Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mintakat: Jurnal Arsitektur JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Journal of Regional and Rural Development Planning Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Majalah Ilmiah Dian Ilmu Widya Publika Innovative: Journal Of Social Science Research
Suryawan, Dewa Ketut
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) GOLONGAN C Suryawan, Dewa Ketut
Majalah Ilmiah DIAN ILMU Vol 15, No 1 (2015): MAJALAH ILMIAH "DIAN ILMU" OKTOBER 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.752 KB) | DOI: 10.37849/midi.v15i1.52

Abstract

Dalam menganalisis kualitas Pelayanan Perpanjangan Surat IzinMengemudi (SIM) golongan C yang mengacu dan memodifikasi dari dimensikualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry,yaitu kualitas pelayanan adalah ?tingkat kesesuaian antara persepsi danekspektasi/harapan pelanggan?.  Data primer yang terkumpul melalui teknikkuisioner, dianalisis menggunakan metode analisis kesenjangan kualitaspelayanan (Gap Analysis Model) antara barang/jasa yang diterima (dipersepsikan)dengan barang/jasa yang diharapkan disebut model ServQual (Service Quality).Selanjutnya, dengan model ServQual ini dapat diketahui bahwa kualitaspelayanan tidak sesuai harapan pemohon/masyarakat. Hal ditunjukkan oleh nilainegatif dari ServQual pada semua dimensi kualitas pelayanan, yang berartikualitas pelayanan tidak baik. Maka perlu diupayakan perbaikan pelayanan agarkualitas pelayanan sesuai dengan harapan pemohon/masyarakat.
USAHA PENGURAIAN KEPADATAN LALU LINTAS DI DESA TIBUBENENG – KUTA UTARA Hamel, Victorius Adventius; Suryawan, Dewa Ketut; Suryana, I Nyoman Mangku
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.21990

Abstract

Beberapa waktu terakhir ini desa Tibubeneng, Kuta Utara dibanjiri oleh turis-turis asing dan nasional. Kehadiran mereka sangat menguntungkan dan menghasilkan perekonomian yang baik bukan saja bagi desa Tibubeneng tetapi juga bagi Bali secara umum. Namun demikian, selain dampak positif yang diterima oleh masyarakat desa Tibubeneng tetapi terdapat juga dampak negatif yang sampai saat ini masih menjadi persoalan yang sulit terpecahkan dari sisi kebijakan, yaitu masalah kepadatan lalu lintas. Peningkatan turis-turis dari berbagai daerah di Indonesia dan manca negara diiringi dengan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor/mobil. Pengabdian masyarat ini bertujuan untuk mengajak masyarakat di desa Tibubeneng, Kura Utara, untuk memahami dan mengerti bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab untuk mengatasi kemacetan tersebut adalah keikutsertaan dari masyarakat dilokasi di mana kemacetan itu berada.  PERDA 4/2016, khususnya BAB X, pasal 40, memberikan kesempata kepada masyarakkat untuk terlibat secara maksimal dalam mengatasi persoalan kemacetan. Dengan memberikan memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai PERDA 4/2016, BAB X, Pasal 40 diharapakan keterlibatan masyarakat akan mempu mengurai kemacetan di Desa Canggu, khususnya di desa Tibubeneng pada jam-jam tertentu yang merupakan klimaks kemacetan. Dengan metode memberikan ceramah dan pelatihan sederhana cara-cara mengatur lalu lintas, masyarakat dapat membantu mengurai kepadtan lalu lintas di desa Tibubeneng. Melalui Pengabdian Masyarakat ini disadari betapa pentingnya informasi dan keikutsertaanmasyarakat dalam mengurai kepadatan lalu lintas, bukan saja di desa Tibubeneng, tetapi di daerah wisata lainnya yang ada di Bali.
Can Subaltern Exist? Reinterpreting the Issue of Subalternity (Case Study of Blimbingsari Village - Jembrana Regency and Pegayaman Village - Buleleng Regency) Hamel, Victorius; Suryawan, Dewa Ketut; Sumawidayani, Nyoman
Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangu
Publisher : P4W IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jp2wd.2024.8.2.161-171

