Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEGAL BRIEF JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Pemuliaan Hukum Jurnal Smart Hukum (JSH)
Hendri Darma Putra
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara
Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS SENGKETA NIKEL ANTARA INDONESIA DENGAN UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DIHUBUNGKAN DENGAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) Ani Suryani; Happy Yulia Anggraeni; Hendri Darma Putra
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.58244

Abstract

Abstrak Indonesia, menerapkan pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak Januari 2020 sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini, didukung oleh UU Minerba dan Permen ESDM, memicu sengketa dengan Uni Eropa di WTO karena dianggap melanggar prinsip perdagangan internasional dalam GATT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis yuridis mengenai sengketa nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO dan untuk mengetahui keabsahan legalitas Indonesia ketika mengirim Nikel tetapi melanggar perjanjian WTO. Penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sumber data sekunder melalui library research. Hasil dari penelitian diperoleh penulis ialah Sengketa nikel Indonesia dan Uni Eropa di WTO melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 karena termasuk pembatasan kuantitatif, dan menolak pembelaan Indonesia berdasarkan Pasal XI:2(a) dan XX(d) GATT. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia mencerminkan dualisme keabsahan hukum, di mana secara nasional kebijakan ini sah sedangkan pada level internasional, kebijakan tersebut dinilai melanggar Pasal XI.1 GATT. Pemerintah Indonesia disarankan untuk mengedepankan diplomasi bilateral dan multilateral guna mencari solusi damai atas sengketa nikel dengan Uni Eropa, sembari menunggu kepastian hasil banding di WTO. Selain itu, pemerintah perlu menentukan sikap tegas antara melanjutkan perjuangan di forum banding WTO atau menyesuaikan regulasi ekspor nikel dengan ketentuan sesuai WTO.. Kata Kunci: GATT; Indonesia; Nikel; Uni Eropa; WTO. Abstract Indonesia has implemented a ban on the export of raw nickel ore since January 2020 as part of its downstream policy strategy. This policy, supported by the Mineral and Coal Law (UU Minerba) and regulations from the Ministry of Energy and Mineral Resources (Permen ESDM), has led to a dispute with the European Union at the World Trade Organization (WTO). The EU argues that the ban violates international trade principles under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This study aims to examine and analyze the legal aspects of the nickel dispute between Indonesia and the EU at the WTO, and to assess the legality of Indonesia’s actions despite potential violations of WTO agreements. The research uses a normative juridical approach, employing secondary data collection through library research. Findings reveal that the dispute violates Article XI:1 of GATT 1994, as it constitutes a quantitative restriction. The WTO panel rejected Indonesia’s defense under Articles XI:2(a) and XX(d) of GATT. While the export ban is legally valid under national law, it contradicts international obligations. It is recommended that Indonesia pursue bilateral and multilateral diplomacy to resolve the dispute peacefully while awaiting the WTO appeal outcome, and consider whether to continue the appeal or adjust export regulations to comply with WTO rules. Keywords: European Union; GATT; Indonesia; Nickel; WTO.
Alternatif Konsep Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 Putra, Hendri Darma
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1018

Abstract

Perselisihan hasil Pilkada merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai Penyelenggara Pemilu dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Penyelesaian sengketa pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstutusi. Sebagai pelaksana undang-undang MK harus taat dan mengikuti undang-undang, agar kewenangan tidak terlampaui. MK akan memberikan model penanganan sengketa hasil pilkada ini pada badan peradilan khusus. Konsep penyelesaian sengketa hasil pilkada yaitu Model Lembaga adalah pengadilan adhoc khusus pemilu yang berada dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara, ruang lingkup sengketa hanya kewenangan administrasi terkait sengketa hasil pilkada, bersifat desentralistik.
Kewenangan Peradilan Umum Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang- Undang Peradilan Umum Gunawan, Gunawan,; Putra, Hendri Darma
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1030

