Garuda - Garba Rujukan Digital

The Trinity of Village Transform How Capacity, Participation, and Institutions Shape Development Policy Implementation in Indonesia Kustiyaman; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; Gatot Hery Djatmika
Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Vol. 4 No. 1 (2026): Post Modern Economy Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69965/danadyaksa.v4i1.271

Indonesia's ambitious village governance reform, anchored by Law No. 6 of 2014 and disbursing over IDR 609 trillion in village funds, aims to transform rural communities into self-reliant entities. Yet, significant variation in implementation outcomes persists, even within the same regency. This study investigates how institutional capacity, participatory processes, and collaborative dynamics interact to shape the success of village development policy implementation. Employing a qualitative multi-site case study design, the research examines four villages in Sumedang Regency, West Java, purposively selected to represent the spectrum of development statuses: self-reliant (swasembada), developing (swakarya), and underdeveloped (swadaya). Data were collected through in-depth interviews with 13 informants, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that implementation success is not determined by any single factor but by the synergistic interaction of three dimensions, forming a "trinity of village transformation." Villages achieving self-reliant status demonstrate high institutional capacity, quality participatory processes, and robust collaborative dynamics. Trust emerges as a pivotal mediating mechanism, distinguishing virtuous cycles of transformation from vicious cycles of stagnation. Facilitative leadership can compensate for formal capacity limitations. The study concludes by proposing a "Collaborative Implementation Model" that integrates Grindle's (1980) policy implementation framework with Ansell and Gash's (2008) collaborative governance theory, offering both theoretical contributions and practical recommendations for strengthening village development policy.

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berkelanjutan melalui Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Susanti; Budiharjo; Dedeh Maryani; Pandji Sukmana
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9484

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya produktivitas tanaman pangan, serta merumuskan strategi implementasi kebijakan yang efektif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam paradigma konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pelaksana kebijakan dan petani, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian daerah. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dikaitkan dengan faktor produksi pertanian 5M (man, money, method, machine, dan market). Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis melalui analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan secara normatif telah didukung oleh regulasi dan struktur kelembagaan yang memadai, namun belum efektif dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Keterbatasan komunikasi kebijakan yang masih bersifat top-down, ketimpangan dan keterbatasan sumber daya, lemahnya metode pendampingan dan penyuluhan, rendahnya motivasi petani, serta fragmentasi koordinasi birokrasi menjadi faktor kelemahan utama. Di sisi lain, ketersediaan lahan potensial, dukungan kebijakan nasional, serta peluang pengembangan mekanisasi dan pasar pertanian merupakan faktor kekuatan dan peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya produktivitas tanaman pangan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal kebijakan.

Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Kumuh dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di provinsi DKI Jakarta Suhardin; Dedeh Maryani; Gatot Hery Djatmiko; Pandji Sukmana
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9594

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan, pelaksanaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi revitalisasi kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus di lima wilayah administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, dengan fokus pada empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan kumuh di DKI Jakarta belum mencapai tingkat optimal, terutama karena kolaborasi pemangku kepentingan yang kurang efektif, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan kendala anggaran serta sumber daya manusia. Namun, di daerah seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, kolaborasi pemangku kepentingan telah berfungsi cukup efektif dalam pelaksanaan program perbaikan lingkungan. Komunikasi kebijakan dan komitmen pelaksana merupakan penentu utama keberhasilan pelaksanaan program.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan dan Pembinaan Melalui Klasifikasi Narapidana di Lapas Kelas 1 Tangerang Ali Muhammad; Triyuni Soemartono; T. Herry Rachmatsyah; Pandji Sukmana
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9612

Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut melalui klasifikasi narapidana, mengidentifikasi hambatan utama, serta klasifikasi narapidana yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap pimpinan UPT, petugas pembinaan, pengamanan, wali pemasyarakatan, serta narapidana. Analisis dilakukan dengan teori implementasi kebijakan Edward III, teori efektivitas Gibson–Ivancevich–Donnelly, dan Model Risk–Need–Responsivity (RNR) Andrews & Bonta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui tahap mapenaling, asesmen risiko-kebutuhan, input data ke SDP, penataan blok hunian, dan program pembinaan. Namun, konsistensi pelaksanaan masih terganggu oleh komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan SDM asesor dan kompetensinya, sarana-prasarana yang tidak memadai, serta koordinasi lintas fungsi yang lemah. Klasifikasi narapidana telah mengadopsi prinsip Risk and Need, dengan mayoritas narapidana berisiko minimum ditempatkan di blok tertentu, sementara kasus high-risk ditangani melalui koordinasi eksternal dan pemindahan.

Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan terhadap Nilai Publik Kantor Imigrasi di Indonesia Rasona Sunara Akbar; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; T. Herry Rachmatsyah
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9647

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan terhadap nilai publik, serta menguji peran kepuasan pengguna sebagai variabel moderasi pada layanan M-Paspor di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 393 responden pemohon paspor pengguna M-Paspor pada lima Kantor Imigrasi di DKI Jakarta, dan data dianalisis dengan SEM-PLS (SmartPLS) melalui pengujian outer model (validitas–reliabilitas) dan inner model (koefisien jalur, signifikansi, dan daya jelaskan model). Hasil menunjukkan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai publik, sementara kepuasan pengguna juga berpengaruh positif signifikan terhadap nilai publik, namun, seluruh jalur moderasi kepuasan pengguna pada hubungan kualitas informasi/sistem/layanan terhadap nilai publik tidak signifikan, sehingga kepuasan pengguna lebih tepat diposisikan sebagai prediktor langsung. Model menjelaskan variasi nilai publik dengan R² adjusted sekitar 0,243. Kesimpulannya, peningkatan nilai publik M-Paspor terutama ditentukan oleh penguatan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna sebagai efek langsung, dengan implikasi praktis pada peningkatan keandalan sistem, pengalaman pengguna, serta mekanisme verifikasi–validasi–otentikasi untuk menjaga integritas layanan.

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pelayanan Tahanan dalam Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kesadaran Hukum Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Ade Cici Rohayati; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; T. Herry Rachmatsyah
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9662

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan terhadap pemenuhan hak dan peningkatan kesadaran hukum tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pejabat, petugas, tahanan, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui penguatan komunikasi, koordinasi, optimalisasi sumber daya, dan penataan struktur birokrasi yang mendukung pemenuhan hak tahanan melalui layanan kesehatan, bantuan hukum, pendidikan, serta program pembinaan. Kesadaran hukum juga meningkat melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Implementasi didukung oleh regulasi, komitmen pimpinan dan petugas, kerja sama lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, overkapasitas, serta rendahnya pemahaman kebijakan oleh sebagian petugas dan pengetahuan hukum tahanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, tata kelola, koordinasi, inovasi layanan berbasis teknologi informasi, serta sinergi antarpemangku kepentingan agar implementasi kebijakan semakin efektif dalam menjamin pemenuhan hak dan meningkatkan kesadaran hukum tahanan.

Efektivitas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Se-Provinsi Banten Naniek Pangestuti; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; Gatot Hery Djatmiko
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9663

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Banten, Indonesia. Implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan perkara anak. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan masih adanya berbagai tantangan yang berkelanjutan, antara lain ketidakkonsistenan data, keterlambatan sinkronisasi data, keterbatasan fungsi sistem, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan database pemasyarakatan. Permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan serta pencapaian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, survei, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan informan kunci, termasuk petugas pemasyarakatan, operator sistem, dan pimpinan lembaga. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian, Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean, kerangka organisasi McKinsey 7S, serta prinsip-prinsip good governance. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan dilakukannya penilaian secara komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dari perspektif kelembagaan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPPA melalui Sistem Database Pemasyarakatan telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi, aksesibilitas data, serta koordinasi antarinstansi. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi perkara anak yang terstruktur dan terpusat. Namun demikian, efektivitas implementasi masih belum optimal karena adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknis, integrasi sistem yang belum optimal, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta tantangan dalam koordinasi organisasi. Selain itu, ketidaksesuaian antara data digital dan data manual menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam keandalan sistem dan kesiapan kelembagaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kualitas sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi infrastruktur teknologi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search