Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hikamatzu Journal of Multidisciplinary Research Ekonomi Syariah, Perbankan, Hukum, dan Sistem Hukum dan Keadilan
Walim
Universitas Dharma Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Zona Integritas dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih dan Bebas Korupsi di Pengadilan Negeri Tangerang Walim
Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary Vol. 3 No. 1 (2026): Multidisciplinary Approach
Publisher : Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi birokrasi menuntut lembaga peradilan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu instrumen kebijakan nasional yang dikembangkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Zona Integritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi di Pengadilan Negeri Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas pimpinan, aparatur pengadilan, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan cukup baik dan memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait konsistensi komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas alur birokrasi. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, optimalisasi sumber daya, dan penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan untuk menjamin keberlanjutan implementasi Zona Integritas secara efektif.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NOMOR 1654/PDT.G/2025/PA.TNG TENTANG CERAI TALAK DENGAN KESEPAKATAN MEDIASI Dr Walim; Ahmad Sarmadi
EKOSSISTEM : Islamic Economics, Banking, Law, System Vol. 4 No. 8 (2026): Vol 4 No. 8 (Agustus 2026)
Publisher : Yasi Learning Education Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17605/n91vgk66

Abstract

Proses penyelesaian perkara perceraian tidak hanya menyangkut putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga berdampak pada hak-hak keperdataan. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng yang mengabulkan permohonan cerai talak dengan adanya kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon mengenai hak-hak pasca perceraian. Fokus penelitian adalah pada keabsahan kesepakatan mediasi yang berhasil sebagian, pertimbangan hukum hakim, serta implikasi yuridis dari penetapan kesepakatan tersebut dalam putusan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara cermat syarat formil dan materiil kesepakatan mediasi sesuai Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata, serta mengintegrasikannya ke dalam amar putusan. Kesepakatan tersebut mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyelesaikan perkara perceraian secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan anak-anak.
DIALEKTIKA TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM TANGERANG PERIODE 2023-2025 walim walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tak jarang pula bertemu kembali dalam sebuah sintesis teori hukum baru. Penelitian ini menganalisis empat putusan pengadilan di wilayah hukum Tangerang, terdiri atas satu penetapan dan tiga putusan perceraian, dengan menggunakan kerangka teori hukum progresif, teori sistem hukum, dan teori keadilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana teori-teori hukum terefleksi dalam pertimbangan hakim serta konsistensi penerapan asas-asas hukum dalam perkara serupa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG, Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng, Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng, Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara positivistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ditemukan disparitas pendekatan dalam menilai kekuatan pembuktian yang berimplikasi pada diterima atau ditolaknya gugatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi pemahaman hakim terhadap teori pembuktian dan asas keadilan substantif.
ANALISIS YURIDIS HAK GUGAT KORBAN BENCANA TERHADAP KELALAIAN NEGARA walim walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025 telah mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar, dalam bencana ini bahwa negara tidak hanya bertugas menanggulangi bencana, tetapi juga wajib mencegah terjadinya bencana melalui kebijakan yang responsif dan penegakan hukum yang konsisten. Tujuan penelitian untuk menganalisis landasan hukum hak gugat korban bencana terhadap kelalaian negara dalam penanggulangan bencana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara bersifat hierarkis dan multi-dimensional, berakar pada konsep negara kesejahteraan. Kelalaian negara dalam bencana bersifat struktural, mencakup kegagalan epistemik, kebijakan, dan akuntabilitas. Hak gugat korban berfungsi sebagai mekanisme hukum korektif yang didukung oleh landasan kuat, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, UU Administrasi Pemerintahan, dan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan. Dengan demikian, gugatan bukan sekadar upaya kompensasi, melainkan instrumen strategis untuk menegakkan akuntabilitas negara dan keadilan lingkungan.
Co-Authors Ahmad Sarmadi