Articles
<![CDATA[Orientasi Politik Kelas Milenial Dalam Pemilihan Gubernur : Sebuah Catatan Survey ]]>
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Faturachman Alputra Sudirman]]>
<![CDATA[ EKONOMI & SOSIAL Vol 10 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus,Merauke,Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jies.v10i2.2410
<![CDATA[This study aims to explain the behavior of millennial class voters in elections in local politics in Indonesia. The millennial class is seen as a rational and critical voter, in fact the variable of similarity in social identity, regionalism becomes a determining factor in the political preference of the millennial class. This study uses a survey method with a total of 400 respondents. This article confirms that the sociological approach and regional, language and ethnicity similarity variables are determinants in influencing the political preferences of millennial classes in explaining the phenomenon of voter behavior in the context of local politics in Indonesia.]]>
<![CDATA[IDENTITAS DEMOKRASI DI TANAH MANDAR: PENELUSURAN ATAS SISTEM PEMERINTAHAN DAN SOSIAL DI KERAJAAN BALANIPA ]]>
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Aco Nata Nata]]>;
<![CDATA[Andi Nur Fiqhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Arajang ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.185 KB)
|
DOI: 10.31605/arajang.v3i1.585
<![CDATA[Di Indonesia khususnya pasca reformasi, konsep-konsep demokratisasi selera lokal juga bermunculan satu-persatu, terlebih memang bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat heterogenitas budaya yang sangat tinggi, terkhusus banyaknya kerajaan-kerajaan masa lampau yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadikan sangat banyak ditemukan nilai-nilai demokratisasi yang justru menjadi salah satu fenomena yang unik.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA PAMBOBORANG KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Aco Nata Saputra]]>;
<![CDATA[Muhammad Tanzil Rahimallah]]>;
<![CDATA[Andi Nur Fiqhi Utami]]>;
<![CDATA[Riady Ibnu Khaldun]]>
<![CDATA[ MINDA BAHARU Vol 6, No 1 (2022): Minda Baharu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau Kepulauan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jmb.v6i1.3889
<![CDATA[Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk: 1) membantu meningkatkan kualitas khususnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Bumdes Desa Pamboborang dan; 2) menganalisa potensi desa yang bisa diamnfaatkan guna pengembangan bidang usaha Bumdes Desa Pamboborang. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang optimal dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan pencapaian tersebut, maka perlu dilakukan pendampingan pengelolaan BUMDES termasuk di dalamnya melaksanakan analisis pengembangan. Adapun beberapa tahap yang dilakukan yaitu: 1) pelaksanaan workshop dengan beberapa anggota BUMDES serta aparat desa; 2) melakukan forum group discussion untuk menggali potensi desa yang dapat dikelola; dan 3) menyusuan laporan hasil analisis yang berguna sebagai bahan dalam pengelolaan BUMDES. Pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait pendampingan pengembangan BUMDES dilakukan baik secara daring maupun luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hasil analisis pengembangan BUMDES menunjukkan bahwa adanya sektor yang berpotensi untuk dikelola baik sektor pariwisata, perkebunan, maupun hasil produk olahan dari masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN MINERBA DALAM PERSEPEKTIF GOOD GOVERNANCE (TINJAUAN TEORITIK) ]]>
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Andi Dewi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Achmad Fauzi Kusmin]]>
<![CDATA[ Jurnal Arajang Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Arajang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/arajang.v4i1.2105
<![CDATA[Tata kelola pemerintahan yang baik diperkenalkan untuk membantu negara-negara khususnya negara berkembang dalam meningkatkan kualitas pemerintahan termasuk dalam sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam antara lain pertambangan. Penelitian ini bertjuan untuk menganalisasi pengelolaan pertambangan di Indonesia berdasarkan pendekatan good governance dan juga memperkenalkan konsep good extractive governance sebagai salah sati pendekatan tata kelola yang baik pada daerah-daerah yang menjadikan pertambangan sebagai potensi pendapatan dan penerimaannya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menganalisa berbagai teori dan manghubungkannya dengan fakta-fakta pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian merekomendasikan good extractive government bagi daerah-daerah pertambangan di Indonesia dimana tata kelola pada daerah-daerah yang menjadikan sektor-sektor ekstraktif sebagai sumber pendapatan mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar area pertambangan dan pelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat akibat adanya aktifitas pertambangan.]]>
<![CDATA[Assistance in the Management of Village Owned Enterprises (Bumdes) in Lapeo Village, Polewali Mandar Regency ]]>
<![CDATA[Andi Nur Fiqhi Utami]]>;
<![CDATA[M. Paharuddin]]>;
<![CDATA[Aco Nata Saputra]]>;
<![CDATA[Riady Ibnu Khaldun]]>;
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>
<![CDATA[ Asian Journal of Community Services Vol. 2 No. 2 (2023): February, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/ajcs.v2i2.3353
<![CDATA[The purpose of this community service is to provide assistance related to the Management of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Lapeo Village. Based on the research results the main factors that determine the successful implementation of the BUMDes Management strategy are village policy support, community participation, and also the ability of managers. For more details related to the BUMDes Problem Analysis in Menara Paindo are as follows: 1) The performance of BUMDes management is not optimal; 2) BUMDes Menara Paindo which has just had the status of a legal entity; 3) The lack of exploration of potential business fields; 4) Low public understanding of the roles and functions of BUMDes; 5) Low support from district and provincial governments.]]>
<![CDATA[KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: HOLISTIKASI DAN AKSELERASI GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Ricky Ricky]]>;
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 12 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jiwbp.v12i2.2911
