Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cepalo Keadilan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Dianne Eka Rusmawati
Universitas Lampung
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Application of the Principle of Legal Certainty in Land Ownership Disputes in Pantai Sari Ringgung Izqo Seprian Maki; Rohaini Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Yulia Kusuma Wardani; Siti Nurhasanah
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article analyzes the judicial reasoning and legal consequences arising from a land ownership dispute in Pantai Sari Ringgung, Pesawaran Regency, with particular attention to the application of legal certainty in Supreme Court Decision Number 3153 K/Pdt/2021. This article was adapted from an undergraduate thesis and reorganized into journal format without changing its core substance. This article uses normative legal research with a descriptive character and a judicial case study approach. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, the Criminal Code, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020, and decisions of the district court, the appellate court, and the Supreme Court examined in this dispute. Secondary materials include books and journal articles on land registration, land certificates, overlapping claims, and dispute resolution. The findings indicate that the appellate and cassation courts prioritize administratively valid documentary evidence over factual control and historical claims unsupported by legal ownership rights. Legal certainty is achieved through the recognition of valid land registration data, the validity of evidence from deleted certificates and photocopied documents, and the rejection of claims filed without legal basis. This decision directly impacts the parties by eliminating the plaintiff's legal basis and strengthening the defendant's protected legal position.
Analisis Tanggung Gugat Perdata dalam Malpraktik Obstetri: Studi tentang Tanggung Jawab Profesional dan Institusional pada Tindakan Operasi Caesar di Indonesia Syahrai Fikal Baharaji; Yulia Kusuma Wardani; Selvia Oktaviana; Dianne Eka Rusmawati; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5400

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien dapat menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait dugaan kelalaian medis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus meninggalnya pasien akibat pendarahan pasca operasi caesar dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membedakan risiko medis dan kelalaian medis, penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai kelalaian medis sebagai penyimpangan nyata dari standar pelayanan kedokteran, yang ditunjukkan melalui tindakan operasi tanpa optimalisasi kondisi pasien, tidak tersedianya darah siap pakai, serta tidak adanya tenaga medis pendukung yang memadai, sehingga berbeda dengan risiko medis yang merupakan komplikasi tidak terhindarkan meskipun prosedur telah dilakukan sesuai standar. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan independensi peradilan umum, mengakui nilai pembuktian substantif putusan etik profesi, serta menyatakan bahwa pembatasan kewenangan etik tidak menghapus tanggung jawab perdata. Putusan tersebut menetapkan pertanggungjawaban tanggung renteng kepada dokter dan rumah sakit untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000 berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.
Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba Nikita Natalia Silaban; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviana; Kasmawati; Dianne Eka Rusmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5627

Abstract

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Sistem ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pembagian harta warisan dalam keluarga, di mana anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih terbatas dalam struktur hukum adat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba dengan merujuk pada praktik pembagian yang telah berkembang di masyarakat selama berabad-abad dan studi kasus kontemporer melalui Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menangani sengketa pembagian warisan keluarga Pakpahan-Sihombing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif yang menganalisis bahan hukum primer berupa regulasi adat, ketentuan hukum positif, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan penelitian etnografi terdahulu tentang budaya Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak hanya mengikuti sistem patrilineal tradisional yang ketat, melainkan juga mengalami penyesuaian dan fleksibilitas berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat tertulis dan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pembagian mencakup berbagai bentuk transfer harta yang unik dan memiliki makna filosofis mendalam, seperti panjaean untuk anak laki-laki yang telah menikah sebagai bentuk pengakuan status penerus marga, pauseang untuk anak perempuan yang mencerminkan kasih sayang orang tua (holong ate), dodon tua untuk cucu dari anak laki-laki sulung yang merupakan perpanjangan hak warisan garis utama, indahan arian untuk cucu dari anak perempuan, dan ulos na soraburuk sebagai bentuk pemberian khusus dari hula-hula kepada boru dengan ketentuan dan syarat-syarat adat yang ketat. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum waris adat Batak Toba bersifat fleksibel, dinamis, dan mengalami evolusi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan hukum modern, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip-prinsip keadilan komunal yang menjadi inti budaya Batak Toba.
Penerapan Prinsip Strict liability dalam Pertanggungjawaban Perdata atas Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut dalam Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 Arkan Bayun Prasetyo; Selvia Oktaviana; Harsa Wahyu Ramadhan; Dianne Eka Rusmawati; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip strict liability dalam pertanggungjawaban perdata atas kebakaran hutan dan lahan gambut pada Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 dalam sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Kumai Sentosa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian putusan pengadilan serta regulasi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan strict liability antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri menerapkan strict liability secara konsisten dengan menitikberatkan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan Pengadilan Tinggi menafsirkan Pasal 88 UU PPLH pasca UU Cipta Kerja secara lebih restriktif dengan mensyaratkan adanya hubungan kausalitas langsung dan tindakan aktif pelaku usaha. Namun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perubahan Pasal 88 tidak menghapus esensi strict liability karena tanggung jawab tetap melekat pada pemegang konsesi atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah usahanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari total tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp1,18 triliun, hanya Rp175,1 miliar atau sekitar 14,7% yang dikabulkan. Penolakan sebagian besar komponen ganti rugi didasarkan pada pertimbangan perhitungan ganda, kewajiban negara, dan tidak adanya kerugian ekonomi permanen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung memperkuat penegakan hukum lingkungan dan menegaskan eksistensi prinsip strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia.
Keabsahan Hukum Kontrak Kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Perusahaan Agensi Luar Negeri: Studi Kasus SS Facilities Global SDN BHD Malaysia Aulia Dinda Marsyanda; Rohaini; Agus Triono; Dianne Eka Rusmawati; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6637

