Anirwan
Universitas Pancasakti

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Adaptive Governance dalam Transformasi Pelayanan Perizinan Digital melalui Implementasi Aplikasi SIAP Pada DPMPSTP Kabupaten Bulukumba Erwing Yanto; Anirwan; Sitti Mirsa; Muhammad Hidayat Djabbari; Irfan B.; Andi Risma Jaya; Iin Ismayanti
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7772

Abstract

Transformasi digital pelayanan publik menuntut organisasi pemerintah tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga membangun tata kelola yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran adaptive governance melalui dimensi adaptive capacity, kolaborasi, dan fleksibilitas kelembagaan dalam implementasi Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 9 informan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIAP tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur beradaptasi dalam mengoperasikan sistem dan memberikan edukasi kepada masyarakat, kolaborasi antara DPMPTSP, Dinas Kominfo, vendor aplikasi, serta unit internal, dan fleksibilitas kelembagaan melalui penyediaan layanan alternatif, pendampingan langsung, serta penyesuaian prosedur berbasis Tanda Tangan Elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa adaptive governance menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan perizinan digital sekaligus memperluas penerapan teori tersebut pada konteks birokrasi pelayanan publik di pemerintah daerah.