Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya PROGRESIF: Jurnal Hukum Cepalo Journal of Political Issues Jurnal Yustisiabel
Darwance, Darwance
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial Darwance, Darwance; Supriyanto, Agustinus
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v18i2.5732

Abstract

Basically, humans are always required to use their minds to think about God's creation, because thinking is an activity that humans cannot avoid in their lives. From this thought process, Intellectual Property Rights (IPR) were born which differ from one human to another because each human has different intellectual abilities. On the other hand, violations of IPR, such as unauthorized use or purchase of pirated works, continue to occur. This violation is not only against norms, but also morals and ethics. This research examines the relationship between ownership of IPR and violations of IPR from a moral and ethical perspective. From the results of the study conducted, the results show that violations of IPR are not only violations of norms, but also ethics. One form of ethical violation is the use of other people's work without mentioning the name of the rights holder, for example the creator. Ethically, this is contrary to moral values.
Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Darwance, Darwance; Yokotani, Yokotani; Anggita, Wenni
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.40

Abstract

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahan dan teknologi, objek perlindungan hak kekayaan intelektual pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Objek-objek yang dimaksud tidak hanya ada di satu tempat saja, tetapi menyebar di berbagai daerah. Pada beberapa cabang HKI, salah satunya karena kepemilikan komunal atau penemunya tidak lagi diketahui, tidak dapat diberikan perlindungan perspektif HKI, misalnya pengetahuan atau obat-obatan tradisional. Beberapa kasus di antaranya adalah pembajakan keanekaragaman hayati dari pengetahun obat-obatan tradisional Indonesia, yakni dipatenkannya tanaman brotowali oleh perusahaan Jepang. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan bidang HKI minim memberikan kewenangan secara langsung kepada pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan HKI. Oleh sebab itu, penelitian yang bersifat normatif dengan pendektan peraturan perundang-undangan ini mengkaji politik hukum tentang kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Hasilnya, dari seluruh peraturan perundang-undangan bidan HKI, kewenangan pemerintah daerah secara eksplisit hanya diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selebihnya penyebutannya bersifat umum, misalnya penggunaan istilah “negara” dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Padahal, dalam konteks negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan asas legalitas yang merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraa kenegaraan dan pemerintahan.
Co-Authors Agustinus Supriyanto Derita Prapti Rahayu Dwi Haryadi Faisal Faisal Ferdian, Komang Jaka Ramadhani, Tiara Salfutra, Reko Dwi Saputra, Putra Pratama sari, rafiqa Wenni Anggita, Wenni Yokotani Yokotani