Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

INTEGRASI SENI, EQ, DAN BAHASA INGGRIS MELALUI ABEL PADA ANAK USIA DINI Wynne Inayah Ekasari; Muamar Riza Pahlevi; Labib Fahmi; Fajar Sigit Kusumajaya; Faizal Yudhi Nugroho; Dita Retno Pamungkas; Bayu Arfi; Ilham Akbar Ashari; Mellyana Safitri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.59565

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengembangkan dan mengujicobakan pendekatan Art-Based Emotional Learning (ABEL) sebagai model pembelajaran integratif yang menyatukan pengembangan kecerdasan emosional (EQ), penguatan kosakata bahasa Inggris bertema emosi, dan ekspresi kreatif melalui seni visual pada anak usia dini. Kegiatan dilaksanakan pada 20 Mei 2026 di Sanggar Lukis Wynne Art, Kota Tegal, melibatkan 15 anak usia TK hingga SD kelas 5. Metode yang digunakan mencakup Total Physical Response (TPR) untuk akuisisi kosakata, Emotion Color Wheel sebagai instrumen literasi emosional visual, serta Gallery Walk sebagai ruang ekspresi dan presentasi diri. Hasil evaluasi menunjukkan 87% peserta mampu menyebut minimal lima kosakata emosi dalam bahasa Inggris, 93% berhasil mengasosiasikan warna dengan emosi melalui Emotion Color Wheel, dan 80% mampu memproduksi kalimat sederhana dalam bahasa Inggris secara mandiri. Seluruh peserta (100%) berpartisipasi aktif sepanjang kegiatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan ABEL efektif menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak usia dini, dengan implikasi praktis bagi lembaga kursus seni non-formal dalam mengintegrasikan dimensi emosional dan linguistik ke dalam pembelajaran seni.
HARMONISASI PRINSIP MUAMALAH DENGAN UUD 1945 UNTUK PENGUATAN EKONOMI YANG BERKEADILAN Dita Retno Pamungkas; Efendi Ibnususilo; Faishal Taufiqurrahman
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 4 No. 1 (2026): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/

Abstract

The development of economic activities in Indonesia not only requires certainty and efficiency, but must also be directed toward the creation of fair economic relationships that benefit society. This need has a constitutional basis in Article 33 of the 1945 Constitution, which establishes solidarity, economic democracy, efficiency with justice, sustainability, and the people’s prosperity as integral components of the direction for managing the national economy. In this context, the principles of muamalah are relevant for examination because they embody the values of justice, public welfare, balance, voluntary consent, trustworthiness, and the prohibition of harmful business practices. This study aims to analyze how the principles of muamalah can be harmonized with constitutional economic values in order to strengthen the national economic and business law systems. This study employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary sources namely the 1945 Constitution and laws and regulations related to business law and Islamic economics as well as secondary sources such as books, journals, and research findings. The legal materials were collected through a literature review and analyzed using a qualitative-prescriptive approach by aligning the principles of muamalah with the values contained in Article 33 of the 1945 Constitution. The results show indicate that there is a strong convergence between the principles of muamalah and constitutional economics, particularly in terms of justice, solidarity, the public interest, balance, and the protection of the vulnerable. Harmonization of the two can be achieved by reinforcing these values in the formulation and implementation of national economic law. This harmonization is not intended to transform the national legal system into a sharia legal system, but rather to enrich economic law with universal values that are in line with Pancasila and the 1945 Constitution. Thus, the principles of muamalah can serve as a source of  values in building a national economic system that is more just, inclusive, and oriented toward the prosperity of society
Edukasi Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Travel Haji dan Umrah di Era Digital Dita Retno Pamungkas; Faizal Yudhi Nugroho; Muamar Riza Pahlevi; Labib Fahmi; Fajar Sigit Kusumajaya; Moh. Syamsul Haris; Mellyana Safitri
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ce864j07

Abstract

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa travel haji dan umrah di era digital. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi pemeriksaan legalitas travel, pencermatan informasi promosi digital, serta pendampingan sederhana dalam memahami perjanjian dan hak konsumen. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya memeriksa legalitas dan kredibilitas travel, memahami isi perjanjian, mencermati informasi dan promosi yang disampaikan melalui media digital, serta menyimpan bukti transaksi sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan layanan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang disampaikan secara sederhana dan berbasis kasus sehari-hari dapat membantu masyarakat menjadi konsumen yang lebih cermat dan mandiri. Ke depan, diperlukan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha travel untuk memperkuat literasi hukum serta mendorong penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah yang lebih transparan dan bertanggung jawab