Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Davinda Maharani
Universitas Djuanda
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Relevansi Konsep Edgard H Schein dalam Budaya Organisasi pada Era Digitalisasi Studi Kasus HIMA-AP Moh Alvin Maulana Achmadi; Muhammad Wildan; Violin Naqhsa Fairish; Selavina Indriani; Risla Amanda Putri; Davinda Maharani; Dede Syahrudin
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 4 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i4.23672

Abstract

Budaya organisasi memiliki peran strategis dalam menentukan kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan, khususnya pada era digitalisasi. Organisasi kemahasiswaan, sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan dan sosial, dituntut mampu menyesuaikan nilai, pola kerja, dan perilaku organisasinya dengan perkembangan teknologi digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep budaya organisasi Edgar H. Schein dalam konteks digitalisasi pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMA-AP) Universitas Djuanda. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan kerangka tiga level budaya organisasi Schein, yaitu artefak, nilai yang dianut (espoused values), dan asumsi dasar (basic underlying assumptions). Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi secara signifikan memengaruhi aspek artefak dan nilai organisasi, terutama dalam pola komunikasi, koordinasi, dan pemanfaatan media digital. Namun demikian, asumsi dasar organisasi relatif stabil dan tidak mengalami perubahan mendasar. Temuan ini menegaskan bahwa konsep budaya organisasi Edgar H. Schein tetap relevan dan aplikatif dalam menganalisis organisasi kemahasiswaan di era digital, dengan catatan diperlukan reinterpretasi konteks agar sesuai dengan karakter organisasi yang dinamis dan non-birokratis. Kajian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengelolaan budaya organisasi mahasiswa yang adaptif dan berkelanjutan.
Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu (SIPINTAR) dalam Mewujudkan Human-Centered Governance pada Pelayanan Publikasi Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Meylinda Hasim Pratiwi; Anisa Tri Suntari; Davinda Maharani; Salsa Allysa; Muhammad Haikal Maulana; Faisal Tri Ramdani; Denny Hernawan; Muhammad Rifai Eka Pratama
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 8 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i8.25564

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong otoritas desa untuk menciptakan inovasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, serta berfokus pada warga. Salah satu contohnya adalah Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu (SIPINTAR) yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan SIPINTAR dalam mewujudkan Human‑Centered Governance pada layanan publik desa. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada aparat Desa Jambuluwuk yang terlibat dalam pengelolaan SIPINTAR. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa SIPINTAR dapat meningkatkan mutu layanan administrasi lewat proses yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Inovasi ini didukung oleh Kartu Pelayanan Terpadu (KPT) yang terintegrasi dengan sistem digital serta pengelolaan data kependudukan yang berkelanjutan. SIPINTAR juga mencerminkan prinsip Human‑Centered Governance melalui orientasi pelayanan kepada masyarakat, peningkatan akses layanan, partisipasi warga, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital pada sebagian penduduk, SIPINTAR berpotensi menjadi model inovasi layanan publik berbasis digital yang dapat direplikasi di desa‑desa lain.
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Desa melalui Program Car Free Day: Studi Kasus di Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi Afmi Apriliani; Muhamad Fauzi; Siti Nurhaliza; Davinda Maharani
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 9 (2026): Karimah Tauhid (In Progress)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i9.25811

Abstract

UMKM merupakan penopang penting perekonomian nasional dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan, dan Desa Telukpinang berinovasi menjadikan program Car Free Day Desa sebagai wadah ekonomi rakyat bagi pedagang lokal sebagai bentuk implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM desa, namun pelaksanaannya masih terkendala ketidakjelasan zonasi, ketiadaan regulasi formal, dan keterbatasan kapasitas digital pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM desa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 7 Tahun 2021, dan Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 melalui program Car Free Day di Desa Telukpinang menggunakan model George C. Edwards III, serta menelaah kontribusi awal program terhadap ekonomi lokal, dengan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan aspek komunikasi berjalan kooperatif, sementara aspek sumber daya dan struktur birokrasi menjadi hambatan karena pengelolaan masih mengandalkan relawan RT/RW tanpa SOP baku maupun regulasi tertulis yang berkekuatan hukum. Car Free Day yang berjalan sejak Oktober/November 2025 mampu menggerakkan transaksi mingguan skala kecamatan, namun manfaatnya bagi warga Desa Telukpinang belum signifikan akibat minimnya keterlibatan pedagang lokal, singkatnya durasi kegiatan, serta belum adanya pembinaan kapasitas usaha seperti standardisasi kemasan higienis dan digitalisasi via QRIS, sehingga penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Desa sebagai payung hukum, dan integrasi pelatihan usaha berkelanjutan.
Co-Authors Anisa Tri Suntari Apriliani, Afmi Dede Syahrudin Denny Hernawan Faisal Tri Ramdani Meylinda Hasim Pratiwi Moh Alvin Maulana Achmadi Muhamad Fauzi Muhammad Haikal Maulana Muhammad Rifai Eka Pratama Muhammad Wildan Risla Amanda Putri Salsa Allysa Selavina Indriani Siti Nurhaliza Violin Naqhsa Fairish