Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN: STUDI DI BKPSDM KABUPATEN SUMENEP Syafriyani, Ida; Zaituna, Yuli Putri
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 3, No 1 (2018): November 2018
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.927 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v3n1.p28-34

Abstract

Sumenep Government has implemented E-Government in staffing administration services, in the form of managing the staffing management information system (SIMPEG) by creating an online-based service system. SIMPEG was inaugurated since 2013 by the Human Resources and Human Resources Development Agency. The aims to make it easier to manage employee data. The problems is how the application of E-Government in the service of personnel administration in the human resources and human resource development agency of Sumenep Regency. The research objective is to determine the application of E-Government in the service of personnel administration in the human resources and human resource?development of Sumenep. Analysis method uses a descriptive qualitative approach, which is the focus of this research are: 1) E-leadership, 2) information network infrastructure, 3) network management, and 4)?community and human resources. The subjects of this study were key informants, main, and supporting informants, data collection techniques by interviewing, observing, and documenting, with data analysis?namely, data reduction, data display, and data verification. Based on the results shows that in general the application of E-Government in the form of SIMPEG has been well applied. Supported by E-Leadership, information management and information network infrastructure that has provided such as the presence of optical servers and features that function to store data and provide a data management network for personnel. However, there are obstacles that hinder the implementation of E-Government, which lies in the data management officials in each OPD who still lack understanding of information technology.?
Kemiskinan Dan Peran Berlebih Perempuan Pembatik Di Indonesia Hidayaturrahman, Mohammad; Resdiana, Enza; Syafriyani, Ida; Elazhari, Elazhari; Putu Sugiantiningsih, Anak Agung
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v7i1.6094

Abstract

Sebagai negara yang masuk kategori berkembang, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terbilang tinggi. Penduduk miskin di Indonesia juga terdiri dari perempuan. Perempuan miskin di Indonesia memiliki kerentanan terhadap berbagai persoalan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan menganalisis, bagaimana para perempuan di Indonesia yang berada di dalam kondisi miskin melakukan peran berlebih. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori peran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan. Selain itu dilakukan juga pengamatan langsung terhadap kegiatan membatik yang dilakukan perempuan di beberapa wilayah di Indonesia. Penelusuran dokumen juga dilakukan terhadap data dan sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pembatik di Indonesia yang dalam kondisi miskin berusaha memperbaiki kualitas hidup dengan peran berlebih. Mereka tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi juga bekerja mencari nafkah dengan bekerja pada beberapa bidang seperti menjadi petani dan menjadi membatik. Pendapatan dari dua atau tiga pekerjaan belum menjadikan perempuan di Indonesia keluar dari kemiskinan. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah pendapatan dari membatik terbilang rendah, belum mencapai taraf layak. Pendapatan yang masih rendah dan belum layak yang diperoleh perempuan tersebut, tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, namun juga untuk kebutuhan keluarga termasuk suami dan anak. Sehingga perempuan tetap berada dalam kondisi miskin.
Strategi Komunikasi Pemasaran Kelompok Tani Rubaru dalam Meningkatkan Penjualan Bawang Merah sebagai Komoditi Unggulan Kabupaten Sumenep Kurli, Anis; Haris, Rillia Aisyah; Syafriyani, Ida; Sari, Raudhah Pattria; Putri, Purnama Violita; Riady, Rahman
Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM) Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komuniasi (ASPIKOM) Wilayah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38194/jurkom.v7i1.956

Abstract

Sumenep as one of the easternmost districts on Madura Island has the most promising agro-political potential. The agricultural sector is the primary source of livelihood, both on land and in some areas. According to the statistics of the Central Statistical Authority (CST) of Sumenep district in 2021 the largest contributor of Gross Regional Domestic Product (GDP) is 39.41% as the largest agropolitical producer compared to other sectors. The agricultural area of Sumenep district reached 207.010 hectares with a total production of 828.814 tons. As for the purpose of this study is how the Marketing Communication Strategy of Tani Rubaru Group in increasing the sale of red onions as a major commodity in Sumenep district. The method used in this research uses qualitative descriptive with data collection techniques were in-depth interviews and observation. The results of this research show the marketing communication strategy carried out by Tani Rubaru Group to increase the sale of Red Onion with the development of production activities, development of processing products of various variants, development and practice in marketing activities through social media
PERAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN BUMDES MAKMUR JAYA DESA TALANGO KECAMATAN TALANGO KABUPATEN SUMENEP Syafriyani, Ida; Rafika, Lailatur
PUBLIC CORNER Vol 18 No 2 (2023): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v18i2.3126

