<![CDATA[Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Permasalahan muncul ketika prinsip GCG tidak terlaksana secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan dan memunculkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum serta bentuk pertanggungjawaban komisaris BUMN akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip GCG. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Metode ini dipilih untuk mengkaji norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur kewenangan, kewajiban, serta pertanggungjawaban komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan hukum perusahaan. Tidak terlaksananya prinsip GCG tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab pribadi komisaris. Pertanggungjawaban dapat dikenakan apabila terbukti terdapat pelanggaran kewajiban, kesalahan atau kelalaian, kerugian perusahaan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian dan kerugian tersebut. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, atau administratif sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan dan penerapan GCG diperlukan untuk menjamin akuntabilitas sekaligus kepastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan tanggung jawab komisaris melalui studi kasus konkret.]]>
Copyrights © 2027
