Pandji Sukmana
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Trinity of Village Transform How Capacity, Participation, and Institutions Shape Development Policy Implementation in Indonesia Kustiyaman; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; Gatot Hery Djatmika
Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Vol. 4 No. 1 (2026): Post Modern Economy Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69965/danadyaksa.v4i1.271

Abstract

Indonesia's ambitious village governance reform, anchored by Law No. 6 of 2014 and disbursing over IDR 609 trillion in village funds, aims to transform rural communities into self-reliant entities. Yet, significant variation in implementation outcomes persists, even within the same regency. This study investigates how institutional capacity, participatory processes, and collaborative dynamics interact to shape the success of village development policy implementation. Employing a qualitative multi-site case study design, the research examines four villages in Sumedang Regency, West Java, purposively selected to represent the spectrum of development statuses: self-reliant (swasembada), developing (swakarya), and underdeveloped (swadaya). Data were collected through in-depth interviews with 13 informants, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that implementation success is not determined by any single factor but by the synergistic interaction of three dimensions, forming a "trinity of village transformation." Villages achieving self-reliant status demonstrate high institutional capacity, quality participatory processes, and robust collaborative dynamics. Trust emerges as a pivotal mediating mechanism, distinguishing virtuous cycles of transformation from vicious cycles of stagnation. Facilitative leadership can compensate for formal capacity limitations. The study concludes by proposing a "Collaborative Implementation Model" that integrates Grindle's (1980) policy implementation framework with Ansell and Gash's (2008) collaborative governance theory, offering both theoretical contributions and practical recommendations for strengthening village development policy.
Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berkelanjutan melalui Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Susanti; Budiharjo; Dedeh Maryani; Pandji Sukmana
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya produktivitas tanaman pangan, serta merumuskan strategi implementasi kebijakan yang efektif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam paradigma konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pelaksana kebijakan dan petani, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian daerah. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dikaitkan dengan faktor produksi pertanian 5M (man, money, method, machine, dan market). Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis melalui analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan secara normatif telah didukung oleh regulasi dan struktur kelembagaan yang memadai, namun belum efektif dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Keterbatasan komunikasi kebijakan yang masih bersifat top-down, ketimpangan dan keterbatasan sumber daya, lemahnya metode pendampingan dan penyuluhan, rendahnya motivasi petani, serta fragmentasi koordinasi birokrasi menjadi faktor kelemahan utama. Di sisi lain, ketersediaan lahan potensial, dukungan kebijakan nasional, serta peluang pengembangan mekanisasi dan pasar pertanian merupakan faktor kekuatan dan peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya produktivitas tanaman pangan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal kebijakan.
Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Kumuh dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di provinsi DKI Jakarta Suhardin; Dedeh Maryani; Gatot Hery Djatmiko; Pandji Sukmana
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9594

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan, pelaksanaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi revitalisasi kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus di lima wilayah administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, dengan fokus pada empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan kumuh di DKI Jakarta belum mencapai tingkat optimal, terutama karena kolaborasi pemangku kepentingan yang kurang efektif, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan kendala anggaran serta sumber daya manusia. Namun, di daerah seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, kolaborasi pemangku kepentingan telah berfungsi cukup efektif dalam pelaksanaan program perbaikan lingkungan. Komunikasi kebijakan dan komitmen pelaksana merupakan penentu utama keberhasilan pelaksanaan program.