Abstract

The objective of this study is to further elucidate a significant inquiry posed by Gayatri Spivak, namely, the ability of the subaltern to articulate their voice. This inquiry's significance arises within the context of social interactions, where there are discernible patterns of social dominance. Is it possible for a social group to survive without the active participation and expression of its members? This study aims to investigate how a village can persist within a social, cultural, and political framework that actively conceals its presence. The aforementioned pressure is commonly acknowledged as an inherently social phenomenon, indicating the presence of a mechanism of social hegemony. The hegemonic process is enacted through the implementation of village norms, particularly about customary villages (desa adat). The majority of villages in Bali adhere to a dual system of governance, consisting of office villages (desa dinas) and customary villages desa adat. Nevertheless, it is worth noting that the focus of this research lies solely on two specific villages, both of which adhere to a single type of governance known as the official village. The two villages under consideration are Blimbingsari in the Jembrana district and Pegayaman in Bali's Buleleng district. Both communities remain independent settlements in Bali to this day. Nevertheless, the dynamics and obstacles that exist are not straightforward. This research tries to listen to the voices of the subaltern and classifies them into four main issues, namely: 1) cultural politics; 2) political economy; 3) Ideology; 4) Conscientization. Through these four issues, an understanding of how these two villages continue to exist amid existing social harmonization is obtained.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA LAYAK ANAK DI DESA MELINGGIH KELOD, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR Ratna Dewi, Ni Wayan Kembar; Suryawan, Dewa Ketut; Mirta, I Wayan
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i2.1330

Abstract

Anak merupakan aset bangsa yang berharga karena memiliki potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa pada masa mendatang. Dalam rangka memenuhi hak-hak anak maka pemerintah membuat suatu program kebijakan tentang upaya Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di Gianyar di Desa Melinggih Kelod, kecamatan payangan kabupaten Gianyar merupakan Desa yang pertama mendeklarasikan diri sebagai Desa Ramah Anak di Kabupaten Gianyar. Peneliti melakukan penelitian di Desa Melinggih Klod dengan tujuan mengkaji lebih dalam terkait program Desa Layak Anak. Peneliti bermaksud mengevaluasi program Desa Layak Anak yang sudah berjalan dari tahun 2015 di Desa Melinggih Klod. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh data dan mengumpulkan informasi yang lengkap untuk mendeskripsikan terkait evaluasi program Desa Layak Anak di Desa Melinggih, Kecmatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian menunjukan program desa layak anak di desa melinggih kelod dalam proses program desa layak anak sudah berjalan baik saat ini tapi masih ada kendala di proses kegiatannya masih belum bisa berjalan maksimal karena masih kurangnya fasilitas jadi untuk kegiatannya belum bisa berjalan lancar jadi kegiatannya belum berjalan maksimal.
Dominasi Institusi dalam Kebijakan Lingkungan di Bali: Analisa Terhadap PERGUB dan PERDA Lingkungan di Bali Hamel, Victorius A.; Marsita Dewi, Komang Ema; Suryawan, Dewa Ketut
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18073

Abstract

Abstract Persoalan lingkungan sudah menjadi isu global. Usaha untuk mengatasi persoalan kerusakan lingkungan secara kelembagaan (pemerintah) telah dilakukan dengan berbagai cara bahkan telah mendapatkan puncaknya pada konferensi di Stockholm (1972) yang melibatkan banyak negara dan pemerintahan dalam konferensi tersebut. Apakah kemudian bumi ini semakin baik? Pada kenyataan bumi tidak semakin lebih baik dari waktu ke waktu dan mengalami krisis yang disebut krisis lingkungan. Salah satu penyebab utama dari kegagalan implementasi kebijakan lingkungan adalah besarnya peran institusi atau birokrasi yang ada di dalam implementasi kebijakan-kebijakan lingkungan tersebut. Dengan menganalisa salah satu contoh kasus yang ada di pemerintahan daerah Bali, Indonesia, kajian ini ingin membuktikan bahwa besarnya peran institusi dari pemerintahan daerah telah membuat usaha mengatasi masalah-masalah lingkungan sejak tahun 2018-2023 dapat dikatakan gagal di Bali. Ini menunjukan bahwa sebuah kebijakan lingkungan harusnya menempatkan peran-peran lokalitas menjadi hal utama di dalam mengatasi masalah krisis lingkungan. Kata kunci: Tum[ang tindih kebijakan, dominasi birokrasi, kebijakan lingkungan.
Konsep Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Bangunan Kolonial di Jalur Belanda menuju Singaraja Kota Pusaka Kurniawan, Agus; Arthana, I Nyoman Nuri; Suryawan, Dewa Ketut
Mintakat: Jurnal Arsitektur Vol. 24 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Architecture Department University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/jam.v24i1.8321

