Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Absar, Ulil
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hadirnya Manajemen Kearsipan sebagai Penunjang Efesiensi Administrasi di Dunia Pendidikan Setiawan, Heri; Absar, Ulil; Fahmi, Riza; Husein, Sadam
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 3 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i3.7230

Abstract

This article discusses the importance of archival management in improving administrative efficiency in the field of education. In the context of rapid digitalization, archive management is not only about storage but also a systematic process that supports decision-making. The aim of this study is to identify the impact of modern archival management on educational administration efficiency and the challenges faced in its implementation. The study uses a triangulation method with three data collection sources: archival system observation, interviews with managers, and archival documentation to analyze archival management in educational institutions. The findings indicate that modern archival systems can save up to 30% of document search time and enhance staff productivity. Furthermore, transparency in archive management contributes to accreditation and quality assurance in education. The use of information technology, including cloud-based management systems and artificial intelligence, has proven to increase data accessibility and security. The study shows that integrating archival systems with digital learning platforms can improve teaching and learning efficiency by up to 40%. However, challenges in implementation include budget limitations and the need for skilled human resources. The study also highlights the importance of collaboration between institutions in developing a shared archival system, which can reduce operational costs and improve document accessibility. Sustainability aspects in digital archival management are also a key focus, with research indicating that digital preservation systems can extend the lifespan of archives for up to 25 years. The conclusion of the study emphasizes that effective and integrated archival management not only supports administrative efficiency but also contributes to the overall quality of education. This article calls for investment in the development of archival systems and training for administrative staff to optimize the benefits of this digital transformation.
Akibat Hukum Atas Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Dan Kepolisian Absar, Ulil; Nurdin; Jamhir
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7890

Abstract

Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-undang Narkotika telah mengisyaratkan bahwa adanya keharusan antara BNN dan Polri dalam bekerjasama menanggulangi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Salah satu konflik hukum yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan ialah mengenai batasan kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam konteks batas waktu penangkapan tersangka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat yuridis dari ketidakkonsistenan tersebut, terutama terkait batas waktu penangkapan yang berbeda antara BNN dan Kepolisian, serta dampaknya terhadap hak-hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kemudian data diambil dari bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan batas waktu penangkapan, yaitu BNN yang memiliki kewenangan maksimal 3x24 jam diperpanjang lagi 3x24 jam, dan Kepolisian yang hanya 1x24 jam, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran hak tersangka. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan perlunya harmonisasi dan penyesuaian regulasi agar mekanisme penangkapan dan penegakan hukum berjalan secara adil dan sesuai asas legalitas. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, diharapkan dapat mengurangi konflik kewenangan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum tindak pidana narkotika. Penelitian ini menawarkan solusi harmonisasi hukum sebagai langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Co-Authors Jamhir Nurdin Nurwijayanti Riza Fahmi, Riza Sadam Husein