Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DALAM RUPS ELEKTRONIK PADA PERSEROAN TERBUKA: ANALISIS BATASAN WEWENANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS Anis Khafifah Mz; Nuzulia Kumala Sari
Berajah Journal Vol. 6 No. 3 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i3.675

Abstract

The development of information technology has driven the transformation of the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism from face-to-face to electronic (e-GMS). This is intended to eliminate the constraints of distance and location between shareholders. This phenomenon places notaries in a crucial position as cyber notaries to ensure the authenticity and legal certainty of the minutes of meetings held online. The authority of notaries, expressly stated in the UUJN, still emphasizes conventional processes, while notaries are also required to adapt to developments in information technology. In addition, notaries are also required to apply the prudent notary principle, which requires notaries to act with integrity, honesty, and thoroughness in verifying the identity, competence, and accuracy of the parties' statements to prevent legal defects in authentic deeds. This study aims to analyze the implementation of the cyber notary concept in the implementation of e-GMS, identify the technical and legal obstacles faced by notaries, and evaluate legal protection for notaries in exercising their authority.  
Implementasi Cyber Notary Dalam RUPS Elektronik Pada Perseroan Terbuka: Perlindungan Hukum Bagi Notaris Anis Khafifah Mz; Fendy Setyawan; Firman Floranta Adonara
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.961

Abstract

Transformasi digital telah mengubah cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbuka. Kemunculan konsep cyber notary membawa konsekuensi hukum yang fundamental bagi profesi notaris, khususnya dalam hal autentikasi dokumen elektronik dan tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini mengkaji implementasi cyber notary dalam RUPS Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum cyber notary di Indonesia masih menghadapi kekosongan norma terkait standar teknis, tanggung jawab digital notaris, dan keabsahan akta elektronik. Perlindungan hukum bagi notaris dalam RUPS Elektronik harus dibangun melalui pembaruan legislasi, standardisasi infrastruktur teknologi, serta pembentukan protokol keamanan digital yang komprehensif.