Cantika Aqilla Ghani
Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Yang Melibatkan Pihak Ketiga (Perbankan) Dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Rayi Kharisma Rajib; Davina Fathiya Wulandari Putri Martono; Cantika Aqilla Ghani
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 3 (2026): February: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66749/hxanp621

Abstract

Sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan lembaga perbankan sebagai pihak ketiga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait ketegangan antara hak ahli waris dan kewajiban bank terhadap prinsip kerahasiaan nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penentuan hak ahli waris, kedudukan pihak perbankan dalam sengketa waris, serta bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konseptual, serta analisis data secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata telah mengatur hak dan bagian ahli waris secara normatif, namun pelaksanaannya kerap terhambat ketika objek warisan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Bank berkedudukan sebagai pihak netral yang bersifat pasif dan hanya dapat menyerahkan aset warisan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan hukum terhadap ahli waris masih bersifat represif dan bertumpu pada mekanisme litigasi, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum waris dan hukum perbankan dalam satu instrumen regulasi yang terintegrasi guna menghadirkan perlindungan yang lebih preventif.
Kewajiban Profesional Etika Advokat dalam Membela Klien yang Bersalah Baidhowi; Simontaro Halenzky Sinaga; Cantika Aqilla Ghani; Davina fathiya Wulandari Putri Martono; Nisrina Zahrani Zahirah
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 3 (2026): February: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66749/0cbtak97

Abstract

Profesi advokat memegang peranan krusial dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Advokat kerap menghadapi dilema etika ketika harus membela klien yang secara faktual diketahui bersalah, sehingga menimbulkan pertentangan antara kewajiban profesional untuk memberikan pembelaan maksimal dengan tanggung jawab moral terhadap nilai keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema etika yang dihadapi advokat dalam membela klien yang bersalah serta meninjau bagaimana prinsip-prinsip etika profesi mengatur batasan perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokat tetap memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pembelaan kepada klien tanpa memandang kesalahan yang dilakukan, karena pembelaan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan penerapan asas praduga tak bersalah. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak bersifat tanpa batas advokat harus tetap mematuhi ketentuan hukum dan kode etik profesi yang melarang segala bentuk manipulasi bukti, keterangan menyesatkan, maupun tindakan lain yang merusak integritas proses peradilan. Keseimbangan antara kewajiban profesional dan tanggung jawab moral menjadi kunci profesionalisme advokat dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.