Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik CEMARA Jurnal Ilmiah MITSU (Media Informasi Teknik Sipil Universitas Wiraraja) Public Corner Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Rillia Aisyah Haris
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wiraraja
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sumenep Haris, Rillia Aisyah
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2017): Oktober
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v2i2.1928

Abstract

Policy reform in the development of state civil apparatus competence is the government's commitment to continuously make improvements in the management of civil state apparatus. It aims to produce the optimal performance of the state civil apparatus. Especially in performing public service duties. The commitment is marked by the enactment of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. This study aims to determine the implementation of apparatus competency development policy in Sumenep regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of apparatus competency development policy in Sumenep regency has been implemented effectively.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1928
Revitalisasi pasar tradisional dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep Rillia Aisyah Haris; Elsya Muzayyana; Irma Irawati. P.
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 2: Oktober 2019
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.087 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v4i2.3284

Abstract

The various polemics of the traditional market are often the subject of ongoing conversations. Behind all the processes of economic activity that are taking place, the problems that continue to occur today are the slum condition of the market environment, disorderly parking arrangements, and congestion that often occur making the traditional market conditions increasingly out of control. Traditional market revitalization efforts have been carried out. The aim of revitalization which is actually to fix the market becomes more organized, orderly and cleaner for the convenience of the community, but until now it has not been realized. This study uses descriptive qualitative research methods. The focus in this study refers to the role of the government in local economic development through revitalization of traditional markets including the role of the coordinator and the role of the facilitator. The results of the study indicate that the local government has acted as a coordinator and facilitator in revitalizing traditional markets but has not been able to carry out optimally. One reason is the absence of a clear and specific legal umbrella governing traditional market revitalization. Some recommendations that can be offered are: 1) The Sumenep Regency Government needs to coordinate with all stakeholders involved to identify problems while finding appropriate solutions to problems in traditional market revitalization; 2) The local government of Sumenep Regency needs to establish specific policies governing the revitalization of traditional markets so that the objective of market revitalization can be achieved optimally; 3) Carry out monitoring and evaluation of the revitalization program.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3284
Pengembangan sumber daya ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep: pendorong dan penghambat Mochammad Rozikin; Rillia Aisyah Haris
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 2: Oktober 2021
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v6i2.6201

Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze the drivers and restraining factors of the development of local economic resources. This study uses force field analysis to analyze the various forces / factors that affect a change, determine the source of its strength, and develop strategies to strengthen the drivers and weaken the inhibitors. The results showed that there were a number of driving factors, namely: 1) superior commodities; 2) Rules / policies; 3) Budget allocation; 4) Human resources availability; 5) Leadership. The restraining factors are: 1) Lack of coordination and collaboration of stakeholders involved; 2) The quality of human resources of farmers is still low; 3) community participation is still low; 4) Availability of infrastructure; 5) Commitment of stakeholders involved. This research is expected to be a material consideration for developing strategies to achieve success in developing local economic resources and providing recommendations to local governments to implement planned changes to be able to increase the added value and welfare of local communities.
IbM PEMBANGUNAN DESA WISATA MELALUI KONSEP LOCAL COMMUNITY BASED Mohammad Harun; Anita Intan Nura Diana; Rillia Aisyah Haris
Jurnal Ilmiah MITSU (Media Informasi Teknik Sipil Universitas Wiraraja) Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah MITSU
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.549 KB) | DOI: 10.24929/ft.v5i2.397

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa dan penghasilan non migas. Desa Semaan, Kecamatan Dasuk dan Desa Belluk Ares, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep merupakan dua Desa yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi tempat tujuan pariwisata yang berbasi masyarakat lokal (local community based). Di Desa Semaandan Desa Belluk Ares banyak kegiatan wisata yang dapat dinikmati misalnya, menikmati indahnya pantai slopeng dan pantai tanerros, rokat tase’(petik laut), tari muang sangkal, saronen Madura, dan batu cenneng. Beberapa permasalahan diantaranya : 1)Kurangnya kesadaran dan respon masyarakat lokal terhadap pembangunan desa wisata sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat, 2) Belum adanya komunitas atau masyarakat lokal yang secara resmi membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS), 3) Belum tersedianya sarana penunjang (tempat) bagi komunitas masyarakat untuk berdiskusi dan menuangkan ide-ide pembangunan desa wisata, 4) Belum banyaknya jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer dan internet, 5) Kurangnya media informasi dan promosi wisata terkait keberadaan tempat-tempat wisata di Desa Semaan dan Desa Belluk Ares, Kabupaten Sumenep, 6) Kurangnya pengetahuan tentang sistem manajemen dan strategi promosi desa wisata. Hasil kegiatan meliputi kegiatan sosialisasi pentingnya desa wisata, pembentukan pokdarwis, pendampingan penyusunan program kerja, pembuatan gazebo, serah terima gazebo, sosialisasi pengelolaan website, sosialisasi manajemen dan strategi promosi, serta serah terima Laptop. Setelah dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kedua desa mitra, Desa Semaan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi untuk mengembangkan desa wisata dibandingkan dengan Desa Belluk Ares.
ANALISIS KEBIJAKAN REFORMASI MANAJEMEN GURU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Rillia Aisyah Haris
PUBLIC CORNER Vol 14 No 1 (2019): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.21 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v14i3.704

