Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Berdaya Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Noenik Soekorini
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERAZASKAN PANCASILA Noenik Soekorini
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 1 No 1 (2017): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.734 KB) | DOI: 10.25139/lex.v1i1.238

Abstract

The enforcement of criminal law starts from the legislative body that is the legislative body that makes the law and determines the norms in the form of orders and prohibitions. The legislation made by this legislative body can reflect the existence of the values of justice desired by the principle of Pancasila that is civilized or dignified justice. Criminal law enforcement is also done by the judiciary. That is the application of criminal law in the form of law by law enforcement officers either ranging from the police level to the courts. They are concrete justice enforcers. And the last is related to facilities and infrastructure that support the policy for criminal law enforcement. The process of criminal law enforcement can be effective if there is a harmony relationship starting from the investigation / investigation process at the police, prosecutor / prosecutor level until the court process and ending with the judges verdict. The legislator in this case is the legislative must be able to make regulations that can be implemented in the field. Law enforcers in carrying out their duties must be able to work professionally so as to create a sense of justice for the parties both for the perpetrator and for the victim of the crime.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blt) Mariyanto; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar serta mengkaji ratio decidendi hakim dalam perkara tindak pidana penggunaan merek pihak lain tanpa hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blt). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap korban telah diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun demikian, sanksi tersebut belum memberikan perlindungan yang optimal, khususnya terkait pemulihan kerugian pemegang hak dan pemberian efek jera. Lebih lanjut, ratio decidendi hakim pada prinsipnya telah memenuhi standar pembuktian delik, namun pertimbangan hukumnya masih sangat positivistik—lebih berorientasi pada pemenuhan unsur pidana daripada penegasan fungsi merek sebagai hak eksklusif yang bernilai ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan paradigma hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum agar putusan pengadilan dapat lebih efektif sebagai sarana perlindungan hak kekayaan intelektual sekaligus penegakan hukum merek di Indonesia.
Daluwarsa Tindak Pidana: Kajian Yuridis, Problematika Praktis, dan Arah Pembaruan Regulasi Dedi Wardana Nasution; Noenik Soekorini; H Hartoyo
Indonesia Berdaya Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261442

Abstract

Daluwarsa tindak pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi membatasi kewenangan negara dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan pidana setelah jangka waktu tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, penerapan daluwarsa sering menimbulkan berbagai problematika, seperti perkara yang mangkrak, ketidakjelasan awal penghitungan waktu daluwarsa, serta potensi impunitas bagi pelaku kejahatan tertentu. Tulisan ini mengkaji secara yuridis konsep daluwarsa tindak pidana dengan menelaah landasan normatifnya dalam KUHP, KUHAP, serta pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Selain itu, pembahasan diarahkan pada problematika penerapan daluwarsa dalam praktik serta perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru telah memperbaiki sistematika pengaturan daluwarsa, ketentuan tersebut masih menyisakan kelemahan, khususnya karena tetap memberlakukan daluwarsa terhadap tindak pidana luar biasa seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi daluwarsa yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan korban, dan harmonisasi dengan hukum internasional.
Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Konstitusional dan Batas Konstitusionalnya: Telaah atas Pengujian Undang-Undang ITE di Mahkamah Konstitusi Bunggati Umbu Weni; Dudik Djaja Sidarta; Fathul Hamdani; Noenik Soekorini
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 8 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i8.12910

Abstract

Freedom of expression is a constitutional right that occupies a crucial position in the structure of Indonesia's democratic rule of law, as it is guaranteed in Article 28E paragraph (2), Article 28E paragraph (3), and Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, this guarantee often clashes with restrictive policies through the Electronic Information and Transactions Law, particularly in provisions on insults, defamation, and hate speech in the digital space that have the potential to lead to multiple interpretations and criminalization of criticism. This article aims to analyze the position of freedom of expression as a constitutional right, the constitutional limits of its restrictions, and the development of the Constitutional Court's interpretation in testing the ITE Law, particularly through Decision Number 50/PUU-VI/2008 and Decision Number 105/PUU-XXII/2024. The research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that the direction of the Constitutional Court's interpretation has evolved from a more permissive approach to the criminalization of expression to a more restrictive, proportional, and protective interpretation of citizens' constitutional rights in the digital space.
Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Anak oleh Ayah Kandung dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mnd Mika Sau’allo Sambira; Vieta Imelda Cornelis; Noenik Soekorini; Sri Astutik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12659

Abstract

Penelantaran merupakan suatu tindak pidana karena penelantaran tidak mencerminkan sisi humanism seseorang sebagai manusia. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Tetapi tidak semua anak beruntung dan mendapatkan hak-hak mereka, tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. berbagai dalil yang dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari kewajiban menafkahi anak. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penelantaran oleh ayah kandung dan penerapan sanksi pidana pelaku penelantaran anak oleh ayah kandung dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mnd. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Ayah Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Berdasarkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mnd perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap Pelanggaran Narkotika Aldri Afrilian; Hartoyo; Noenik Soekorini; Moh. Taufik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12759

Abstract

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis penegakan kode etik dan bentuk pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan narkoba menghadapi dua jenis pertanggungjawaban sekaligus: pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan etik berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022. Proses penegakan kode etik dilakukan melalui tahapan pemeriksaan, pembuktian (seperti tes urine/lab, barang bukti, dan saksi), hingga penjatuhan sanksi oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), yang mencakup sanksi moral, demosi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penjatuhan sanksi etik tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh faktor jiwa korsa berlebihan, kelemahan pengawasan, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang tegas dan transparan, tes narkoba berkala, serta penguatan pengawasan internal oleh Divpropam Polri.
Co-Authors Aldri Afrilian Bunggati Umbu Weni Dedi Wardana Nasution Dudik Djaja Sidarta Fathul Hamdani H Hartoyo Hartoyo Mariyanto Mika Sau’allo Sambira Moh. Taufik Sri Astutik Vieta Imelda Cornelis