Nur Fadhilah Mappaselleng
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Uji Foreseeability terhadap Tindak Pidana Adat: Rekonstruksi Batas Legalitas Materiel dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Andi Zeinal Abdidin Marala; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i3.462

Abstract

Pasal 2 KUHP Nasional mengakui tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian larangan bagi orang yang berada di wilayah berlakunya hukum adat. PP Nomor 55 Tahun 2025 sudah mewajibkan peraturan daerah memuat perbuatan yang dilarang, batas wilayah, dan sanksi adat. Meski demikian, pemenuhan persyaratan itu belum selalu menjamin kejelasan larangan dalam perkara tertentu. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menilai pengaturan tindak pidana adat berdasarkan prinsip foreseeability, yaitu kemampuan memperkirakan akibat hukum dari suatu perbuatan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menegaskan perlunya membedakan keabsahan pembentukan peraturan daerah dari kelayakan penerapan larangan terhadap perbuatan tertentu. Larangan yang baru berlaku setelah perbuatan dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan. Rumusan yang terlalu kabur juga tidak boleh diperluas melalui analogi. Perbaikan diarahkan pada kejelasan unsur perbuatan, kepastian wilayah, dan penentuan kewajiban adat dengan tetap memperhatikan mekanisme penyelesaian yang telah diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2025.
Dilema Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan Pasca-Revisi UU Perkawinan: Studi Kasus Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Maros Aisah Putri Khumairah; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i3.465

Abstract

Penelitian ini menganalisis dilema implementasi pembatasan usia perkawinan pasca-revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan metode sosiologis-yuridis melalui wawancara mendalam terhadap dua orang hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan untuk melindungi hak anak, namun pelaksanaannya dihadapkan pada benturan antara kepastian hukum nasional dan tekanan sosiokultural lokal serta budaya siri'. Para hakim menghadapi dilema moral ketika harus menyeimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan desakan psikologis keluarga, penetapan tanggal nikah yang mendahului putusan, serta keterbatasan dokumen pendukung medis. Adanya aturan ini turut memicu peningkatan praktik pernikahan siri dan permohonan isbat nikah di masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum ini memerlukan penguatan koordinasi lintas instansi, penyusunan pedoman teknis pembuktian yang lebih ketat, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat adat.
Keseimbangan Prinsip Open Justice dan Perlindungan Data Pribadi dalam Publikasi Putusan Pengadilan: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru Mochammad Nurfaizi; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i3.468

Abstract

Penelitian ini telah menganalisis keseimbangan antara prinsip open justice dan pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan melalui perbandingan sistem hukum Indonesia dan Selandia Baru. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas peradilan tanpa mengabaikan risiko pengungkapan identitas serta informasi pribadi pihak yang berperkara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Bahan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, pedoman resmi peradilan, putusan pengadilan, dan artikel jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur pengaburan informasi melalui peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan informasi pengadilan, sedangkan Selandia Baru menerapkan mekanisme akses dokumen, pembatasan publikasi, dan penilaian yudisial berdasarkan keadaan perkara. Penelitian juga menemukan bahwa kedua negara menghadapi kebutuhan untuk menjaga keterbukaan alasan hukum sekaligus mengendalikan risiko identifikasi pihak berperkara. Disimpulkan bahwa keseimbangan yang proporsional dapat dikembangkan melalui pengaburan informasi yang terarah, penilaian risiko, alasan pembatasan yang jelas, dan mekanisme koreksi yang efektif.
Perbedaan Paradigma Penegakan Hukum dalam Sistem Common Law dan Civil Law: Studi Terhadap Peran Hakim dalam Pembentukan Hukum Mursyid Azzahaby Sudirman; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i3.470

Abstract

Sistem hukum Common Law dan Civil Law merupakan dua tradisi hukum utama yang memiliki karakteristik berbeda dalam menempatkan sumber hukum dan peran hakim dalam proses penegakan hukum. Sistem Common Law menempatkan putusan pengadilan terdahulu sebagai salah satu sumber hukum penting melalui doktrin stare decisis. Sementara itu, sistem Civil Law lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dengan menempatkan hakim sebagai pihak yang menerapkan, menafsirkan, dan menemukan hukum dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma mengenai sejauh mana hakim dapat berperan dalam pembentukan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kedua sistem hukum, membandingkan kedudukan hakim dalam pembentukan hukum, serta mengkaji relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Common Law memberikan ruang lebih besar terhadap pembentukan hukum melalui putusan hakim, Civil Law tetap mengakui pentingnya peran hakim melalui penafsiran dan penemuan hukum. Dalam perkembangannya, kedua sistem menunjukkan kecenderungan konvergensi. Indonesia yang berakar pada tradisi Civil Law juga memperlihatkan perkembangan peran putusan pengadilan dalam membentuk dan mengarahkan praktik hukum melalui yurisprudensi serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Batasan Pelanggaran Kode Perilaku dan Kesalahan Profesional Jaksa dalam Penanganan Perkara Pidana: Perspektif Akuntabilitas Penuntutan Kiki Nuriski; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i3.496

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas antara kesalahan profesional dan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dalam penanganan perkara pidana serta merumuskan konstruksi akuntabilitas penuntutan yang menjaga keseimbangan antara profesionalitas dan pertanggungjawaban etik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024. Analisis awal menunjukkan bahwa hasil penuntutan yang tidak sejalan dengan putusan pengadilan tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran etik. Penilaian harus diarahkan pada proses dan perilaku jaksa, termasuk kepatuhan terhadap hukum acara, kecermatan menilai alat bukti, objektivitas, integritas, dan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, akuntabilitas penuntutan perlu dibangun melalui parameter pemeriksaan yang membedakan kekeliruan penilaian hukum yang masih berada dalam ruang profesional dengan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran kode perilaku. Penelitian ini menawarkan kerangka penilaian normatif untuk mencegah pemidanaan etik atas perbedaan pendapat hukum sekaligus menghindari impunitas terhadap penyimpangan profesional.
Etika Profesi: Landasan Moral, Prinsip, dan Penerapannya dalam Dunia Kerja Nurhaerani Nurhaerani; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i3.497

Abstract

Etika profesi merupakan seperangkat nilai, prinsip moral, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Artikel ini bertujuan menganalisis landasan, prinsip, fungsi, serta penerapan etika profesi dalam dunia kerja, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab profesional dan kepentingan masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel ilmiah, kode etik, dan peraturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika profesi berperan menjaga integritas, kompetensi, objektivitas, kerahasiaan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Kode etik menjadi instrumen pengendalian perilaku, tetapi efektivitasnya bergantung pada keteladanan, pendidikan etika berkelanjutan, mekanisme pengawasan, serta penegakan sanksi yang adil. Penerapan etika profesi juga menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan, tekanan organisasi, penyalahgunaan wewenang, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, etika profesi perlu dipahami bukan sekadar aturan formal, melainkan komitmen moral yang diwujudkan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari.