Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Syafaat Anugrah Pradana
IAIN Parepare

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga kamaruddin kamaruddin; M. Ali Rusdi; Syafaat Anugrah Pradana; Ahmad
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/hukamaa.v3i2.14806

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang menghambat pertumbuhan anak dan menjadi isu nasional di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, berperan strategis dalam menurunkan angka stunting melalui program keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini mengkaji implementasi program BKKBN dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait kewajiban nafkah dan konsep keluarga sakinah. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menganalisis kesesuaian program BKKBN dengan prinsip hukum keluarga Islam, seperti yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 34, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga Muslim di Kabupaten Polewali Mandar, Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaksana program BKKBN, tokoh agama, dan keluarga penerima manfaat, serta analisis literatur fikih dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BKKBN, seperti edukasi gizi, pendampingan keluarga, dan promosi kesehatan reproduksi, selaras dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl, dengan menurunkan prevalensi stunting dari 24,7% (2022) menjadi 21,3% (2024). Namun, tantangan seperti rendahnya literasi gizi, keterbatasan ekonomi, dan resistensi terhadap kontrasepsi masih menghambat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan modul penyuluhan berbasis syariat dan kolaborasi dengan organisasi keagamaan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dan mendukung pembentukan keluarga sakinah.
Harmonisasi Hukum Islam dan Adat Tentang Mahar dan Uang Panai’ dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam Mawaddah; Sudirman L; Syafaat Anugrah Pradana
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 3 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Special Edition
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/al-hukamaa.v3i3.15278

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi memahami hubungan antara hukum Islam dan adat dalam praktik pemberian mahar dan uang panai’ di masyarakat Bugis-Makassar, yang sering kali menimbulkan perdebatan antara nilai syariat dan tuntutan sosial-budaya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, muncul pertanyaan bagaimana hukum Islam mengakomodasi tradisi lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan (taysir). Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada: (1) bagaimana konsep mahar dalam hukum Islam dan makna uang panai’ dalam tradisi adat Bugis-Makassar; (2) bagaimana bentuk harmonisasi hukum Islam dan adat dalam perspektif antropologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan antropologi hukum Islam, yaitu menganalisis teks-teks normatif Islam (al-Qur’an, hadis, dan literatur fikih) serta data budaya dari kajian antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban syar’i sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, sedangkan uang panai’ adalah ekspresi penghargaan sosial yang hidup dalam budaya lokal. Keduanya dapat saling melengkapi selama uang panai’ tidak diposisikan sebagai harga diri perempuan dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Dalam perspektif antropologi hukum Islam, tradisi uang panai’ termasuk kategori ‘urf sahih karena mengandung nilai sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum Islam dan adat dalam praktik mahar dan uang panai’ mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap nilai-nilai budaya lokal guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat Muslim Indonesia.
Co-Authors Ahmad H. Sudirman L. kamaruddin kamaruddin Mawaddah Muhammad Ali Rusdi Bedong