Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
KHAER, NURHARSYA
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa melalui Forum Diskusi Kritis terhadap RKUHAP di Kota Makassar: Improving Student Legal Awareness through a Critical Discussion Forum on the RKUHAP in Makassar City Supratman, Andi; Herman, Herman; Muhtar, Muhtar; Khaer, Nurharsya; Randiawan, Randiawan
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 11 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i11.10482

Abstract

The reform of Indonesia's criminal procedure law, as outlined in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), is set to take effect in January 2026 and has sparked mixed reactions among academics, legal practitioners, and civil society. This discussion was held as a moral calling and a form of academic protest against several articles in the RKUHAP that are perceived as granting excessive power to law enforcement authorities. The primary objective of this activity was to provide a more comprehensive understanding to students and student organizations from Universitas Negeri Makassar and Universitas Hasanuddin about the dynamics of criminal law reform in Indonesia, both from theoretical perspectives and practical experiences. The method employed was an open forum, consisting of two main sessions: one featuring conceptual insights delivered by academic lecturers, and the other analyzing real-life legal cases presented by representatives from the Legal Aid Institute (LBH) Makassar. The event took place in the courtyard of the BU Building at Universitas Negeri Makassar, with active participation from students across different faculties and organizations. The outcome showed that participants gained a deeper and more complete understanding of how complex the criminal procedure reform really is. They could see both the potential for stronger human rights protection on one hand, and the risks of backsliding on due process principles on the other. Overall, this event made a significant contribution to shaping critical legal awareness among students as agents of change and to encouraging more youth involvement in advocating for legal reform in Indonesia.
Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Dokumen Administrasi kependudukan Nurisnaeni, Nurisnaeni; Jamalong, Ahmad; Khaer, Nurharsya
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 3 (September 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i3.73717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kesadaran hukum masyarakat kabupaten gowa terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. (3) peran di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kesadaran  hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 masyarakat sebagai pengguna layanan dan 2 pegawai Disdukcapil sebagai pemberi layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan berada pada kategori sedang. Hal tersebut dilihat dari indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum (2) faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan meliputi tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, faktor sosial ekonomi, adanya kesibukan lain dan kebutuhan (3) Keberadaan Mal Pelayanan Publik dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, hal tersebut dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. Karena kualitas pelayanan yang baik itu akan mendorong masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan sehingga terciptanya tertib administrasi dikalangan masyarakat.  
Implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Septiany, Tiara; Mustaring, Mustaring; Khaer, Nurharsya
Jurnal Tomalebbi Volume 13, Nomor 1 (Maret 2026)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v13i1.76087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Perda No.1 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. (2) Prosedur layanan dokumen kependudukan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. (3) Faktor penghambat terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Perda ditinjau dari 4 aspek yakni hasilnya menunjukkan komunikasi kebijakan belum merata, sumber daya dan fasilitas masih terbatas, disposisi yakni sikap pelaksana dan komitmen pelayanan dalam melakukan pelayanan sudah baik. Para petugas menunjukkan sikap yang ramah dan professional.dan struktur birokrasi sudah jelas dan terstruktur namun SDM sangat kurang pada pelayanan dokumen kependudukan (2) Prosedur pelayanan cukup sederhana, meski kadang masyarakat terkendala pada kelengkapan berkas karena belum mendapatkan informasi mengenai persyaratan. (3) Faktor penghambat utama adalah kurangnya SDM, gangguan jaringan, dan fasilitas yang minim
Co-Authors Ahmad Jamalong, Ahmad Baehaqi Muhtar Muhtar Mustaring Mustaring Nurisnaeni, Nurisnaeni Randiawan, Randiawan Septiany, Tiara Supratman, Andi