Abstract

Reformasi kebijakan manajemen guru ditujukan sebagai langkah konkrit dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2005 harusnya menjadi momentum dan komitmen terhadap reformasi manajemen guru di Indonesia. Namun demikian, pada realitanya manajemen guru di Indonesia masih menyimpan segudang masalah khususnya yang berhubungan dengan ekonomi politik. Analisa kebijakan reformasi manajemen guru dalam perspektif ekonomi politik dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan agar nantinya dapat merumuskan secara sistematis solusi yang dapat direkomendasikan. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mensukseskan reformasi manajemen guru di Indonesia adalah antara lain dengan: 1) Mengubah paradigma masyarakat bahwa profesi guru bukan profesi sembarangan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Profesi guru membutuhkan kualifikasi khusus; 2) Menetapkan peraturan tentang kualifikasi dan rekruitmen guru berdasarkan kompetensi; 3) Menentukan arah kebijakan pendidikan yang jelas berdasarkan learning outcome, sehingga dapat mencetak generasi terpelajar yang siap kerja dan ahli dibidangnya; 4) Menjamin kesejahteraan guru, gaji, kompensasi dan tunjangan yang diterima guru mampu mencukupi kebutuhan guru sehingga mereka dapat fokus dan benar-benar profesional dibidangnya, tidak lagi mencari pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan; 5) Menetapkan reward dan punishment yang jelas terhadap prestasi dan peningkatan kompetensi maupun kualitas guru.
Collaborative governance in the development of local economic resources in Sumenep Regency Rillia aisyah haris; Ida Syafriyani; Nur Inna Alfiyah
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 8, No 2: Oktober 2023
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v8i2.8998

Abstract

Local economic development is currently very intensively carried out in several regions in Indonesia. Local economic development is believed to be a holistic perspective to address regional economic problems based on local resources. Sumenep Regency is one of the regencies in East Java, which is currently developing several of Sumenep's superior agricultural commodities consisting of shallots, chili herbs, and Moringa into processed products that have added value to improve the community's economy. This research studies efforts to develop local economic resources in Sumenep Regency from a Collaborative Governance perspective, including initial conditions, leadership, institutional design, and collaboration processes. This study used a qualitative method. Interviews, documentation, and observation were used in data collection. The research results showed that adequate initial conditions have supported collaborative Governance in the development of local economic resources. However the collaboration process needs to be managed properly. This study recommends strengthening collaborative institutional designs and facilitative leadership on all fronts.
PEMBANGUNAN PARIWISATA MELALUI MODEL PENTAHELIX: STUDI KASUS PASIR PUTIH KEPULAUAN KANGEAN Auliyani, Alya; Haris, Rillia Aisyah
PUBLIC CORNER Vol 19 No 2 (2024): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v19i2.3882

Abstract

White sand beaches offer significant tourism potential, promising economic growth and development opportunities for local communities. This tourism development can improve community welfare through various sectors, such as tourism, hospitality and culinary. However, this large white sand tourism potential has not been utilized optimally due to lack of attention from stakeholders, including the government. The pentahelix model, which involves academics, government, business, community and media, is considered the right solution to optimize this tourism potential. This research aims to analyze the tourism potential of white sands and examine the role of the pentahelix model in its development. The research method used is literature study and direct field observation on white sand beaches. The results of the research show that tourism development is not yet optimal because there are no real shortages that have not been maximized by each stakeholder, they do not yet know the results of tourism development. Keywords: Pentahelix model, tourism development, Pasir Putih Beach
MEKANISME ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DI KABUPATEN SUMENEP Hidayat, Imam; Haris, Rillia Aisyah; Siswanto, Irfan Jaya
JURNAL PERTANIAN CEMARA Vol 20 No 1 (2023): JURNAL PERTANIAN CEMARA (CENDEKIAWAN MADURA)
Publisher : Fakultas Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fp.v20i1.2547

