Ilham Azhari
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat dan Aparat Desa dalam Upaya Pencegahan Perambahan Hutan Lindung Bukit Betabuh Muhammad Zulhidayat; Erdiansyah; Elmayanti; Riyanda Elsera Yozani; Ilham Azhari
Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): April
Publisher : GRM Academic Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67710/communityservice.v2i1.57

Abstract

Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami degradasi akibat aktivitas perambahan dan alih fungsi lahan ilegal yang dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya kapasitas pengawasan aparat desa. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi hukum partisipatif, dialog interaktif, studi kasus regulasi kehutanan, dan pendampingan perumusan komitmen tingkat lokal dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman hukum mitra mengenai batas kawasan hutan, regulasi perlindungan lingkungan, sanksi pidana perambahan, serta skema pengelolaan hutan yang legal. Kegiatan ini berhasil menyatukan persepsi antara aparat desa dan warga untuk membentuk mekanisme pengawasan berbasis komunitas guna mencegah pembukaan lahan secara ilegal sejak dini. Kesimpulannya, penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan sosialisasi terpadu efektif meningkatkan kapasitas aparat desa dan partisipasi masyarakat dalam memitigasi perambahan, sekaligus menjadi langkah awal yang krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem Hutan Lindung Bukit Betabuh secara berkelanjutan.
Analisis Yuridis Pengawasan Preventif Ombudsman terhadap Pelayanan Publik Berbasis Digital untuk Mencegah Maladministrasi Ilham Azhari; Mumaddun Khaerudin Salami; Meriza Elpha Darnia
Riau Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/9h2aje56

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing the Indonesian Ombudsman’s preventive oversight of digital public services in preventing maladministration and to formulate measures to strengthen the existing regulatory framework. This study employs normative legal research using a statutory approach. The legal materials are qualitatively analyzed to examine the existing regulatory framework and formulate measures to strengthen the Indonesian Ombudsman’s preventive oversight of digital public services. The findings indicate that the Indonesian Ombudsman’s preventive oversight is already grounded in statutory and Ombudsman regulations aimed at preventing maladministration. However, the existing regulatory framework remains general in nature and does not specifically regulate digital public services. Strengthening the regulatory framework is therefore necessary through the development of standards for digital public services, clarification of the scope of preventive oversight, and consideration of equal access to ensure that all members of the public can obtain public services, particularly digital services.