<![CDATA[Abstract. The practice of fishpond land sale and purchase in Maparah Village, Ciamis Regency, was marked by a unilateral price increase from IDR 5,000,000 to IDR 6,500,000 per bata after the buyer had prepared the payment. This study aims to describe the practice, analyze it from the perspective of Islamic Commercial Law (Fiqh Muamalah) by emphasizing the principles of wa’ad and ghabn, and examine it based on the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). This research employed a qualitative method with a normative-empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and library research. The findings indicate that, formally, the sale and purchase contract fulfilled the essential elements and legal requirements. However, the unilateral price increase reflected the inadequate implementation of the principle of wa’ad, indicated ghabn fahisy (gross price disparity), and showed that the buyer’s consent (ridha) was idhtirari (given under compulsion) rather than ikhtiyari (given voluntarily). From the perspective of the Indonesian Civil Code, the seller’s action cannot yet be classified as a breach of contract because there was no binding agreement regarding the final price and no formal notice of default (somasi) as required under Article 1238 of the Civil Code. Nevertheless, the seller’s conduct did not reflect the principle of good faith as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. This study concludes that although the transaction was completed amicably, the principles of justice, legal certainty, and good faith had not been fully realized. Abstrak. Praktik jual beli tanah kolam di Desa Maparah, Kabupaten Ciamis, ditandai dengan perubahan harga sepihak dari Rp5.000.000 menjadi Rp6.500.000 per bata setelah pembeli mempersiapkan dana. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tersebut, menganalisisnya berdasarkan perspektif Fikih Muamalah dengan menitikberatkan pada prinsip wa’ad dan konsep ghabn, serta meninjaunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal akad jual beli telah memenuhi rukun dan syarat, namun perubahan harga tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip wa’ad, mengindikasikan ghabn fahisy, serta ridha pembeli lebih bersifat idhtirari daripada ikhtiyari. Ditinjau dari KUHPerdata, tindakan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai wanprestasi karena belum terdapat perjanjian yang mengikat mengenai harga dan tidak adanya somasi sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata. Meskipun demikian, tindakan tersebut belum mencerminkan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun transaksi terlaksana secara damai, penerapan keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik dalam transaksi belum sepenuhnya terwujud.]]>