Abstract

Mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan adalah salah satu lahan pertanian yang dianggap dapat terjadi permasalahan jika alih fungsi lahan pertanian di jadikan pembangunan perumahan dan pesatnya jika tidak diatasi maka terjadi lahan dari tahun ke tahun berkurang. Tujuan peneliti ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Sumenep. Mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di latar belakangi dari adanya beberapa indikator banyaknya lahan yang beralih fungsikan menjadi pembangunan perumahan dikarenakan peralihan fungsi lahan ini banyak terjadi sehingga mengalami suatu perubahan termasuk lahan pertanian yang berkurang, dampak sumber daya manusia dan sumber daya alam timbul terjadi secara positif dan juga negatif, serta semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian pada POAC menurut George R. Terry (2011:10) yang terdiri empat indikator yaitu perencanaan, organisasi, penggerakan, dan pengawasan. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Dinas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peralihan fungsi lahan pertanian yang dijadikan perumahan. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan di Dinas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dilakukan dengan masih meliputi beberapa aktor, baik dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Untuk peningkatan sudah dilakukan dengan baik dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait permasalahan alih fungsi lahan sehingga lahan dapat berfungsi dengan baik dan memaksimalkan bagaimana cara kedepannya tidak terjadi terkait tanah yang dialihfungsikan terhadap pembangunan perumahan dan tidak terjadi pemicu utama antara pemerintah dan masyarakat yang mengalami faktor positif dan negatif sehingga kedepannya dapat mengurangi permasalahan alih fungsi lahan.
Food Estate Development: Political-Economic and Legal Perspectives Hidayaturrahman, Mohammad; Handrito , Radityo Putro; Putu Sugiantiningsih, Anak Agung; Ubaid, Ahmad Hasan; Haris, Rillia Aisyah; Suprianto, Suprianto
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.31423

Abstract

The Indonesian Government is trying to overcome the threat of a food crisis, one of which is through a food estate program. This study was conducted to answer the political-economic and legal perspectives of food estate development in Kalimantan. Researchers collected data by visiting three food estate locations in the Gunung Mas, Pulang Pisau, and Kapuas Regencies. In the field, researchers conducted observations, in-depth interviews, and focus-group discussions with many informants. After the data were collected, researchers conducted multidisciplinary analyses and studies. The results of this study showed that the Government's plan to increase food production through food estates in Central Kalimantan was not achieved. The Government's economic and political goals violate applicable laws. In this context, the law follows the wishes of political actors and economic interests. Food estates positively impact infrastructure development at food estate locations, especially in the Kapuas and Pulang Pisau Regencies. This has a positive impact on the economy. However, residents did not feel these benefits at the food estate location in the Gunung Mas Regency. The development of a food estate in Gunung Mas violates the law. Land clearing by cutting down trees in a 600-hectare forest can violate the Forestry and Forest Protection Laws. To avoid any legal violations, a breakthrough is needed in the form of a Government Regulation in place of Law (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/ PERPUU). This program cannot be implemented without a legal framework, such as a law that regulates the entire process from upstream to downstream. Therefore, food estates are being developed throughout rural areas in Indonesia.
Optimalisasi Upaya Collaborative Governance dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep Aisyah Haris, Rillia; Anita, Anita
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 10 No. 3 (2024): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)
Publisher : Badan Penerbitan Jurnal (BPJ) FIA-UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jiap.2024.010.03.3

Abstract

Children marriage has become a serious problem and has broad impacts socially, economically, educationally, on health and community welfare. The collaborative governance perspective is used as an alternative solution that can solve public problems with the involvement of multiple stakeholders, not just the government. This research aims to analyze the prevention of child marriage with a collaborative governance perspective to find alternative solutions that are applicable to all stakeholders involved. This research uses qualitative methods with interactive data analysis techniques. Data collection was carried out by interviews, observation, documentation and FGD with relevant stakeholders. The research results show that in Sumenep Regency there have been collaborative efforts to prevent child marriage through various activities such as socialization, education and mentoring. Collaborative governance still needs to be improved in order to produce integrated collaborative actions that can reduce the number of child marriages. An approach based on local wisdom is also important to prevent child marriage in Sumenep Regency.
Co-Authors Aminuyati Anita Anita Anita Intan Nura Diana Auliyani, Alya Chatarina Umbul Wahyuni Elsya Muzayyana Handrito , Radityo Putro Ida Syafriyani Irma Irawati. P. Mochammad Rozikin Mohammad Harun Mohammad Hidayaturrahman Nur Inna Alfiyah Siswanto, Irfan Jaya Sugiantiningsih, Anak Agung Putu Ubaid, Ahmad Hasan