Garuda - Garba Rujukan Digital

PELATIHAN KEHUMASAN DAN MEDIA BAGI STAF KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN Zulkarnain Hamson; Fyan Andinasari Kuen; Sitti Mirsa; Irwan Muin
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 2, No. 1: Juni 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Hubungan Masyarakat yang lazim dikenal sebagai penghubung antara institusi, lembaga dengan masyarakat, terkait publikasi atau penjelasan kinerja, disingkat menjadi (Humas). Kedudukannya dalam struktur lembaga yang menaunginya, dikenal dalam berbagai bentuk, diantaranya, Biro, Bagian, Bidang, Unit, dipimpin oleh seorang pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang menguraikan Tujuan, Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Salah satu fungsi pokok Humas adalah pembuatan rilis berita, untuk disebarluaskan kepada masyarakat, terkait kinerja lembaga atau institusi yang membentuknya. Untuk fungsi kerja itu Humas berkewajiban membangun kemitraan dengan media, baik cetak, elektronika maupun online (Website). Berdasarkan pertimbangan pengembangan keilmuan Humas, juga pers atau kewartawanan, dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi Staf Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yang dengannya diharapkan tercapai pemahaman yang paripurna dalam kerja-kerja kehumasan yang harus mereka jalankan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), baik legislatif, eksekutif, maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada). Kata Kunci: Pelatihan, Kehumasan, Media, KPU Abstract: Public Relations, commonly known as a liaison between institutions, institutions and society, related to publications or explanations of performance, abbreviated as (Public Relations). Its position in the institutional structure that houses it, is known in various forms, including, Bureau, Section, Field, Unit, led by an official who is given authority based on a Decree, which outlines the Purpose, Principle and Function (Auth). One of the main functions of Public Relations is making news releases, to be disseminated to the public, related to the performance of the institutions or institutions that shape it. For this work function, PR is obliged to build partnerships with the media, both print, electronics and online (Website). Based on consideration of scientific development of Public Relations, as well as the press or journalism, a training activity was held for the Staff of the General Election Commission (KPU) Office of South Sulawesi Province, with which it is hoped that a complete understanding of public relations work must be carried out in the face of General Elections (Elections), both the legislative, executive, and the Direct Election of Regional Heads (Pilkada). Keywords: Training, Public Relations, Media, KPU

Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government : Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar Sitti Mirsa Sirajuddin; A . Atrianingsi
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

The general objective of the study was to analyze the level of public trust (citizen trust) of e-government based health insurance services, namely the e-mobile National Health Insurance (JKN) BPJS in Makassar City.The design of this research is a quantitative descriptive type. The population in this study were people who used the National Health Insurance (JKN) e-mobile application with 167 respondents. Data collection was carried out using a questionnaire instrument. Data analysis uses multiple linear regression.The results showed that first there was a high level of public trust in JKN e-mobile applications. This means that the application gives satisfaction to the community and is considered beneficial for them. Secondly, the level of public trust is high in the government, where the public considers the government to be serious in providing health insurance services.Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik (citizen trust) terhadap pelayanan jaminan kesehatan berbasis e-government yaitu e-mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Kota Makassar. Desain penelitian ini adalah kuantitatif tipe deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan aplikasi e-mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jumlah responden sebanyak 383 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama terdapat tingkat kepercayaan tinggi masyarakat terhadap aplikasi e-mobile JKN. Hal ini berarti aplikasi memberi kepuasan kepada masyarakat dan dianggap bermanfaat bagi mereka. Kedua tingkat kepercayaan publik tinggi terhadap pemerintah tinggi, dimana masyarakat menilai pemerintah serius dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan.

