Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Salsa Allysa
Universitas Djuanda
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu (SIPINTAR) dalam Mewujudkan Human-Centered Governance pada Pelayanan Publikasi Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Meylinda Hasim Pratiwi; Anisa Tri Suntari; Davinda Maharani; Salsa Allysa; Muhammad Haikal Maulana; Faisal Tri Ramdani; Denny Hernawan; Muhammad Rifai Eka Pratama
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 8 (2026): Karimah Tauhid (In Progress)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i8.25564

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong otoritas desa untuk menciptakan inovasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, serta berfokus pada warga. Salah satu contohnya adalah Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu (SIPINTAR) yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan SIPINTAR dalam mewujudkan Human‑Centered Governance pada layanan publik desa. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada aparat Desa Jambuluwuk yang terlibat dalam pengelolaan SIPINTAR. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa SIPINTAR dapat meningkatkan mutu layanan administrasi lewat proses yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Inovasi ini didukung oleh Kartu Pelayanan Terpadu (KPT) yang terintegrasi dengan sistem digital serta pengelolaan data kependudukan yang berkelanjutan. SIPINTAR juga mencerminkan prinsip Human‑Centered Governance melalui orientasi pelayanan kepada masyarakat, peningkatan akses layanan, partisipasi warga, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital pada sebagian penduduk, SIPINTAR berpotensi menjadi model inovasi layanan publik berbasis digital yang dapat direplikasi di desa‑desa lain.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Jambuluwuk Meylinda Hasim Pratiwi; Anita Rahmawati; Salsa Allysa; Denny Hernawan
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 8 (2026): Karimah Tauhid (In Progress)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i8.25590

Abstract

Kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan sosial yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini ingin meneliti secara mendalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendekatan yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi‑terstruktur kepada petugas kesejahteraan desa serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data dianalisis memakai model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Jambuluwuk telah berjalan lancar, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sejak program tersebut diterapkan sekitar tahun 2007. Penentuan calon penerima dilakukan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial, menargetkan kelompok ekonomi pada desil 1 hingga 4. Secara keseluruhan, program ini terbukti memberikan efek positif yang signifikan dalam mengurangi beban biaya harian serta mendukung kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan gizi bagi keluarga kurang mampu. Proses koordinasi dan penyaluran dana dianggap transparan berkat kerja sama antara pemerintah desa, ketua RT, agen BRILink, dan ketua kelompok KPM. Meskipun begitu, tantangan utama di lapangan ialah kurangnya keabsahan data karena data kependudukan BPS tidak selaras dengan realitas sosial‑ekonomi masyarakat yang terus berubah. Untuk mengatasinya, desa bersama pendamping PKH secara aktif memperbarui data dan melakukan verifikasi secara berkala supaya bantuan dapat terarah.
Co-Authors Anisa Tri Suntari Anita Rahmawati Davinda Maharani Denny Hernawan Faisal Tri Ramdani Meylinda Hasim Pratiwi Muhammad Haikal Maulana Muhammad Rifai Eka Pratama