Sabar Sabar
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Disiplin Pelanggaran Tidak Dinas dan Efektivitas Sanksi Anggota Polda Jateng: Disciplinary Enforcement and Sanction Effectiveness for Non-Duty Violations in Central Java Police Mahbub Fajril Qolby; Sabar Sabar; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Kadi Sukarna
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12883

Abstract

This study aims to analyze the enforcement of discipline for non-service violations committed by members of the Central Java Regional Police based on Government Regulation No. 2 of 2003, as well as to assess the effectiveness of the disciplinary sanctions imposed. The research method used is empirical legal research with a case approach, supported by primary data through interviews and secondary data through literature studies. The results show that disciplinary enforcement for non-service violations in the Central Java Regional Police has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, with the application of proportional sanctions accompanied by ongoing guidance and supervision. The core findings of this study indicate that disciplinary sanctions not only serve as an instrument of punishment but are also effective in preventing repeat violations and encouraging increased discipline among members. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the effectiveness of disciplinary sanctions for non-service violations as an instrument of internal guidance, which has rarely been specifically examined in previous studies. This study concludes that consistent enforcement of discipline and strengthening of the internal legal culture are key factors in improving the professionalism and integrity of Polri members.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, serta menilai efektivitas sanksi disiplin yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas di Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penerapan sanksi yang bersifat proporsional dan disertai pembinaan serta pengawasan berkelanjutan. Temuan inti penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga efektif dalam mencegah pelanggaran berulang dan mendorong peningkatan kedisiplinan anggota. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap efektivitas sanksi disiplin pelanggaran tidak dinas sebagai instrumen pembinaan internal, yang masih jarang dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan disiplin dan penguatan budaya hukum internal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri.
Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Walikota Batam Tahun 2024 di Mahkamah Konsitusi Indonesia Sabar Sabar; Emy Hajar Abra; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12624

Abstract

This study aims to analyze the problems in resolving the 2024 Batam Regional Head Election (Pilkada) disputes at the Constitutional Court of Indonesia. The background of this research lies in the increasing number of electoral disputes that burden the Court, with an urgency to assess whether the existing mechanism can ensure electoral justice. The findings reveal novelty in two critical aspects: first, the identification of inconsistencies between posita and petitum in the petition, which undermines the principle of legal certainty; and second, the urgency of establishing a special electoral court as a structural solution to the Constitutional Court’s heavy caseload. The study concludes that the practice of dispute resolution in the Court still faces a gap between constitutional norms and factual realities. Practical recommendations include revising the Constitutional Court Regulation (PMK) to set stricter standards for petitions and providing continuous electoral legal education for candidates and their legal counsels to strengthen legal certainty and substantive justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya eskalasi sengketa hasil Pilkada di Indonesia yang membebani MK, dengan urgensi menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa mampu mewujudkan keadilan elektoral. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebaruan pada dua aspek penting: pertama, identifikasi inkonsistensi antara posita dan petitum dalam permohonan yang berimplikasi pada asas kepastian hukum; kedua, perlunya pembentukan peradilan khusus pemilu sebagai solusi struktural terhadap beban perkara yang terus meningkat di MK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa di MK masih menghadapi kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas faktual. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) agar lebih tegas mengatur standar permohonan, serta penyelenggaraan pendidikan hukum elektoral bagi peserta Pilkada dan kuasa hukumnya guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif.