Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
Tiara Octavia
Universitas Lampung
Computer Science & IT Education Neuroscience Nursing Public Health

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Komisaris BUMN Atas Ketidakpatuhan Terhadap Prinsip Good Corporate Governance Tiara Octavia; Kasmawati; Mohammad Wendy Trijaya; Dianne Eka Rusmawati; Muhammad Havez
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9357

Abstract

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Permasalahan muncul ketika prinsip GCG tidak terlaksana secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan dan memunculkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum serta bentuk pertanggungjawaban komisaris BUMN akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip GCG. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Metode ini dipilih untuk mengkaji norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur kewenangan, kewajiban, serta pertanggungjawaban komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan hukum perusahaan. Tidak terlaksananya prinsip GCG tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab pribadi komisaris. Pertanggungjawaban dapat dikenakan apabila terbukti terdapat pelanggaran kewajiban, kesalahan atau kelalaian, kerugian perusahaan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian dan kerugian tersebut. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, atau administratif sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan dan penerapan GCG diperlukan untuk menjamin akuntabilitas sekaligus kepastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan tanggung jawab komisaris melalui studi kasus konkret.
Co-Authors Dianne Eka Rusmawati Kasmawati Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Havez