Abstract

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun peningkatan jumlah ini bertolak dari belakang dengan dengan kondisi tanah karena luas tanah tidak mungkin mengalami peningkatan atau perluasan, kontradiksi ini sering memicu timbulnya gesekangesekan kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang berakibat timbulnya sengketa bidang pertanahan. Berdasarkan hal ini, maka permasalahan yangmenjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Sengketa pertanahan apakah yang objek sengketanya termasuk kewenangan Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum? dan bagaimanakah eksistensi kewenangan Peradilan Umum dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum?
Peran Dan Fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam Pelaksanaan Patroli Iskandar, Alpin; Putra, Hendri Darma; Anggraeni, Happy Yulia
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i2.1438

Abstract

This research is motivated by the increase in the crime rate in the Banjar Police jurisdiction in 2020, which was 27 (twenty seven) cases compared to the previous year which amounted to 14 (fourteen) cases. The data shows that the performance of the Banjar Police Sat Sabhara in carrying out patrol duties has experienced a decline. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. This research was conducted in two stages, namely library research and field research which is only supporting. The results of the study show that based on Article 55 paragraph (1) of the National Police Perkap No. 23 of 2010, Sat Sabhara has a position as an element of implementing the main tasks under the Chief of Police. As an implementing element for the main task, the Sat Sabhara has a role and function in terms of maintaining Kamtibmas through regulating, guarding, patrolling, escorting and community service activities and early-stage enforcement efforts. There are several obstacles faced by Sat Sabhara in carrying out patrol activities, namely the lack of good planning and the less than optimal implementation of patrols. The efforts that must be made are to evaluate planning and maximize patrol activities by increasing the number of human resources and adding facilities and infrastructure to support activities.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Banjar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) kasus. Data tersebut menunjukan kinerja Sat Sabhara Polres Banjar dalam melaksanakan tugas patroli mengalami kemunduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, Sat Sabhara mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, Sat Sabhara mempunyai peran dan fungsi dalam hal pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan masyarakat dan upaya penindakan tahap awal. Ada beberapa hambatan yang dihadapi Sat Sabhara dalam melaksanakan kegiatan patroli yaitu kurangnya perencanaan yang baik dan kurang maksimalnya pelaksanaan patroli. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi perencanaan dan memaksimalkan kegiatan patroli dengan meningkatkan jumlah SDM dan menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
Rehabilitasi Anak Pengguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Kiswanto, Heri; Noor, Herry Tarmidjie; Putra, Hendri Darma; Sonjaya, Saji
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i1.1444

Abstract

The purpose of the research is to find out law enforcement against children who abuse narcotics. The research method used is a normative juridical approach, namely research based on literature studies that examines primary materials, secondary materials and tertiary materials. Based on the results of the study, it can be concluded that first, law enforcement efforts against children who abuse narcotics or are related to narcotics crimes can be carried out in two ways, namely through a diversion mechanism using a restorative justice approach. The concrete form of the diversion effort and through the second court decision mechanism, Rehabilitation of Children Who Become Victims of Abuse of Narcotics, Spicotropics, and Other Addictive Substances, can be carried out in several stages including: medical rehabilitation, social rehabilitation, and non-medical rehabilitation.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui merehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, spikotropika, dan zat adiktif lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada studi kepustakaan yang mengkaji bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Kesimpulan adalah pertama, upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau terkait dengan tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme diversi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. kedua, Merehabilitasi anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Spikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dapat dilaksanakan dengan rehabilitasi secara medis, rehabilitasi secara sosial, dan rehabilitasi non-medis. 
Optimization of Digitization-Based Ant Sugar Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Cimarias Village Putra, Hendri Darma; Chandra Wijaya; Ishak Abdul Rojak; Muhammad Irfan Febrianto; Siti Maspupah; Rika Amalia
GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/gandrung.v5i1.3093

