Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PESHUM Justice Legislation and Crime Journal Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Riyanda Elsera Yozani
Fakultas Hukum Universitas Riau
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Komunikasi Pemberdayaan CV. Graha Pratama Fish Melalui Peningkatan Target “One House, One Entrepreneur” di Desa Wisata Kampung Patin Ringgo Eldapi Yozani; Desi Saputri; Lie Othman; Riyanda Elsera Yozani
Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis Vol 10 No 2 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Tarakanita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36914/xh76f551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh CV. Graha Pratama Fish melalui peningkatan target “One House, One Entrepreneur” di Desa Wisata Kampung Patin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data Miles dan Huberman serta wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Wawancara yang dipilih adalah wawancara yang direncanakan namun bersifat tidak terstruktur. Proses interview dilakukan berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah ditetapkan dan tidak terikat pada format yang sudah ada. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan beberapa wirausahawan perikanan Desa Wisata Kampung Patin sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemberdayaan yang diterapkan oleh CV. Graha Pratama Fish melalui program "One House, One Entrepreneur" di Desa Wisata Kampung Patin berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan kewirausahaan dan kualitas hidup masyarakat menggunakan analisis strategi komunikasi Cangara. Dalam perencanaan, program ini melibatkan edukasi tentang budidaya ikan dan kewirausahaan, dengan pesan yang menginspirasi masyarakat untuk berkolaborasi dan berinovasi. Pelaksanaan dilakukan dengan pendanaan dan pendidikan dilakukan untuk mendukung usaha perikanan dan pengembangan ekowisata. Evaluasi menunjukkan dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, serta keberhasilan program dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi desa.
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Kelas II B Rengat Shadiq Al Qassya; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Riyanda Elsera Yozani
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8632

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena peningkatan jumlah narapidana residivis di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Rengat, yang mencatat kenaikan signifikan sebesar 41% dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem pembinaan yang diterapkan, mengingat Rutan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan di tengah kondisi overcrowding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pola pembinaan terhadap narapidana residivis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di Rutan Kelas II B Rengat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Populasi dan sampel penelitian melibatkan Kepala Rutan, petugas pembinaan, dan narapidana residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Rutan Kelas II B Rengat secara administratif tidak dibedakan dengan narapidana non-residivis (metode generalisasi), namun diberikan atensi pengawasan yang lebih intensif mengingat tingkat risiko yang lebih resisten. Pembinaan meliputi kemandirian (kerajinan tangan, barbershop, dan pertanian yang disinergikan dengan program Asta Cita) serta kepribadian (mental dan spiritual melalui program unggulan "Kamar Santri"); Kendala utama dalam sistem pembinaan meliputi kelebihan kapasitas (overcrowding) yang ekstrem (penghuni >1.000 orang dengan kapasitas 200) yang menghambat klasifikasi hunian sesuai mandat regulasi, keterbatasan sarana pelatihan, karakteristik residivis yang cenderung sulit diarahkan, serta faktor kriminogen eksternal; Upaya yang dilakukan antara lain melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk bantuan sarana, penguatan program religius untuk membentuk status sosial baru yang positif, serta penerapan manajemen kegiatan bergilir untuk menyiasati keterbatasan fasilitas.
Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat dan Aparat Desa dalam Upaya Pencegahan Perambahan Hutan Lindung Bukit Betabuh Muhammad Zulhidayat; Erdiansyah; Elmayanti; Riyanda Elsera Yozani; Ilham Azhari
Community Service: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): April
Publisher : GRM Academic Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67710/communityservice.v2i1.57

Abstract

Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami degradasi akibat aktivitas perambahan dan alih fungsi lahan ilegal yang dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya kapasitas pengawasan aparat desa. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi hukum partisipatif, dialog interaktif, studi kasus regulasi kehutanan, dan pendampingan perumusan komitmen tingkat lokal dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman hukum mitra mengenai batas kawasan hutan, regulasi perlindungan lingkungan, sanksi pidana perambahan, serta skema pengelolaan hutan yang legal. Kegiatan ini berhasil menyatukan persepsi antara aparat desa dan warga untuk membentuk mekanisme pengawasan berbasis komunitas guna mencegah pembukaan lahan secara ilegal sejak dini. Kesimpulannya, penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan sosialisasi terpadu efektif meningkatkan kapasitas aparat desa dan partisipasi masyarakat dalam memitigasi perambahan, sekaligus menjadi langkah awal yang krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem Hutan Lindung Bukit Betabuh secara berkelanjutan.
Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Masyarakat Rentan Separen; Ilham Azahari; Riyanda Elsera Yozani; Maria Maya Lestari4
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.19027

Abstract

Abstrak : Penelitian ini mennganalisis implementasi kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan. Permasalahan ini penting karena kerentanan sosial di wilayah perkotaan tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga ketelantaran, disabilitas, ketunawismaan, kekerasan, risiko bencana, disfungsi keluarga, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terkait peran Dinas Sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan Dinas Sosial diimplementasikan melalui pengelolaan data sosial, penjangkauan, asesmen, rehabilitasi sosial dasar, perlindungan sementara, layanan rujukan, koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, serta reintegrasi atau pemberdayaan penerima layanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa validitas data, keterbatasan pekerja sosial profesional, koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terpadu, konsistensi anggaran, ketersediaan sarana, dan evaluasi berbasis hasil. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas rehabilitasi sosial sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mengubah kewenangan administratif menjadi pelayanan publik yang responsif, akuntabel, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia.Kata Kunci : Dinas Sosial; Masyarakat Rentan; Rehabilitasi Sosial
Co-Authors Desi Saputri Elmayanti, Elmayanti Fauzi Erdiansyah Ilham Azahari Ilham Azhari Lie Othman Maria Maya Lestari4 Muhammad Zulhidayat Ringgo Eldapi Yozani Separen, Separen Shadiq Al Qassya Syaifullah Yophi Ardiyanto