Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformulasi Regulasi tentang Kejahatan Siber Dalam Bentuk Doxing yang Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Rahmayanti; Rifqi Fairuz Ula; Abdi Ridho; Nurul Aini
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital yang pesat turut memunculkan tantangan hukum baru dalam bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah doxing, yakni pengungkapan dan penyebaran data pribadi seseorang secara ilegal yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, hingga fisik bagi korban. Meskipun praktik ini kian sering terjadi, kerangka hukum di Indonesia belum secara tegas mengakomodasi perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Penelitian ini mengeksplorasi 2 (dua) isu utama: Pertama, ketidakcukupan regulasi yang ada dalam menjerat pelaku doxing di ranah siber; dan kedua, kebutuhan untuk membangun kerangka hukum baru yang berfokus pada perlindungan terhadap korban. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengindikasikan bahwa meskipun terdapat norma yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, keduanya belum mengatur secara spesifik mengenai doxing sebagai delik tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi regulasi yang lebih progresif, yang tidak hanya menegaskan larangan terhadap doxing, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban dan penguatan sistem perlindungan data pribadi di era digital.
Criminal Liability For The Misuse Of Personal Data: A Comparative Study Of Decision Number 628/PID.SUS/2020/PN.BTM And Number 541/PID.SUS/2022/PN.MDN Concerning Cybercrimes Rifqi Fairuz Ula; Abdul Rahman Maulana Siregar; Sumarno Sumarno
Social Sciences Journal Vol. 3 No. 2 (2026): August
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/sosj.v3i2.1852

Abstract

This study endeavors to scrutinize the criminal liability pertinent to the misuse of personal data as adjudicated in Decision Number 628/Pid.Sus/2020/PN.Btm and Decision Number 541/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, specifically evaluated through the lens of the digital evidentiary system. Furthermore, it analyzes the congruence of this evidentiary framework with the evidentiary stipulations delineated in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (the new KUHAP). The methodology employed is normative legal research, utilizing both a statutory approach and a case approach. Data analysis was executed qualitatively by meticulously processing and interpreting legal materials via a descriptive-analytical methodology. The findings reveal a discernible variance in interpretation and the trajectory of judicial reasoning (ratio decidendi) when appraising elements of unlawful acts, mens rea, and the probative value of electronic evidence within cybercrime adjudications. These divergent approaches are precipitated by a confluence of normative, juridical (case construction), and non-juridical variables. Ultimately, this comparative analysis elucidates the dichotomy between normative ideals (das Sollen) and judicial realities (das Sein), proposing recommendations for standardized legal enforcement to safeguard legal certainty and equity in the digital epoch.