Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Hartoyo
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis atas Tindak Pidana Kelalaian Medis yang Mengakibatkan Kematian Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Ikhsan Hidayat; Hartoyo; Dedi Wardana Nasoetion; Dudik Djaja Sidarta
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12702

Abstract

Tenaga medis memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari risiko terjadinya kelalaian medis yang dapat mengakibatkan kematian pasien dan menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengaturan baru mengenai kewajiban dan tanggung jawab tenaga medis sehingga diperlukan kajian terhadap penerapan norma tersebut dalam menentukan batas antara risiko medis dan perbuatan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan kelalaian medis hingga mengakibatkan kematian pasien berdasarkan hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana ditinjau dari unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik, disertai adanya unsur kesalahan berupa culpa, hubungan kausal antara kelalaian dengan kematian pasien, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menganut prinsip liability based on fault, sehingga kematian pasien tidak secara otomatis menjadi dasar pemidanaan terhadap tenaga medis, melainkan harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan hak pasien serta kepastian hukum bagi tenaga medis.
Analisis Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penilaian Ganti Rugi pada Keadilan Restoratif Risky Astriana; Hartoyo; Renda Aranggraeni; M. Taufik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta konstruksi hukum yang ideal terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai alat bantu penilaian ganti kerugian korban tindak pidana dalam kerangka keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini menyoroti adanya tantangan berupa subjektivitas, kurangnya konsistensi, dan keterbatasan data dalam penentuan nilai ganti rugi selama proses musyawarah antara korban dan pelaku. Di sisi lain, meskipun teknologi AI berkembang pesat, terdapat kekosongan norma (legal vacuum) dalam hukum positif Indonesia mengenai pemanfaatan AI dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk membangun argumentasi yuridis mengenai integrasi teknologi dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum AI saat ini belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, sehingga AI hanya dapat diposisikan sebagai decision support tool atau alat bantu pengambilan keputusan. Penggunaannya wajib berada di bawah kendali manusia (human oversight), di mana rekomendasi AI tidak bersifat mengikat dan tidak menggantikan kewenangan penyidik maupun esensi musyawarah dalam keadilan restoratif. Konstruksi hukum yang ideal memerlukan pembentukan regulasi tata kelola AI nasional serta penyempurnaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pengaturan tersebut harus menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan data pribadi guna mewujudkan pemulihan korban yang lebih objektif, terukur, dan adil.
Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap Pelanggaran Narkotika Aldri Afrilian; Hartoyo; Noenik Soekorini; Moh. Taufik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12759

Abstract

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis penegakan kode etik dan bentuk pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan narkoba menghadapi dua jenis pertanggungjawaban sekaligus: pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan etik berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022. Proses penegakan kode etik dilakukan melalui tahapan pemeriksaan, pembuktian (seperti tes urine/lab, barang bukti, dan saksi), hingga penjatuhan sanksi oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), yang mencakup sanksi moral, demosi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penjatuhan sanksi etik tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh faktor jiwa korsa berlebihan, kelemahan pengawasan, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang tegas dan transparan, tes narkoba berkala, serta penguatan pengawasan internal oleh Divpropam Polri.
Co-Authors Aldri Afrilian Dedi Wardana Nasoetion Dudik Djaja Sidarta Ikhsan Hidayat M. Taufik Moh. Taufik Noenik Soekorini Renda Aranggraeni Risky Astriana