Berliana Anggita Putri
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pancasila dan Piagam Madinah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pembentukan Etika Berbangsa dan Bernegara Rio Pradita Wibowo; Berliana Anggita Putri; Sandya Mahendra; Ade Nur Rizal Lul Huda
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Piagam Madinah, yang merupakan perjanjian luhur (high agreement) untuk mengabadikan negara Madinah, adalah konstitusi tertulis pertama yang pernah dibuat. Piagam Madinah berisi gagasan-gagasan dari budaya dunia kontemporer yang prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada etika nasional dan pemerintahan. Berbeda dengan pengertian rechtsstaat, atau negara hukum, yang bersumber dari gagasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya negara hukum Pancasila, negara Indonesia lebih sesuai dengan pengertian negara hukum baru. Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, kadang dikenal dengan istilah “penelitian hukum”. Ciri-ciri Hukum Pancasila Negara menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk analisis data. Menurut temuannya, negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila dengan kekeluargaan yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan, bangsa yang religius, adanya kerjasama hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat dan hukum, serta dasar pembuatan dan pembentukan hukum berdasarkan asas-asas hukum yang netral dan universal. Penggunaan Piagam Madinah dan Pancasila, sangat diperlukan dalam penerapan aturan etika dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan haruslah mendasar dalam tatanan Negara Indonesia supaya melahirkan etika berbangsa dan bernegara yang baik untuk masyarakat Indonesia.
Analisis Yuridis Resiko Program Pembukaan Rekening Digital tanpa Buku Rekening Fisik terhadap Kehilangan Telepon Pintar Berliana Anggita Putri; Dustin Ivananda Fadilla; Luthfiah Firdaus; Rachma Putri Dwi Amalia; Ramadhan Arihta Ginting; Wardah Yuspin
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era digital yang semakin maju, banyak lembaga keuangan dan layanan perbankan yang telah beralih ke model pembukaan rekening secara digital, di mana nasabah dapat membuka rekening tanpa harus memiliki buku rekening fisik. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan beberapa risiko yang perlu dianalisis dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Analisis yuridis akan digunakan untuk memahami tanggung jawab hukum yang terkait dengan risiko kehilangan telepon pintar dalam program pembukaan rekening digital. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan program pembukaan rekening digital tanpa buku rekening fisik terhadap kehilangan telepon pintar. Selain itu, makalah ini juga akan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga keuangan, penyedia layanan perbankan, dan nasabah untuk mengurangi risiko tersebut.