Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Jamhir
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PUTUSAN VERSTEK HAKIM MAHKAMAH SYARIYAH BANDA ACEH Asmanidar; Jamhir; Zaiyad Zubaidi; Ali Abubakar
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4572

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan verstek dalam 38 putusan pada 2022-2023. Fenomena ini memang diizinkan oleh SEMA No. 9/1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), tetapi putusan verstek pada sidang pertama dapat menunjukkan ada hal yang penting menjadi pertimbangan hakim. Dikatakan demikian karena hakim sepatutnya menunggu hasil panggilan kedua dan ketiga sesuai SEMA No. 4/2019 Pasal 13. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui pertimbangan hakim. Kedua, pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai sampel diambil 16 putusan verstek pada Juni 2022. Dari ke 16 putusan dianalisis lebih lanjut 3 putusan yang dinilai dapat mendekati putusan lain. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah pertama, pertimbangan hakim dalam 16 putusan menggunakan pertimbangan legal dan ekstra legal. Legal hakim berdasarkan pembuktian dan asas kepastian hukum yang telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 116 KHI jo Pasal 19 PP No. 9/1975, dan SEMA, sedangkan ekstra legal hakim berdasarkan keadaan penggugat dan tergugat yang disebabkan karena faktor penganiayaan, narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak. Kedua, pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim pada 3 (tiga) putusan menunjukkan bahwa hakim memutuskan verstek pada sidang pertama karena upaya melindungi perempuan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan alasan/dalil gugatan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga, seperti faktor narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, kekerasan dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak.
Upaya Menjaga Lingkungan Untuk Mengurangi Dampak Gelombang Panas El Nino dan Gelombang Hujan La Nina di Gampong Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar Jabbar Al-Ghifari Khalil; Jamhir; Fadhil Aulia Syahputra; Mindarina; Arfin Septahara; Adhe Mira Ulfa; M. Amhar Ridha; Azizatul Maula; Teuku Baihaqi Alamsyah; Raisa Chairunnisa; Sultan Julinurhata; Sri Deviana Siska; Avicena; Maulina; Dhia Ul Khalis; Husnul Nazirah; Andre Rifandi
Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jrpm.v5i2.5711

Abstract

Gelombang panas El Nino dan gelombang hujan La Nina telah menjadi permasalahan kerusakan iklim utama di muka bumi. Hal ini diakibatkan oleh tangan manusia yang lalai dalam menjaganya. Dampak yang ditimbulkan gelombang panas El Nino berupa kemarau berkepanjangan, kebakaran hutan hingga heatstroke yang dapat merenggut nyawa umat manusia. Demikian pula dengan gelombang hujan La Nina menjadi penyebab masalah banjir yang melanda dunia yang berdampak terganggunnya aktifitas sehari-hari manusia. Salah satu wilayah yang terdampak adalah di Gampong Meunasah Baktrieng, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk menimalisir dampak yang ditimbulkan oleh El Nino dan La Nina dengan memberikan dana bantuan kepada masyarakat terdampak, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk mengatasi masalah lingkungan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Artikel ini membahas upaya mahasiswa KPM UIN Ar-Raniry dalam menjaga lingkungan untuk mengurangi dampak gelombang panas El Nino dan gelombang hujan La Nina di Gampong Meunasah Baktrieng, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengungkapkan dampak positif penghijaun, pembuatan tong sampah daur ulang dan pembersihan selokan dari aspek ekologis hingga aspek kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa penghijauan, pembuatan tong sampah daur ulang dan pembershian selokan membawa dampak positif dengan memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat, mencegah terjadinya banjir dan mencegah penularan penyakit. Kesimpulannya, upaya menjaga lingkungan dengan penghijauan, pembuatan tong sampah daur ulang dan pembersihan selokan di Gampong Meunasah Baktrieng bukan hanya merestorasi ekosistem yang rusak, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat, dan dapat menjadi contoh inspiratif bagi daerah-daerah lain yang menghadapi masalah lingkungan serupa.
Akibat Hukum Atas Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Dan Kepolisian Absar, Ulil; Nurdin; Jamhir
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7890

Abstract

Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-undang Narkotika telah mengisyaratkan bahwa adanya keharusan antara BNN dan Polri dalam bekerjasama menanggulangi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Salah satu konflik hukum yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan ialah mengenai batasan kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam konteks batas waktu penangkapan tersangka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat yuridis dari ketidakkonsistenan tersebut, terutama terkait batas waktu penangkapan yang berbeda antara BNN dan Kepolisian, serta dampaknya terhadap hak-hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kemudian data diambil dari bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan batas waktu penangkapan, yaitu BNN yang memiliki kewenangan maksimal 3x24 jam diperpanjang lagi 3x24 jam, dan Kepolisian yang hanya 1x24 jam, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran hak tersangka. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan perlunya harmonisasi dan penyesuaian regulasi agar mekanisme penangkapan dan penegakan hukum berjalan secara adil dan sesuai asas legalitas. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, diharapkan dapat mengurangi konflik kewenangan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum tindak pidana narkotika. Penelitian ini menawarkan solusi harmonisasi hukum sebagai langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Menurut Hukum Adat Gayo Tiara Melani; Jamhir; Riza Afrian Mustaqim
As-Siyadah Vol. 6 No. 1 (2026): Maret (2026) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v6i1.8329

Abstract

Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak menurut hukum adat Gayo mencerminkan kenyataan sosial bahwa masyarakat masih menggunakan mekanisme penyelesaian berbasis adat sebagai alternatif terhadap sistem peradilan formal. Pendekatan penyelesaan tindak pidana pencurian oleh anak di dalam masyarakat Gayo ini bersifat restoratif dengan mengedepankan musyawarah, pembinaan, dan pemberian ganti rugi untuk memulihkan hubungan antar individu serta menjaga keharmonisan sosial. Lembaga adat Sarak Opat, yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat, berperan penting dalam proses penyelesaian, dengan keputusan yang bersifat mengikat dan berlandaskan nilai-nilai adat serta agama. Secara normatif, prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi dalam hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan yang lebih humanis. Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan konsep dengan teknik pengumpulan data studi lapangan yang dinalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui mekanisme hukum adat menghasilkan keadilan restoratif yang bersifat kontekstual sekaligus memfasilitasi restorasi relasi sosial antarpihak terkait. Proses musyawarah yang diimplementasikan dalam kerangka Sarak Opat tidak hanya efektif meresolusi konflik secara substantif, tetapi juga meminimalisir dampak psikologis dan sosiogenik dari prosedur pidana formal terhadap pelaku anak, sehingga menawarkan paradigma penyelesaian yang kongruen dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
Co-Authors Absar, Ulil Adhe Mira Ulfa Ali Abubakar Andre Rifandi Arfin Septahara Asmanidar, Asmanidar Avicena Azizatul Maula Dhia Ul Khalis Fadhil Aulia Syahputra Husnul Nazirah Jabbar Al-Ghifari Khalil M. Amhar Ridha Maulina Mindarina Nurdin Raisa Chairunnisa Riza Afrian Mustaqim Sri Deviana Siska Sultan Julinurhata Teuku Baihaqi Alamsyah Tiara Melani Zaiyad Zubaidi