Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Noenik Soekorini
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERAZASKAN PANCASILA Noenik Soekorini
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 1 No 1 (2017): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.734 KB) | DOI: 10.25139/lex.v1i1.238

Abstract

The enforcement of criminal law starts from the legislative body that is the legislative body that makes the law and determines the norms in the form of orders and prohibitions. The legislation made by this legislative body can reflect the existence of the values of justice desired by the principle of Pancasila that is civilized or dignified justice. Criminal law enforcement is also done by the judiciary. That is the application of criminal law in the form of law by law enforcement officers either ranging from the police level to the courts. They are concrete justice enforcers. And the last is related to facilities and infrastructure that support the policy for criminal law enforcement. The process of criminal law enforcement can be effective if there is a harmony relationship starting from the investigation / investigation process at the police, prosecutor / prosecutor level until the court process and ending with the judges verdict. The legislator in this case is the legislative must be able to make regulations that can be implemented in the field. Law enforcers in carrying out their duties must be able to work professionally so as to create a sense of justice for the parties both for the perpetrator and for the victim of the crime.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blt) Mariyanto; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar serta mengkaji ratio decidendi hakim dalam perkara tindak pidana penggunaan merek pihak lain tanpa hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blt). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap korban telah diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun demikian, sanksi tersebut belum memberikan perlindungan yang optimal, khususnya terkait pemulihan kerugian pemegang hak dan pemberian efek jera. Lebih lanjut, ratio decidendi hakim pada prinsipnya telah memenuhi standar pembuktian delik, namun pertimbangan hukumnya masih sangat positivistik—lebih berorientasi pada pemenuhan unsur pidana daripada penegasan fungsi merek sebagai hak eksklusif yang bernilai ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan paradigma hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum agar putusan pengadilan dapat lebih efektif sebagai sarana perlindungan hak kekayaan intelektual sekaligus penegakan hukum merek di Indonesia.
Co-Authors Mariyanto Sri Astutik Vieta Imelda Cornelis