Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Kompetensi Hukum dan Fiqh Muamalah Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah pada Perbankan dan Keuangan Syariah Nurul Isna Faizatul Munna; Nadzirotul Fuadatil Khoiriyah; Dhea Firnanda; Binti Nur Asiyah; Dede Nurohman
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v5i1.2146

Abstract

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan tersebut menuntut adanya inovasi produk yang tetap berada dalam koridor hukum Islam agar terhindar dari risiko ketidakpatuhan syariah yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh aktivitas perbankan dan keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kompetensi DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah pada perbankan syariah dan keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, fatwa, serta peraturan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi DPS yang meliputi pengetahuan fiqh muamalah, auditing, akuntansi, manajemen, keuangan, bahasa, serta integritas moral berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kesesuaian akad, produk, sistem operasional, dan laporan keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kompetensi DPS menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan keuangan syariah. Kata kunci: kompetensi DPS; kepatuhan syariah; perbankan syariah; keuangan Syariah
Praktik Jual Beli Multi Level Marketing Oriflame Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Fatwa DSN MUI No 75 Tahun 2009 Dhea Firnanda; Nurul Isna Faizatul Munna; Agus Eko Sujianto; Zulfatun Ni’mah
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 11 No. 2 (2025): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v11i2.4513

Abstract

The proliferation of scams disguised as Multi-Level Marketing (MLM) in Indonesia has raised public doubts about the legitimacy of MLM practices, including Oriflame, from the perspective of Islamic law. This indicates the need for a deeper study to assess the compatibility of Oriflame's MLM business mechanism with maqasid al-syariah and Fatwa DSN MUI No. 75 of 2009. This article is composed using a qualitative approach involving in-depth interviews and observations. Based on the research conducted, the mechanism of Oriflame's MLM practice begins with registering as an Oriflame reseller, promoting Oriflame products through social media, recruiting members or resellers, and developing downlines through training and sales tools. Oriflame's MLM practice involves reseller registration, product promotion via social media, member recruitment, and downline development through training. This system is halal and compliant with Sharia because it fulfills the maqasid syariah (hifz ad-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal). In accordance with MUI Fatwa No. 75/2009, it meets 12 Sharia requirements, including real sale objects, halal certification, transactions without fraud/fixed prices, commissions from real sales/recruitment without ighra'/coercion, unpaid recruitment, downline development, and not being a money game.