Abstract

Angkeub Hamlet, located in Cimarias Village, Pamulihan Subdistrict, Sumedang Regency, has great UMKM potential in palm sugar production. However, Angkeub Hamlet has challenges in developing its economy, namely the lack of community understanding of digital business. This research aims to open the insights of training participants about product diversification from palm sugar. This activity was carried out with a qualitative method in the form of direct discussions with residents, namely palm sugar craftsmen. The results of this thematic KKN program are that the community gained a new understanding of palm sugar cultivation, bookkeeping, product legality, and the operation of platforms for digital marketing through social media and e-commerce, and became a fostered village of Universitas Islam Nusantara. The conclusion of this program has contributed to the livelihood of the community by providing them with new income opportunities. Increased added value of printed palm sugar products into ant sugar. After participating in this program, the craftsmen can technically know the process of making ant sugar and digital marketing, but assistance is still needed to escort them to the production scale and legality. Therefore, the prospect of long-term cooperation output is in the form of an Islamic Nusantara University Assisted Village.
Informed Consent pada Kasus Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Damayanti, Tamara; Darma Putra, Hendri; Yulia Anggraeni, Happy
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2260

Abstract

In medical procedures, doctors are required to obtain informed consent. However, in emergency situations, doctors are often faced with patients who are incompetent and the family is not present to ask for consent. This can lead to lawsuits. This study aims to analyze the implementation of informed consent in Indonesia based on Law No. 17 of 2023 and to determine the obstacles and solutions to these problems. The method used is a normative legal approach, namely a literature study as the main source of research with primary legal materials. The results of the analysis show that a doctor does not need to obtain informed consent in emergency cases as stated in Law No. 17 of 2023 concerning Health Article 293 paragraph (9) and the guarantee of legal protection for doctors from claims for compensation after providing first aid with the aim of saving lives and preventing disability as in Article 275 paragraphs (1) and (2). A doctor should not hesitate to give his best efforts in saving or preventing patient disability without prior consent for medical procedures. Because the doctor only provides an agreement of efforts (Inspaningverbintenis) and is exempt from claims for compensation if the doctor is in the process of helping the patient in an emergency case.
Efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara Kaitannya Dengan Eksepsi Lain Selain Eksepsi Kewenangan Pengadilan Diputus Bersama-Sama Dengan Pokok Sengketa Putra, Hendri Darma; Gunawan
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2393

Abstract

Salah satu tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha yaitu tahap pembacaan jawaban tergugat, yang biasanya selain berisi jawaban tentang pokok sengketa, juga berisi tangkisan di luar pokok sengketa yang disebut Eksepsi, berupa eksepsi absolut, eksepsi relatif, dan eksepsi lain. Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan Pengadilan menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Penerapan ketentuan ini dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak efisien, sehingga membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu membahas efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan eksepsi selain eksepsi kewenangan pengadilan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, dan relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan dismissal process di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif yang menganalisis data sekunder secara yuridis kualitatif. Hasil ini penelitian ini, yakni sebagai berikut: Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa kaitannya dengan efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah efisien, karena membuang-membuang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan tidak harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, tetapi dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok sengketa sebagaimana halnya eksepsi kewenangan pengadilan, dan relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan dismissal process di Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah erat, karena hal-hal yang bersifat ekseptif sudah pula diperiksa dalam tahap dismissal process, sehingga apabila gugatan telah lolos dari tahap dismissal process, maka eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan seharusnya tidak relevan lagi diajukan dalam jawaban tergugat, atau apabila masih boleh diajukan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan, maka eksepsi lain itu langsung diputus oleh hakim dengan putusan sela yang menyatakan eksepsi lain tersebut ditolak, karena gugatan telah lolos dismissal process.
Co-Authors Agnes Febrynanti Woli Keban Alpin Iskandar Ani Suryani Chandra Wijaya Chandra Wijaya Dadang Komara Damayanti, Tamara Deliza Zahra Rahmat Ervi Siti Nurfatwah Gunawan Gunawan Gunawan, Gunawan, Happy Yulia Henny Saida Flora Heri Kiswanto Heri Kiswanto Herry Tarmidjie Noor Hizmah Nurpardillah Ishak Abdul Rojak Iskandar, Alpin Lena Apriyana Lina Maulidiana Maulana, Sandrik Puji Mohammad Syahid Syidiq Muhammad Irfan Febrianto Muhammad Rafiqi Setiadi NANDA AMALIA Noor, Herry Tarmidjie Nurul Endah Setyani Reza Putri Krisna Wardhana Rika Amalia Saji Sonjaya Siti Maspupah Sonjaya, Saji