KINERJA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BONE Nani Harlinda Nurdin; Muhammad Nasir Mahmud; Sitti Mirsa; Zulkarnain Hamson
PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research Vol 2 No 01 (2024): PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/phenomenon.v2i01.960

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan program Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi acuan kebijakan pemerintah terhadap pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah, menjadikan manusia sebagai standar keberhasilan pembangunan sosial. Sehingga IPM memiliki kebijakan peran sentral dalam pembangunan dan capaian IPM menjadi acuan salah satu kriteria keberhasilan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. IPM Kabupaten Bone pada tahun 2020 berada pada urutan ke 23 dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bone dikategorikan kurang optimal. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek utama kebijakan penuntasan IPM di Kabupaten Bone dalam konteks kebijakan yang meliputi input kebijakan, proses kebijakan, serta evaluasi tujuan dan dampak kebijakan.

PERENCANAN AGENDA BERITA BERORIENTASI KESEHATAN LINGKUNGAN PENGALAMAN DARI PERISTIWA PANDEMI COVID-19 Syaiful Bachri; Sitti Mirsa; Zulkarnain Hamson; Herawaty Herawaty; Lorensius Lonik
Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS) Vol. 3 No. 4 (2023): Indonesian Collaboration Journal of Community Services
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/icjcs.v3i4.152

News planning is the process of planning and managing all aspects of news production. It involves the steps an editor, reporter or editorial team takes to decide on the topic, story, sources, style and format to use in preparing the story. The goal of news planning is to ensure that news is presented in a way that is clear, accurate, balanced and attractive. The news agenda refers to the list of topics or issues that the media chooses to cover in a certain period of time. The focus of health news refers to the approach or point of view taken in preparing and covering health issues. Health news can cover a wide range of topics, from the latest medical developments, health policy issues, healthy lifestyles, medical research, pandemics, medicines, and more. This Community Service (PKM) was carried out by a combination of lecturers from two private universities (PTS), after observing the Covid-19 Pandemic and its impact on society. Held at the People's Editorial Office of New Makassar City, against journalists and editors. There were obstacles related to the busyness of the editors, but managed to provide an understanding of the importance of news in maintaining environmental health for the editors

PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DAN UMKM DI DESA PAKABBA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR Nurdin, Nani Harlinda; Mirsa, Sitti; Atrianingsi, Andi; Hamson, Zulkarnain; Rulinawaty, Rulinawaty
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 1 No. 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v1i03.108

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat utamanya pelaku usaha saat ini menjadi suatu keharusan mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju sehingga merubah cara dan pola dalam memasarkan produk. Saat ini Sebagian besar pemasaran dilakukan berbasis internet dan menudahkan masyarakat untuk mencari kebutuhannya secara cepat dan murah dalam arti harga yang bersaing. Disamping itu penampilan/image produk juga sangat menarik dan eye catching untuk menarik minta konsumen. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan bagi kelompok masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tentang Manajemen Pemasaran Produk UMKM. Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan masyarakat pelaku usaha dalam memasarkan produknya dengan menmanfaatkan teknologi dan informasi.

Institutionalization of Democratic Governance Practices In Regional Development Planning: Implementation Of Musrenbang Nurdin, Nani Harlinda; Mirsa, Sitti; Dahlan, Dahlan; Suaib, Muhammad Ridha
PINISI Discretion Review Volume 7, Issue 2, March 2024
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pdr.v7i2.63770

This study aims to analyze and describe the process of institutionalizing democratic values in development planning based on the regulatory system, normative system and cognitive cultural system in the Musrenbang implementation in Bone Regency. This research uses a descriptive qualitative approach through case studies. Data collection was carried out from September 2020 to March 2021 through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation, verification, and drawing conclusions. The results of the study found that (1) democratization in the Musrenbang in Bone Regency based on the regulatory system was not well institutionalized. This is due to the rule-making process which is still top-down and does not involve all stakeholders. Besides that, there is no monitoring of the enforcement of the rules and no sanctions have been set for the existing rules. (2) Democratization based on the normative system is also not well institutionalized, although the provisions regarding musrenbang are available but have not been fully complied with by stakeholders (3) Democratization based on the cognitive cultural system has been well institutionalized. This is shown that results in decisions in Musrembang by prioritizing mutual agreement/consensus, and the results of decisions taken in Musrembang are agreed upon between the stakeholders involved. Besides that, the people of Bone are strongly influenced by "trust" to their leaders, both regional leaders, and social leaders (community leaders) because the community believes that these people have cultural values and philosophies that prioritize honesty, propriety, intelligence, firmness and integrity. responsibility. It is recommended that the Musrenbang as part of regional development planning apply systems from institutional theory to the conception of democratic governance so as to produce a democratic Bone Regency development planning system.

