Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum
Nur Tahiyat
STAI Siliwangi Bandung
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Perdata dalam Keberlakuan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata Mochhamad Alvi Taufik; Tajul Arifin; Dewi Sulastri; Nur Tahiyat
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i1.2841

Abstract

Perbedaan karakter antara hukum adat dan hukum perdata dalam mengatur hubungan perjanjian menimbulkan persoalan ketika praktik perjanjian yang hidup dalam masyarakat adat berhadapan dengan sistem hukum perdata nasional. Hukum adat pada dasarnya berkembang berdasarkan nilai kebersamaan, kepatutan, keseimbangan, dan hubungan komunal, sedangkan hukum perdata lebih menekankan kesepakatan, kepastian hak dan kewajiban, serta keberlakuan perjanjian bagi para pihak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1340 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakter perjanjian dalam hukum adat dan prinsip keberlakuan perjanjian dalam hukum perdata, serta merumuskan bentuk harmonisasi yang dapat mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam sistem hukum perdata nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis melalui penelaahan KUHPerdata, khususnya Pasal 1340, prinsip-prinsip hukum adat, dan doktrin hukum yang relevan untuk menganalisis perbedaan, titik temu, serta konstruksi harmonisasi antara hukum adat dan hukum perdata dalam pengaturan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memandang perjanjian dalam konteks sosial dan komunal, sedangkan hukum perdata lebih menekankan hubungan individual antarpihak. Perbedaan tersebut tidak harus diposisikan sebagai pertentangan, tetapi dapat diharmonisasi dengan mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tetap menjamin ketertiban umum, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pihak ketiga. Harmonisasi ini menjadi penting untuk mempertemukan nilai-nilai komunal hukum adat dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem perjanjian nasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum perjanjian dengan menawarkan perspektif harmonisasi antara karakter komunal hukum adat dan prinsip individual dalam hukum perdata, khususnya dalam memahami keberlakuan perjanjian berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata.
Nikah Siri dan Problematika Hubungan Keperdataan dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Siti Lisna Wati; Muhamad Kholid; Nur Tahiyat
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i2.2857

Abstract

Nikah siri merupakan praktik perkawinan yang secara faktual membentuk hubungan keluarga, tetapi tidak didukung oleh pencatatan sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Persoalan hukumnya tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan muncul ketika hubungan tersebut harus dibuktikan sebagai dasar untuk memperoleh, mempertahankan, dan menegakkan hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nikah siri, struktur pembuktian hubungan keperdataan, dan mekanisme penyelesaiannya dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan menimbulkan masalah pembuktian yang berpengaruh terhadap status suami istri, harta, nafkah, hubungan orang tua dan anak, serta kewarisan. Setiap hubungan tersebut memiliki objek, dasar normatif, dan mekanisme pembuktian yang berbeda, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui satu instrumen hukum. Penelitian ini menemukan adanya civil recognition gap berupa kesenjangan status, kesenjangan pembuktian, dan kesenjangan realisasi hak. Kebaruannya adalah konstruksi hubungan antara fakta, pengakuan, pembuktian, dan akibat hukum, dengan pendekatan keperdataan diferensial sebagai model penyelesaian. Pencatatan tetap berfungsi preventif, sedangkan itsbat nikah, penetapan asal-usul anak, dan mekanisme pembuktian lainnya berfungsi korektif untuk menjamin penyelesaian perdata yang proporsional.
Co-Authors Dewi Sulastri Mochhamad Alvi Taufik Muhamad Kholid Siti Lisna Wati Tajul Arifin