, particularly in Simpang Naneng Village, Karusen Janang District, East Barito Regency. This program aims to build community understanding of laws and citizens' rights to create an orderly and law-abiding environment. The methods used include legal socialization, group discussions, and practical training. The program's results indicate increased legal awareness and active participation in daily legal compliance. This initiative is expected to serve as a community empowerment model supporting sustainable and equitable village development.

KAMPANYE KESADARAN HUKUM MELAWAN REVENGE PORN DALAM MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN WANITA DAN ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA Mulyawan, Agus; Jalianery, Joanita; Kristanto, Kiki; Kristian, Kristian; Yestati, Ariani; Putri, Aprilia; Kristanto, Natanael; Khistiany Yoessandy, Novarianty; Ayu Yolanda, Sintia; Lukas, Yuapri
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 4 No. 11 (2025): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v4i10.11898

Abstract Adolescent women and children are vulnerable groups who are often subjected to various forms of legal violations, especially in the context of violence, exploitation and discrimination. Legal awareness campaigns are one of the effective strategies in increasing their understanding of legal rights and available protection mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of legal awareness campaigns in protecting adolescent women and children from legal threats that can harm them. The method used in this research is the Empirical Juridical approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results show that legal awareness campaigns involving community-based legal education, socialization through social media, and active participation from various stakeholders, such as government agencies, non-governmental organizations, and schools, have a significant impact in increasing understanding and legal awareness among adolescent women and children. Keywords: Protection, Revenge porn, Sexual Violence, Women and Children. Abstrak Kelompok remaja wanita dan anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi sasaran berbagai bentuk pelanggaran hukum, terutama dalam konteks kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kampanye kesadaran hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak hukum serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kampanye kesadaran hukum dalam melindungi remaja wanita dan anak dari ancaman hukum yang dapat merugikan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye kesadaran hukum yang melibatkan pendidikan hukum berbasis komunitas, sosialisasi melalui media sosial, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sekolah, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan remaja wanita dan anak. Kata kunci: Perlindungan, Revenge porn, Kekerasan Seksual, Wanita, dan Anak.

The Politics and Law of 30% Women’s Representation in the Central Kalimantan Provincial DPRD: A Review of the Implications Based on Regulations and Principles of Democratic Justice Rosa Husadah; Agus Mulyawan; Joanita Jalianery
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1463

Women's participation in governance is a crucial issue in efforts to achieve gender equality and fair democracy. In Indonesia, the 30 percent female quota in legislative bodies is regulated under paragraph (2) of Article 245 of Law No. 7 of 2017 regarding national elections. However, there are still many challenges that must be overcome in the implementation of this policy, especially at the local level. The issues that will be discussed, namely how the challenges in initiatives to enhance woman inclusion in the Central Kalimantan Provincial DPRD, are reviewed from the perspective of applicable regulations and the principles of democratic justice, and how the legal politics regulate the representation of 30% women in the Central Kalimantan Provincial DPRD. This paper uses an empirical legal research method, which is a study based on data obtained from interview observations. Empowerment measures such as political education and training for women need to be strengthened to furnish women with expertise and awareness they need to compete in the political arena. The importance of early political education and public awareness campaigns about gender equality in politics can change existing social perceptions and norms. To bolster women's presence in the Central Kalimantan DPRD, the government, political parties, and the community need to work together to create an environment that supports women's active political participation

Legal Analysis of Sharenting Practices in the Digital Era: Implications for Children's Privacy Rights in Indonesia Putri, Shopie Hana; Heriamariaty, Heriamariaty; Jalianery, Joanita
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1712

Sharenting is the practice of parents sharing children's activities on social media, has become a popular phenomenon in the digital era. Although this practice is often performed to demonstrate parenting abilities, sharenting has the potential to violate children's privacy rights and pose a risk of exploitation, kidnapping and misuse of personal data. This research aims to analyze the related legal gaps sharenting in Indonesia, as well as recommending policies to increase protection of children's privacy rights. The research method used is normative legal research, with a focus on analysis of statutory regulations and related literature sharenting. The research results show that although Indonesia has several regulations that protect children's rights, such as the Child Protection Law, Personal Data Protection Law, and Human Rights Law. There are no specific rules governing sharenting practices. Therefore, it is necessary to revise existing laws, increase public awareness about the dangers of the practice sharenting towards children, as well as the active role of institutions such as the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) to protect children's privacy rights on social media. Thus, this research recommends concrete steps to create a safe environment for children in the digital era

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search