Agile Governance pada A’kio Smart City dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa Yanto, Erwing; Anirwan, Anirwan; Sirajuddin, Sitti Mirsa
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i1.747

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep Agile Governance dalam sistem pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi A’Kio Smart City di Kabupaten Gowa. Latar belakang penelitian ini adalah tuntutan modernisasi birokrasi publik akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan akan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap instansi yang terlibat langsung dalam pengembangan dan implementasi A’Kio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa A’Kio berhasil menghadirkan layanan yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui prinsip-prinsip agile seperti fleksibilitas, kolaborasi lintas sektor, dan iterasi berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan seperti kesenjangan literasi digital dan infrastruktur, aplikasi ini membuktikan efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KERJA PEGAWAI DINAS BINA MARGA PROVINSI SULAWESI SELATAN Herianto, Dedy; Mirsa, Sitti
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 6 No 1 (2018): June
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

The problem observed in this research is the low level of awareness and responsibility of civil servants at the Office of Highways on road construction, particularly in constructing provincial roads. This research is intended to explore and analyze influencing factors on work motivation of staff at the Office of Highways of South Sulawesi Province. This research applies quantitative descriptive method which covers 224 populations. Using probability sampling random of Slovin, this research picks 69 samples. In analyzing the data, this research applies motivation theory of Herzberg’s intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic factor may include performance achievement, recognition, responsibility, progress/change and work development, while extrinsic factor covers salary, work safety, work condition, status, company procedures, and the quality of staff relations. The result shows that the staff work motivation which was assessed using intrinsic factors provides quite good category due to good performance, recognizable performance by others, and organizational progress or change oriented works. Staff motivations which were assessed by applying extrinsic factors, however, show different results. These unsatisfying results happened due to low level of salary, bad status and awkward staff relations.

REVITALISASI TUDANG SIPULUNG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI VERTIKAL ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BONE Yunda, Andi Atrianingsi; Mirsa, Sitti; Wardah, Wardah
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 6 No 2 (2018): December
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Tudang sipulung is a routine farmer meeting held in Bone. The meeting is held twice a year, namely rendengan season (i.e.Aapril-October month and Gadu Season (i.e September-March). The implementation of Tudang Sipulung begans from the village and the sub district level and up to the district level. The aim of this research is was to observe the revitalization of the tudang sipulung as a vertical communication media between the goverment and the community in Bone Regency. The result of this research indicated that tudang sipulung as a media of vertical communication between the goverment and the community has not shown maximun result because of the communication distortion between the goverment and the community that is still lack of openness in communication. It is Expected though the implemantation of the Tudang sipulung management in the future can be even better, especially for vertical ccommunication between the goverment and the community, to be more open considering this meeting is held for the common good.

KINERJA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BONE Nurdin, Nani Harlinda; Mahmud, Muhammad Nasir; Mirsa, Sitti; Hamson, Zulkarnain
PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research Vol 2 No 01 (2024): PHENOMENON : Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/phenomenon.v2i01.960

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan program Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi acuan kebijakan pemerintah terhadap pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah, menjadikan manusia sebagai standar keberhasilan pembangunan sosial. Sehingga IPM memiliki kebijakan peran sentral dalam pembangunan dan capaian IPM menjadi acuan salah satu kriteria keberhasilan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. IPM Kabupaten Bone pada tahun 2020 berada pada urutan ke 23 dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bone dikategorikan kurang optimal. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek utama kebijakan penuntasan IPM di Kabupaten Bone dalam konteks kebijakan yang meliputi input kebijakan, proses kebijakan, serta evaluasi tujuan dan dampak kebijakan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search