Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

MENYOAL SIKAPKEJAHATAN DI INDONESIA DI ERA INDUSTRI 4.0 Supratman, Andi
LEGALITE Vol 4 No No. I (2019): Legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v4iNo. I.1306

Abstract

In the industrial era 4.0 was a new chapter in the 21st century. This period was marked by openness and freedom in various fields of life. In the industrial era 4.0 is a century full of hope, laden with positive opportunities that can be exploited for a variety of human life, also laden with negative challenges because there has been a shift in values (social deviations) which at some level transformed into a form of crime. Crimes which is endemic in developing countries like Indonesia is certainly not the same as in developed countries. In addition, the potential for crime is caused by stretching industry 4.0. Thus, the need for special therapy / fomula to minimize the crime that will occur in the future.
Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa melalui Forum Diskusi Kritis terhadap RKUHAP di Kota Makassar: Improving Student Legal Awareness through a Critical Discussion Forum on the RKUHAP in Makassar City Supratman, Andi; Herman, Herman; Muhtar, Muhtar; Khaer, Nurharsya; Randiawan, Randiawan
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 11 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i11.10482

Abstract

The reform of Indonesia's criminal procedure law, as outlined in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), is set to take effect in January 2026 and has sparked mixed reactions among academics, legal practitioners, and civil society. This discussion was held as a moral calling and a form of academic protest against several articles in the RKUHAP that are perceived as granting excessive power to law enforcement authorities. The primary objective of this activity was to provide a more comprehensive understanding to students and student organizations from Universitas Negeri Makassar and Universitas Hasanuddin about the dynamics of criminal law reform in Indonesia, both from theoretical perspectives and practical experiences. The method employed was an open forum, consisting of two main sessions: one featuring conceptual insights delivered by academic lecturers, and the other analyzing real-life legal cases presented by representatives from the Legal Aid Institute (LBH) Makassar. The event took place in the courtyard of the BU Building at Universitas Negeri Makassar, with active participation from students across different faculties and organizations. The outcome showed that participants gained a deeper and more complete understanding of how complex the criminal procedure reform really is. They could see both the potential for stronger human rights protection on one hand, and the risks of backsliding on due process principles on the other. Overall, this event made a significant contribution to shaping critical legal awareness among students as agents of change and to encouraging more youth involvement in advocating for legal reform in Indonesia.
Keterlaksanaan Pengembangan Keterampilan Kerja Sama dalam Pembelajaran IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta Astuti, Zulaikha Tri; Randiawan; Supratman, Andi
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v10i2.23070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menelaah keterlaksanaan pengembangan keterampilan sosial peserta didik dalam pembelajaran IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada dimensi kerja sama. Pendekatan yang digunakan, yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2025 di sekolah menengah pertama yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan pada 277 responden melalui kuesioner. Adapun responden merupakan guru IPS yang dipilih secara proposional random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan pengembangan keterampilan kerja sama dalam pembelajaran IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kategori “Sedang”, yaitu sebanyak 48,74% guru dari keseluruhan sampel yang mewakili populasi. Adapun metode pengembangan keterampilan kerja sama yang diimplementasikan meliputi pembelajaran kooperatif, pembelajaran interaksi sosial, penerapan metode permainan tradisional, penggunaan bahan ajar berbasis karakter serta pembelajaran problem posing. Di mana sebagian besar guru IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan keterampilan kerja sama dengan menerapkan bahan ajar berbasis karakter, yaitu sebesar 67,5% guru dengan kategori kecenderungan “Sedang”. Dengan demikian, pengembangan keterampilan kerja sama dalam pembelajaran IPS di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditingkatkan setidaknya sampai pada kategori “Tinggi” agar sejalan dengan tujuan Pendidikan IPS, yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Apabila pengembangan keterampilan sosial melalui pembelajaran IPS terlaksana dalam kategori tinggi, hal tersebut menandakan bahwa salah satu tujuan IPS telah tercapai dengan baik.
Peduli Kemanusiaan: Dialog sebagai upaya Edukasi Sosial dan Penguatan Empati Masyarakat Randiawan, Randiawan; Annisa, Winda Nurul; Astuti, Zulaikha Tri; Mustaring, Mustaring; Supratman, Andi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jpkm.v2i2.2046

Abstract

Krisis kemanusiaan yang ditandai oleh meningkatnya kerentanan sosial, bencana, kemiskinan, dan degradasi lingkungan menuntut penguatan empati dan kepedulian sosial masyarakat. Namun, kepedulian tersebut sering kali bersifat situasional dan belum terinternalisasi secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat empati dan kepedulian kemanusiaan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan melalui dialog sebagai sarana edukasi sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif–edukatif dengan melibatkan organisasi/komunitas di Sulawesi Selatan sebagai subjek aktif dalam proses dialog, refleksi pengalaman, dan diskusi isu-isu kemanusiaan yang kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dialog kemanusiaan mampu meningkatkan kesadaran sosial, memperluas pemahaman masyarakat terhadap isu pendidikan, bencana, lingkungan, dan kemiskinan, serta menumbuhkan empati yang lebih reflektif dan kolektif. Integrasi nilai-nilai sosial dan budaya lokal turut memperkuat efektivitas dialog dalam membangun solidaritas sosial. Kesimpulannya, dialog sebagai pendekatan edukasi sosial terbukti efektif dalam mentransformasi kepedulian kemanusiaan masyarakat dari yang bersifat reaktif menjadi kesadaran etis yang berkelanjutan, sehingga relevan dijadikan model pengabdian kepada masyarakat berbasis nilai dan partisipasi.
Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kabupaten Soppeng dan Wajo Randiawan, Randiawan; Ridhoh, M Yunasri; Supratman, Andi; Muntazarah, Fediyatun; Ridha, Muh Rasyid; Tri Astuti, Zulaikha
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jpkm.v1i6.1676

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur sipil negara sebagai pelayan publik yang menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat penting dan merupakan salah satu bentuk pemajuan hak asasi manusia di lingkungan birokrasi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipatif-edukatif sebagai salah satu bentuk penguatan hak asasi manusia dalam pelayanan publik melalui pendekatan di Kabupaten Soppeng dan Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, memperluas peran serta masyarakat, dan menciptakan ruang dialog kolaboratif antara pemerintah dan warga negara. Melalui forum diskusi, pendidikan kontekstual, dan penguatan mekanisme pengaduan, telah terjadi perubahan signifikan dalam sikap ASN dan budaya organisasi menuju pelayanan yang lebih inklusif, nondiskriminatif, dan berorientasi pada martabat manusia. Pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk berperan aktif dalam peningkatan pelayanan, sedangkan dimensi edukatif memperkuat pemahaman ASN dan warga negara tentang hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Nilai-nilai budaya Bugis, yaitu sipakatau, sipakale'bi, dan sipakainge', membentuk landasan etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih egaliter dan setara antara negara dan warga negaranya.