<![CDATA[Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan kebijakan transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan mengintegrasikan pelayanan berdasarkan siklus hidup. Dalam pelaksanaannya di Puskesmas Ampana Barat masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan dan kondisi di lapangan, terutama terkait sumber daya, komunikasi dan koordinasi, serta dukungan sistem organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan ILP dalam pelaksanaan program kesehatan berdasarkan aspek ketersediaan sumber daya, komunikasi dan koordinasi, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data yang digunakan bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan paling dominan terdapat pada ketersediaan sumber daya. Komunikasi dan koordinasi antarklaster cukup baik, tetapi sosialisasi kepada staf dan masyarakat belum merata serta integrasi sistem informasi belum optimal. Pada aspek disposisi, tidak ditemukan kesenjangan berarti karena pimpinan dan tenaga kesehatan mendukung dan berkomitmen terhadap penerapan ILP. Struktur birokrasi telah tersedia, namun masih terdapat kendala dalam pendokumentasian SOP dan integrasi aplikasi pelaporan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi ILP di Puskesmas Ampana Barat telah berjalan dan meningkatkan koordinasi serta kemudahan pelayanan, tetapi belum sepenuhnya sesuai kebijakan. Kesenjangan terutama disebabkan keterbatasan sumber daya, komunikasi dan sistem informasi yang belum optimal, serta kendala administratif. Disposisi pelaksana menjadi faktor pendukung dalam penerapan ILP.]]>