Abstract

AbstrakDalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa menjadi seseorang yang palingberperan sebagai pemimpin desa. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkanperekonomian masyarakat ialah adanya badan usaha milik desa yang dicanangkan olehpemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui unit usaha yangmengacu kepada potensi desa. Salah satu desa yang memiliki BUMDes ialah Desa Talango.Desa Talango memiliki BUMDes sejak tahun 2017 dengan 3 unit usaha yaitu sablon,pengemasan kerupuk dan penjualan tabung gas dan simpan pinjam. Namun, sela kurun waktu3 tahun lebih BUMDes tidak berdampak positif. sejatinya, Kepala Desa memiliki wewenangdan tanggung jawab dalam menggerakkan dan mengembangkan BUMDes. Dalam penelitianini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengembangan badan usaha milikdesa di Desa Talango. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa belum terlalu banyakberperan dalam pengembangan badan usaha milik desa. Artinya kepala desa hanyamelaksanakan peran pada saat awal pendirian badan usaha milik desa makmur jaya..Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Bumdes, Desa Talango
IMPLEMENTASI KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SUMENEP ( Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ) Syafriyani, Ida; Hidayat, Imam; Marcella, Tasya Fara
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 14 No 2 (2024): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v14i2.239

Abstract

Pemenuhan kuota 30% pada penempatan perempuan dalam ranah politik pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjadi di Kabupaten Sumenep sampai pada saat ini masih belum mencapai sesuai keinginan. Padahal kebijakan kuota 30% hadir sebagai upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPRD yang telah diperkuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 pada pasal 245 tentang keterwakilan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun informan penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, anggota perempuan DPRD Kabupaten Sumenep, salah satu anggota caleg perempuan yang gagal dalam Pemilu tahun 2019 dan anggota partai yang ada di Kabupaten Sumenep.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% sebagai persyaratan dalam pemilu Sumenep masih belum sepenuhnya dikatakan berhasil, yaitu dilihat dari perwakilan perempuan yang sudah duduk di lembaga legislatif yang hanya terdapat 3 orang saja. Hal tersebut dipicu dari permasalahan kurang memadainya sumberdaya yang ada terkait dengan keberanian, kepercayaan, budaya patriarki dan keterampilan dalam ikut berpartisipasi dalam ranah politik.
Multistakeholder Collaboration in Green Open Space Policy Policy Partnership Perspective Study in Sumenep Syafriyani, Ida; Abrar, Unsul; Rasaili, Wilda
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 7 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v7i2.1966

Abstract

Jakarta, as a metropolitan city rich in history and culture, offers substantial potential for community-based tourism development through walking tours. The quality of tourist experiences is closely associated with the competence of tour guides, which is reflected in their education, certification, motivation, and professional performance.  This study examines the relationships between education and certification with motivation and their associations with the performance of the Jakarta Good Guide walking tour community. Data were collected from 32 respondents and analysed using Partial Least Squares–Structural Equation Modelling (PLS-SEM).  The results indicate that education is positively and significantly associated with motivation (β = 0.803; p < 0.001), whereas certification is not significantly associated with motivation (β = 0.022; p = 0.870). Motivation shows the strongest association with performance, as indicated by the largest path coefficient in the model (β = 0.850; p < 0.001). Furthermore, motivation mediates the relationship between education and performance within the tested model (β = 0.683; p < 0.001). In contrast, certification does not demonstrate significant direct or indirect associations with performance. These findings highlight the role of motivation as a key mechanism linking education and performance within this sample. From a practical perspective, the study suggests that community-based tourism development programs may benefit from prioritizing educational initiatives and motivational enhancement rather than relying solely on formal certification processes.