<![CDATA[This study aims to describe the importance of public information disclosure in the context of achieving good governance and how the efforts that can be made by the Public Information Commission at the central and regional levels in encouraging public information disclosure and the realization of an information society in Indonesia. The research method uses a literature study by analyzing the contents of concepts (content analysis) and theories related to public information disclosure and good governance so that the correlation between the two can be determined. The results of the study show that the implementation of public information disclosure is one of the most effective ways in accelerating and expanding the implementation of good governance (accountability, transparency and public participation) in the government system in Indonesia. On the other hand, stakeholders can only synergize and work together in conditions that are far more conducive when there is access to information that is equal and can be accessed freely. Therefore, it is necessary to encourage the role of institutions that can guarantee and be responsible for the implementation of public information disclosure in this case the Information Commission is a priority especially in the era of globalization and technological developments as it is today]]>
<![CDATA[Persepsi Inovasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Muslan Muslan]]>;
<![CDATA[Aco Nata Saputra]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4756
<![CDATA[Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah proses pembaharuan pola pelayanan dengan memodifikasi bentuk, sistem, lingkungan dan sumber daya yang dimiliki guna memperoleh efektivitas dan efisiensi pelayanan termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. RSUD Kota Kendari sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan milik pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan juga dituntut untuk melakukan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi inovasi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Kendari. Indikator pengukuran persepsi inovasi sebanyak 23 indikator yang terbagi kedalam dua aspek dan empat dimensi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh tenaga kesehatan di RSUD Kota Kendari, adapun sampel sebanyak 322 orang yang ditentukan menggunakan tabel sampling Morgan&Kretjie dengan margin of error 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel dipilih menggunakan metode accidental sampling. Adapun hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan inovasi pada pelayanan kesehatan di RSUD Kota Kendari masih berada pada kategori Cukup Inovatif dengan angka 68,29.]]>
<![CDATA[Village Democracy: Voters Perceptions In Simultaneous Village Head Elections In Polewali Mandar Regency In 2021 ]]>
<![CDATA[Citra N Fariaty]]>;
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Aco Nata Saputra Nata Saputra]]>;
<![CDATA[Andi Nur Fiqhi Utami]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v5i2.5098
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat proses demokrasi desa dengan cara pemetaan berdasarkan persepsi pemilih pada saat pemilihan kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Stratified Random Sampling. Dari total populasi sebanyak 127.638, diketahui bahwa sampel yang terpilih adalah 490 pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilih menilai pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 relatif lancar dan kondusif. Secara umum, masyarakat juga menilai kinerja panitia pemilihan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sudah menunjukkan kinerja yang baik. Kualitas demokrasi di tingkat akar rumput (tingkat desa) dalam proses pemilihan kepala desa serentak juga dinilai patut dicontoh. Kecenderungan ini terlihat pada respon masyarakat pemilih yang menganggap pelaksanaan serentak itu sesuai dengan prinsip demokratisasi dan motivasi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Namun, penelitian ini juga menemukan permasalahan yang cukup berat yaitu adanya politik uang pada masa pemilu. Kecenderungan praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2021 dinilai mengancam demokrasi pada Pilkada mendatang. Politik uang dapat menghambat kualitas demokrasi di desa dan mempengaruhi gagasan membangun demokrasi secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[Identifikasi Perilaku Birokrasi Berdasarkan Etnis Mayoritas di Kabupaten Polewali Mandar ]]>
<![CDATA[Aco Nata Saputra]]>;
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Asriani Asriani]]>;
<![CDATA[Ahmad Amiruddin]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.067 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.21330
<![CDATA[Penelitian ini memiliki fokus utama pada Perilaku Birokrasi yang berkaitan dengan tabiat atau sifat yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Perilaku Birokrasi merupakan fungsi dari interaksi antara individu dalam hal ini kapasitas aparat Birokrasi dengan Lingkungannya. Etnis sebagai sebuah bidang kajian dapat menjadi bagian dari individu dan lingkungan tersebut. Maka dari itulah etnis juga dapat dikatakan sebagai satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi karena sifat primordialisme masyarakat dan juga pemerintah yang masih sangat kental. Polewali Mandar sebagai suatu kabupaten yang memilki masyarakat yang heterogen dari sisi etnis tentulah punya perilaku birokrasi yang berbeda. Namun hanya 3 Etnis mayoritas yakni etnis mandar,etnis bugis dan etnis jawa. hasil penelitian menunjukkan bagaimana perilaku birokrasi yang di pengaruhi oleh etnis Mayoritas di kabupaten polewali mandar. Pengaruh etnis sangat terlihat pada aspek perilaku individu Kewibaan, Keramahan, Kedisiplinan dan Keterbukaan. Sementara dari segi aspek lingkungan yang meliputi pendidikan dan budaya lokal juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan karakter aparat birokrasi. Kata kunci : Birokrasi, Etnis, Perilaku Birokrasi]]>
<![CDATA[Analisis Kapasitas Kelembagaan Daerah Kabupaten Buton Tengah ]]>
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Aco Nata Saputra]]>;
<![CDATA[Andi Nur Fiqhi]]>;
<![CDATA[Citra N. Fariaty]]>
<![CDATA[ PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (605.198 KB)
|
DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.21256
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini dilakukan ini dalam rangka mendiagnosa organisasi pemerintah daerah khususnya pada daerah otonomi baru yang diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya penyederhanaan dalam rangka reformasi birokrasi pemerintah. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kapasitas organisasi agar lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui nilai dari kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur. Responden berjumlah 200 orang yang ditetapkan menggunakan metode purpossive sampling yang berasal dari 20 instansi/kantor yang ada dalam lingkup pemerintah daerah Kab. Buton Tengah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kapasitas pemerintah daerah Kab. Buton Tengah masih kurang maksimal dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan diperlukan upaya dan strategi dalam upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan di Kab. Buton SelatanKata kunci : kapasitas organisasi, pemerintah daerah, reformasi birokrasi]]>