Abstract

Penelitian ini menganalisis keabsahan hukum dalam kontrak kerja antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan perusahaan agensi luar negeri, khususnya SS Facilities Global SDN BHD Malaysia. Permasalahan muncul ketika kontrak kerja yang dibuat tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan Pekerja Migran Indonesia dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja tersebut secara formil tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, pemberangkatan PMI melalui agensi luar negeri diluar prosedur resmi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum oleh pihak agensi, termasuk penahanan paspor, tidak memberikan work permit, dan tidak tercukupinya jaminan sosial. Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi dengan permohonan Ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.
KEABSAHAN KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK E-COMMERCE PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Dianne eka rusmawati; Hamzah; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/g98fv777

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong meningkatnya penggunaan e-commerce sebagai sarana transaksi masyarakat, namun di sisi lain melahirkan persoalan hukum berupa penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik yang sering disusun sepihak oleh pelaku usaha dan berpotensi merugikan konsumen, penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan utama yaitu kedudukan klausula baku dalam kontrak elektronik e-commerce menurut hukum Indonesia dan model perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang merugikan, isu ini penting dikaji karena kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama pertumbuhan perdagangan digital yang berkelanjutan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku pada prinsipnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan, namun klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas itikad baik, dan prinsip keseimbangan dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, novelty tulisan ini terletak pada formulasi model perlindungan hukum berbasis ekonomi digital melalui kombinasi transparansi kontrak, pengawasan administratif, penyelesaian sengketa daring, serta penguatan literasi konsumen, temuan ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong ekosistem e-commerce Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Kata Kunci: Klausula Baku, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen
KEABSAHAN KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK E-COMMERCE PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Dianne eka rusmawati; Hamzah; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/g98fv777

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong meningkatnya penggunaan e-commerce sebagai sarana transaksi masyarakat, namun di sisi lain melahirkan persoalan hukum berupa penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik yang sering disusun sepihak oleh pelaku usaha dan berpotensi merugikan konsumen, penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan utama yaitu kedudukan klausula baku dalam kontrak elektronik e-commerce menurut hukum Indonesia dan model perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang merugikan, isu ini penting dikaji karena kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama pertumbuhan perdagangan digital yang berkelanjutan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku pada prinsipnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan, namun klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas itikad baik, dan prinsip keseimbangan dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, novelty tulisan ini terletak pada formulasi model perlindungan hukum berbasis ekonomi digital melalui kombinasi transparansi kontrak, pengawasan administratif, penyelesaian sengketa daring, serta penguatan literasi konsumen, temuan ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong ekosistem e-commerce Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Kata Kunci: Klausula Baku, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen
REFORMING ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) REGULATIONSIN GROWING E-COMMERCE FOR LEGAL CERTAINTY AND PROTECTION Rohaini Rohaini; Ega Anjani; Dianne Eka Rusmawati; Yulia Kusuma Wardhani
Cepalo Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v9no1.3335