Abstract

Kota Singaraja di Bali Utara sebagai salah satu kota lama di Bali banyak memiliki warisan budaya diantaranya Jalur Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda membangun jalur ini setelah menguasai daerah Bali pada tahun 1846 dan menjadikan Kota Singaraja sebagai pusat pemerintahannya. Sepanjang jalur ini, dibangun perkantoran, perdagangan, fasilitas pelayanan umum dan rumah-rumah dinas. Kawasan ini sekarang telah banyak mengalami perubahan dan bahkan terjadi kerusakan pada bangunan-bangunan tersebut. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kegiatan pelestarian kawasan Jalur Belanda di sepanjang jalan Ngurah Rai sangat lemah partisipasi masyarakat karena kebijakan sebelumnya yang didominasi oleh pemerintah sehingga seringkali masyarakat tidak dilibatkan. Tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi bangunan kolonial di Jalur Belanda menuju Singaraja kota pusaka dengan menggunakan metode kombinasi model sequential explanatory. Hasil penelitian menemukan konsep partisipasinya adalah: 1) pemberian penyuluhan pelestarian bangunan bersejarah; 2) mengadakan diskusi tentang rasa memiliki dan kebanggaan dengan bangunan bersejarah bersama tokoh masyarakat; 3) pendampingan terhadap masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat; 4) pengecatan ulang bangunan sehingga memunculkan suasana kota lama Singaraja; 5) mengadakan festival budaya kerjasama dengan pemerintah, profesional dan masyarakat; dan 6) pengupayaan pendaftaran bangunan lama yang belum terdaftar untuk menjadi bangunan bangunan kolonial.-------------------------------------------------------------------------------------------The city of Singaraja in north Bali, one of the ancient cities of Bali, has many cultural heritages including the Dutch route. The Dutch colonial government built this road after controlling Bali in 1846 and making the city of Singaraja the center of its government. Along this route, offices, commercial businesses, public service facilities and official residences will be built. This area has undergone many changes and even damage to these buildings. The problem that arises today is that the conservation of the Dutch line area along Jalan Ngurah Rai is very weak due to the lack of community participation because the previous policy was dominated by the government, so the community was often not involved. The aim of this study was to find the concept of increasing community participation in the conservation of colonial buildings on the Dutch route to Singaraja, a heritage city, using a method of combining sequential explanatory models. The results of the study found that the concept of participation was: 1) providing advice on the conservation of historic buildings; 2) discuss with community leaders about ownership and pride in historic buildings; 3) community assistance through collaboration with government and community leaders; 4) repaint the building in order to bring out the atmosphere of the old town of Singaraja; 5) organize a cultural festival in collaboration with the government, professionals and the community; and 6) efforts to register old buildings that have not been registered to become cultural heritage buildings.
Collaborative Governance In The Development Of The Potential Of The Marine Natural Tourism Park Of Seventeen Riung Islands, Ngada Regency, East Nusa Tenggara Itu, Maria Trivonia; Marsitadewi, Komang Ema; Suryawan, Dewa Ketut
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 11 No. 1 (2025): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v11i1.13051

Abstract

The Marine Nature Tourism Park (TWAL) of Riung Seventeenth Island in Ngada Regency is a conservation area with excellent development potential. However, its management has various challenges, such as suboptimal coordination between stakeholders, lack of communication between stakeholders, less effective feedback, lack of openness to build trust, and lack of creativity in dealing with the problems. Seeing this phenomenon, collaboration between parties is needed to optimize the development of TWAL. This study aims to determine the role of stakeholders and the collaborative process in the development of TWAL. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results show that the collaboration has involved stakeholders from the government sector (BKSDA NTT, Fisheries and Marine Service, Tourism Office, and village government), the private sector (lodging and restaurant entrepreneurs), local communities (fishermen and seaweed farmer groups), and NGOs (Komodo Survival Program). The role of stakeholders is relatively straightforward, but the implementation of collaboration is still not optimal. Inhibiting factors include overlapping authority, lack of formal regulation, and promotion that has not been maximized. In the aspect of initial conditions, it was found that there was a lack of resources, damaged infrastructure, and waste management that had not been integrated. Facilitative leadership by BKSDA NTT has succeeded in increasing community participation and building trust through preventive approaches and participatory dialogue. The institutional design shows informal cooperation across sectors, but a strong legal basis does not entirely support it. In the collaborative process, stakeholders are involved in regular meetings, training, and coordination, although there are still gaps in active engagement and digital communication due to network constraints. The collaboration results show increased tourist visits, public awareness of environmental conservation, and contribution to the local economy. However, there is still a need to strengthen coordination and cross-agency policies.
Co-Authors Agus Kurniawan Andriani, Anak Agung Sagung Putri Risa Arthana, I Nyoman Nuri Hamel, Victorius Hamel, Victorius A. Hamel, Victorius Adventius Itu, Maria Trivonia Marsita Dewi, Komang Ema Marsitadewi, Komang Ema Mirta, I Wayan Ratna Dewi, Ni Wayan Kembar Sawitri, Made Yaya Sumawidayani, Nyoman Suryana, I Nyoman Mangku