Muhammad Hasbas
Universitas Kutai Kartanegara

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Hak Politik Mantan Terpidana Narkotika dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina) Salman Alfarisi; Abdullah Khaliq; Rusnadi Aji Johansyah; Sultan Rambe; Evin Dwi Nugroho; Muhammad Hasbas
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkomparasikan proporsionalitas pengaturan syarat pencalonan kepala daerah bagi mantan narapidana kejahatan luar biasa (narkotika) di Indonesia dan Filipina guna mengetahui benturan antara pelindungan hak asasi politik dengan tuntutan masyarakat atas pemerintahan yang berintegritas. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, permasalahan tersebut dibedah secara kualitatif-preskriptif menggunakan pisau analisis Teori Proporsionalitas Robert Alexy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara masih belum memenuhi asas keharusan (necessity) dalam membatasi hak politik. Filipina terhambat oleh aturan prosedural kaku yang mewajibkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), sedangkan di Indonesia, syarat ideal masa jeda tunggu lima tahun justru terhambat oleh ketidakkonsistenan regulasi teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui praktik celah hukum. Kesimpulannya, mengacu pada parameter keseimbangan hak (proportionality stricto sensu), hak asasi individual pelaku kejahatan narkotika mutlak harus tunduk demi melindungi kepentingan masyarakat luas sehingga formulasi hukum ke depan wajib menutup celah prosedur inkracht maupun kompromi administratif penyelenggara pemilu.