Garuda - Garba Rujukan Digital

SISTEM KONTRAK DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM: PENELITIAN DI CV. X KEC. MAJALAYA Komara, Dadang; Saripudin, Udin; Jaelani, Elan; Aprianti, Lita Dewi
AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH) Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)
Publisher : STAI BHAKTI PERSADA BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.182 KB)

Sistem kontrak kerja merupakan sebuah sistem yang didasarkan pada UU no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang digunakan oleh perusahaan dan karyawan dalam perjanjian kerja dengan jangka waktu yang ditentukan. Adanya UU no.13 Tahun 2003 tersebut diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan pekerja/ karyawan dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan. Dalam Islam, sistem kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian sewa menyewa jasa yang dapat diambil manfaatnya atau dikenal dengan istilah Ijarah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian lapangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yakni melalui observasi, wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti pihak personalia, karyawan, dan dokumentasi. Hasil dan analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) Sistem kontrak kerja pada CV. X tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan. (2) Dampak adanya sistem kontrak terhadap kesejahteraan karyawan ialah hilangnya harapan karyawan yang telah lama bekerja untuk mendapatkan tunjangan masa kerja. (3) Perbedaan upah harian dan bulanan pada beban pekerjaan yang sama tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Komara, Dadang; Jaelani, Elan; Saripudin, Udin; Ridwan, Ridwan
AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH) Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)
Publisher : STAI BHAKTI PERSADA BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.595 KB)

Kedudukan hakim perempuan sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan ulama-ulama tedahulu. Perbedaan pendapat ini berlandaskan pada pemahaman tekstual ayat al-qur?an maupun hadits. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada peraturan undang-undang tidak mengharuskan jenis kelamin laki-laki dalam persyaratan menjadi seorang hakim, sesuai dengan pasal 13 undang-undang nomor  3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualititatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data. dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Hasil dan analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) hakim adalah  pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (2) peraturan undang-undangan tidak mempermasalahkan jenis kelamin dalam persyaratan menjadi seorang hakim. Dalam hukum Islam, kedudukan hakim perempuan masih menimbulkan pro dan kontra. (3) landasan hukum yang digunakan ialah al-qur?an, hadits, qiyas, dan ijma, (4) faktor pebedaan pendapat tersebut dilandasi dengan pemahaman ayat-ayat al qur?an, hadits maupun berbagai pendapat ulama fiqh. (5) Imam Hanafi memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata, tetapi tidak berlaku dalam perkara pidana.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN SOFTWARE GAME DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 Dadang Komara; Muhammad Fauzan; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26725

Abstractliterature reviews. The research method used is normative juridical, based on the findings of the research showing that the Copyright Law protects both the video game itself as an object of copyright protection and the copyrighted works contained therein. Implementation of Video Game Copyright protection in practice is carried out through mediation. This is as regulated by Law no. 28 of 2014 through Arbitration (article 95), Civil Lawsuit (Articles 96-99), Criminal Report (Article 105 juncto 110) and provisional determination.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta software di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta melindungi baik permainan video itu sendiri sebagai objek perlindungan Hak Cipta maupun karya cipta yang terkandung didalamnya. Implementasi perlindungan Hak Cipta Permainan Video dalam prakteknya dilakukan melalui jalur mediasi. Hal ini sebagaimana yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2014 melalui Arbitrase (pasal 95), Gugatan Perdata (Pasal 96-99), Lapor Pidana (Pasal 105 juncto 110) dan penetapan sementara.

The Role of Cryptocurrency in Transnational Organized Crime: Legal Challenges and Opportunities for Global Law Enforcement Cooperation Flora, Henny Saida; Maulidiana, Lina; Maulana, Sandrik Puji; Komara, Dadang; Putra, Hendri Darma
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1395

The rapid adoption of cryptocurrencies has significantly altered the landscape of transnational organized crime, offering new tools for money laundering, illicit trade, and cross-border value transfer. This qualitative research explores the multifaceted role of cryptocurrencies in facilitating criminal activities across borders, focusing on the legal challenges and opportunities for global law enforcement cooperation. Through systematic analysis of recent case studies, legal frameworks, and policy documents, the study identifies how criminal organizations exploit the anonymity, speed, and decentralized nature of cryptocurrencies to evade detection and prosecution. Key findings highlight persistent barriers such as jurisdictional fragmentation, technological gaps in law enforcement capabilities, and inconsistent regulatory standards across countries. However, the research also uncovers emerging opportunities, including the development of advanced blockchain analytics, harmonization of regulatory approaches (such as the EU’s MiCA regulation), and the formation of international task forces. The study concludes that effective countermeasures require enhanced multilateral cooperation, standardized legal protocols, and continuous capacity building within law enforcement agencies. By addressing these challenges, policymakers and practitioners can better disrupt the financial infrastructure of transnational organized crime in the digital age.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN SOFTWARE GAME DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 Komara, Dadang; Fauzan, Muhammad; Jaelani, Elan
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26725

Abstractliterature reviews. The research method used is normative juridical, based on the findings of the research showing that the Copyright Law protects both the video game itself as an object of copyright protection and the copyrighted works contained therein. Implementation of Video Game Copyright protection in practice is carried out through mediation. This is as regulated by Law no. 28 of 2014 through Arbitration (article 95), Civil Lawsuit (Articles 96-99), Criminal Report (Article 105 juncto 110) and provisional determination.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta software di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta melindungi baik permainan video itu sendiri sebagai objek perlindungan Hak Cipta maupun karya cipta yang terkandung didalamnya. Implementasi perlindungan Hak Cipta Permainan Video dalam prakteknya dilakukan melalui jalur mediasi. Hal ini sebagaimana yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2014 melalui Arbitrase (pasal 95), Gugatan Perdata (Pasal 96-99), Lapor Pidana (Pasal 105 juncto 110) dan penetapan sementara.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Praktik Arisan Online di Desa Karangtunggal: Studi Kualitatif Hukum Islam Anisa, Anisa; Rukajat, Ajat; Komara, Dadang
Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2024): Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/tijarah.v4i1.1556

This research examines the practice of online arisan in Karangtunggal Village, Paseh Subdistrict, Bandung Regency, and assess its compliance with the principles of Islamic law. The findings contribute to contemporary Islamic legal literature, especially in digital-based muamalah. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The analysis was grounded in Islamic theological foundations from the Qur’an and Hadith, as well as the Maqashid al-Shariah framework and Al-Ghazali’s concept of public interest (maslahah). The findings indicate that online arisan is conducted via social media platforms, using an online registration and number-drawing system, with financial transactions made through bank transfers. No elements of riba (usury) or additional charges were found in its implementation, suggesting that the practice aligns with the principles of justice and transparency in Islamic commercial ethics. The study concludes that online arisan is permissible under Islamic law, provided it upholds fairness, clarity, and does not contain harmful elements for any party.ABSTRAKPenelitian ini mengkaji praktik arisan online di Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Temuan ini berkontribusi dalam literatur hukum Islam kontemporer khususnya dalam muamalah berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan landasan teologis dari Al-Qur’an dan Hadis, serta teori Maqashid Syariah dan pemikiran Al-Ghazali mengenai kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online dilakukan melalui media sosial dengan sistem registrasi dan pengundian secara daring, serta transaksi dilakukan melalui transfer bank. Tidak ditemukan unsur riba atau tambahan biaya dalam proses pelaksanaan, sehingga praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arisan online dapat dibenarkan secara syariah selama tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search