Abstract

Technological advancements have significantly transformed international trade, particularly through the rapid growth of e-commerce, necessitating effective dispute resolution mechanisms. This research adopts a normative descriptive analytical approach to examine Online Dispute Resolution (ODR) as an integration of Alternative Dispute Resolution (ADR) tailored to address disputes arising in the digital marketplace, with a specific focus on its implementation within the Shopee application. The research first outlines the conceptual framework of ODR and its relevance in the e-commerce context, followed by an analysis of Indonesia’s legal landscape, referencing key regulations such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and Government Regulation No. 80 of 2019 on Trading Through Electronic Systems. A central contribution of this research lies in its exploration of artificial intelligence (AI) as a problem-solving tool within Shopee’s customer service system, demonstrating how AI can enhance the efficiency, accessibility, and fairness of dispute resolution processes. The research highlights the urgency of establishing a clear regulatory framework for ODR in Indonesia, especially in light of emerging AI-driven solutions that are reshaping the dynamics of e-commerce dispute resolution.
Gugatan Rekonvensi: Disparitas Antara Ketentuan Normatif Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg) Rizky Anugrah; Yulia Kusuma Wardani; Dianne Eka Rusmawati; Rohaini Rohaini; Dita Febrianto
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 8 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i8.7064

Abstract

A land Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) frequently gives rise to default (wanprestasi) disputes resolved through litigation. In a reciprocal agreement, allegations of default may arise from both directions, giving the defendant an interest in filing a counterclaim (rekonvensi). This study analyses the implementation of the counterclaim in resolving the default dispute in Decision Number 146/Pdt.G/2022/PN Srg and highlights the disparity between the normative rules of civil procedure and judicial practice regarding the connexity requirement of a counterclaim. The study employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the counterclaim satisfied the formal requirements because it was filed together with the answer (Article 132b HIR in conjunction with Article 158 paragraph (1) RBg) and was closely connected to the principal claim as both derived from PPJB Number 75 over the same object, without violating the prohibitions in Article 132a HIR. Although Article 132a HIR and Supreme Court Circular Number 7 of 2012 do not require connexity, judicial practice treats connexity as a decisive requirement, as shown by a comparison with Decision Number 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, in which the counterclaim was declared inadmissible. This disparity should be corrected by affirming connexity as a binding guideline grounded in the principles of civil procedure.
Kualifikasi Kuitansi Sebagai Akta di Bawah Tangan Dalam Pembuktian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Mnd) Almas Buana Chammad; Yulia Kusuma Wardani; Dianne Eka Rusmawati; Selvia Oktaviana; Nenny Dwi Ariani
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9100

Abstract

Kuitansi pembayaran dalam jual beli tanah tidak selalu dapat dipandang sebagai akta di bawah tangan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kualifikasi yuridis kuitansi pembayaran jual beli tanah sebagai akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdata dalam Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Mnd. Penelitian ini bertujuan menentukan ukuran yang dapat digunakan untuk membedakan kuitansi sebagai surat biasa dan akta di bawah tangan serta menjelaskan akibat hukumnya terhadap kekuatan pembuktian bagi para pihak dan ahli waris. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuitansi dapat dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan apabila memuat tanda tangan, perbuatan atau hubungan hukum tertentu, dan dibuat sebagai alat bukti. Dalam jual beli tanah, penunjukan objek dan sebab pembayaran menjadi ukuran utama, yang diperkuat oleh kewenangan penanda tangan dan kesesuaian dengan alat bukti lain. Kuitansi yang telah memenuhi kualifikasi dan diakui tanda tangannya memiliki kekuatan pembuktian terhadap penanda tangan dan ahli warisnya, tetapi tidak menggantikan AJB dan pendaftaran peralihan hak.
Co-Authors Agus Triono Almas Buana Chammad Arkan Bayun Prasetyo Aulia Dinda Marsyanda Dita Febrianto Ega Anjani Hamzah Harsa Wahyu Ramadhan Izqo Seprian Maki Kasmawati Nenny Dwi Ariani Nikita Natalia Silaban Rizky Anugrah Rohaini Rohaini Selvia Oktaviana Siti Nurhasanah Syahrai Fikal Baharaji Torkis Lumban Tobing Yulia Kusuma Wardani Yulia Kusuma Wardhani