Sri Wahyu Ananingsih
(Scopus ID: 8501655400, h-index= 7), Lambung Mangkurat University

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLIKASI HUKUM PEMBELIAN TANAH YANG AKTA JUAL BELINYA MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN (STUDI DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI) Pangestu, Satrio Aji; Adhim, Nur; Ananingsih, Sri Wahyu
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.46587

Abstract

Pendaftaran Tanah merupakan masalah yang sangat penting dalam UUPA, larangan untuk memiliki tanah pertanian secara absentee ini bertujuan agar tanah pertanan yang berada disuatu tempat dapat dikelola sendiri oleh pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut, sehingga hasil yang didapatkan dari tanah pertanian tersebut dapat maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk akibat hukum dari status tanah yang dalam sertipikatnya tidak dirubah sehingga dapat merugikan pembeli, yang mana seharusnya bisa disertipikatkan atas nama pembeli menjadi tidak bisa karena status tanah tersebut masih tanah sawah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diolah serta dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan. Lokasi penelitian berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Implikasi hukum dari pembelian tanah yang akta jual belinya dilakukan menggunakan nama orang lain dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan. Implikasi tersebut antara lain dalam jangka panjang akan menyulitkan pembeli ketika pembagian warisan.
Participation of Jambi Malay Traditional Institutions in Strengthening Election Integrity Through Efforts to Prevent Money Politics Ananingsih, Sri Wahyu; Putrijanti, Aju
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6300

Abstract

Elections in Indonesia are still colored by money politics. Money politics is included as a serious election violation because it is considered to injure or damage democracy. Therefore, repressive and preventive efforts are needed so that money politics can be avoided. This study examines the role of the Jambi Malay Customary Institution in efforts to prevent money politics in elections. This study is interesting, because it is rare to find a customary institution making efforts to prevent money politics in elections. The urgency of this study can be used as a pilot model for money politics prevention efforts for other regions This study is a qualitative research using a socio-legal approach. The data used includes primary data and secondary data. Furthermore, all data is analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the participation of the Jambi Malay Customary Institution includes conducting political education to the community through various customary meetings, developing the Jambi Customary Law, one of which is socializing the provisions of "prohibition of bribery in customs and sharia", increasing the capacity of human resources of its members, encouraging the community and traditional leaders to play a role as participatory supervisors of elections and receiving reports of violations The politics of money from the citizens of the community
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dalam Pemberesan Harta Perseoran Terbatas Terbuka yang Pailit Tryadi, Louis; Ananingsih, Sri Wahyu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3454

Abstract

Konsekuensi hukum bagi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit adalah bahwa seluruh kekayaan jatuh dalam penyitaan oleh Balai Harta Peninggalan, dan yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator dan Hakim pengawas. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa sejak pengadilan memberikan putusan kepailitan dalam sidang terbuka untuk umum terhadap debitur, akibatnya debitur kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai harta bendanya. Namun dalam hal ini UU PKPU tidak mengatur adanya pembagian hasil likuidasi kepada para pemegang saham, padahal pemegang saham adalah pemilik modal dan mempunyai modal seperti yang dijelaskan Oleh karena itu perlu diatur mengenai perlindungan hukum bagi para pemegang saham dalam proses pemberesan harta pailit.
Application of The Concept “Ngugemi Ajaran Leluhur” To Prevent Mon-ey Politics in Sedulur Sikep Community in Pati, Central Java Ananingsih, Sri Wahyu; Sukirno, Sukirno; Prasetyo, Agung Basuki; Hafizha A, Faishal
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i2.1051

Abstract

The practice of money politics is one type of electoral and regional election crime. In practice, not all money politics cases can proceed to the Courts. For example,based on data from the Bawaslu of Central Java Province, the number of alleged money politics in the 2019 election was 66 cases. Of the 66 cases that can be processed to court, only 5 cases. This can be stated that so far law enforcement against cases of money political practices in elections has not been optimal. Therefore, repressive and preventive efforts are needed. One of the preventive efforts as carried out by the Sedulur Sikep community living in Baturejo Village, Sukolilo District, Pati Regency. This community applies the concept of "ngugemi ajaran leluhur" which contains ancestral principles and teachings to reject money politics. This study is interesting because currently the values of local wisdom are starting to fade but the people of Sedulur Sikep are still implementing and maintaining the values of local wisdom. The urgency of this research is as a reference or input for the government or related institutions in the context of conceptualizing the prevention of money politics in elections. The results of this study concluded that the concept of "ngugemi ajaran leluhur" containing ancestral principles and teachings is still applied and used as a guideline for life by the Sedulur Sikep community until now. The Sedulur Sikep community's rejection of money politics in elections is based on its adherence to ancestral principles and teachings.