Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum UNEJ e-Proceeding Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW PROGRESIF: Jurnal Hukum Journal of Political Issues Jurnal Abdi Insani Jurnal Yustisiabel JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yokotani Yokotani
Universitas Bangka Belitung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
FORMULATION OF MINERBA LAW ENFORCEMENT POLICY AGAINST UNCONVENTIONAL MINE FLOATING CATEGORY (STUDY OF SOCIO LEGAL IN BANGKA DISTRICT) rahayu, derita prapti; YOKOTANI, YOKOTANI; Toni, Toni
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The floating TI problem will also have an impact on policies on environmental conservation, fisheries and cultural change. Subjectivity of policy issues.  This research approach is socio-legal. Research with such an approach, views the law in its complex face, not only stops at the norm, but also targets how the process of formation is up to its implementation. TI floating problems must be identified related to issues of authority, economic and environmental issues. With this concept, this research was carried out by conducting a step review of norms for the first stage. In the next stage, a search for certain norms related to floating TI is carried out the act of number 4 ‘ 2009 on Minerals and Coal. It was only analyzed by offering how floating law enforcement related to IT in the Bangka Regency area. Policy problems are only possible when humans make judgments about the desire to change some problem situations. The policy problem is the result / product of human subjective assessment, the policy problem can also be accepted as legitimate definitions of objective social conditions and hence policy problems are understood, maintained and changed socially; and there are many solutions to a problem as there are many definitions of the problem. Problems and solutions are in constant changes. 
Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan Yokotani, Yokotani; Sari, Rafiqa; Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.834 KB)

Abstract

Konsep One Village One Product (OVOP) pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsep OVOP sudah sesuai dengan pola pengembangan desa mandiri dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap produk UMKM dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa konsep OVOP yang merupakan program pengembangan desa dengan keunggulan masing-masing agar berdaya saing atas produk-produk unggulan melalui kebijakan yang dilakukan oleh desa ataupun pemerintah daerah di Bangka Selatan. Pola pengembangan desa dengan memaksimalkan Usaha dan Potensi Desa melalui program OVOP, mengurangi kesenjangan ekonomi di pedesaan, meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan nilai tambah terhadap produk unggulan masyarakat. Kemudian diperlukan salah satu bentuk perlindungan terhadap produk unggulan masyarakat dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan melalui perlindungan secara preventif melalui pendaftaran merek maupun perlindungan secara represif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam perlindungan hak atas merek atas produk-produk unggulan desa.
Paradigma Perlindungan Anak Di Indonesia Yokotani Yokotani
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 28 No. 2 (2010)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9171.338 KB)

Abstract

Paradigma Perlindungan Anak Di Indonesia
STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENGATURAN PERTIMAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: DARI ZAMAN VOC HINGGA INDONESIA MERDEKA Darwance Darwance; Sigit Nugroho; Yokotani Yokotani
UNEJ e-Proceeding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jembe
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan strategi pengelolaan sumber daya alam dalam pengaturan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari zaman VOC hingga Indonesia merdeka. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah. Pada zaman VOC, yang menjadi dasar hukum tata kelola timah adalah perjanjian yang dibuat oleh VOC dan Kesultanan Palembang. Begitupula ketika Inggris menguasai Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru ada ketika Belanda kembali berkuasa, ditandai dengan diterbitkannya Regelement Tin. Pada zaman Jepang, tidak ditemukan adanya dokumen hukum yang menjadi dasar hukum pengelolaan timah pada masa itu. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan timah, mulai diterapkan ketika Indonesia menyatakan merdeka, baik pada zaman Orde Lama, Orde Baru, lebih-lebih pasca reformasi yang melahirkan otonomi daerah. Pada masa ini, hampir setiap kabupaten/ kota yang ada di Provisni Kepulauan Bangka Belitung, mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur soal timah, termasuk pula peraturan daerah di tingkat provinsi.
TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Yokotani Yokotani; Reko Dwi Salfutra; Wirazilmustaan Wirazilmustaan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2016): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.995 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v10i2.187

Abstract

The purposes of this research are: first, to identify and analyze the arrangement of the consultant responsibilities in making the AMDAL in Indonesia; second, to analyze and criticize the implementation of the consultant responsibilities in making the AMDAL in Bangka Belitung. Based on these purposes, so the issues that have been discussed are: first, how the arrangement of the consultant responsibilities in making the AMDAL in Indonesia?; second, how the implementation of the consultant responsibilities in making the AMDAL in Bangka Belitung?. To discuss these issues, conducted empirical legal research with the type of research the effectiveness of the law. This research proved, that: first, the consultant responsibilities in making the AMDAL regulated by the Act Number 32 of 2009 years, and the Environment Minister Regulation Number 7 of 2010 years; second, the consultant responsibilities in makin AMDAL will be completed to the extent of agreement with the proponent. Therefore, the recommendations of this research are: first, needed to optimize the enforcement of the Act Number 32 of 2009 years, and the Environment Minister Regulation Number 7 of 2010 years; second, needed more specifically regulation concerning the recognition in makin the AMDAL document.
TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN FUNGSI DPR DALAM UUD NKRI TAHUN 1945 PASCA AMANDEMEN BERDASARKAN MEKANISME CHECK AND BALANCE Yokotani Yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2016): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.421 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v10i2.193

Abstract

Reforms in Indonesia has led to many changes, one change in the state administration system in Indonesia. Post authoritarian era, hopes to form a power ideally through the constitution amendment to be the only way to improve the existing system by step abolish one by one to the authority of the executive power into shades executive heavy, in order to power the institution country to be more balanced with a pattern of horizontal separation between state institutions
SISTEM BIKAMERAL DI LEMBAGA LEGISLATIF BERDASARKAN TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina) Yokotani Yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2017): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.495 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v11i1.201

Abstract

The role of the legislature as a representation of the people has been much improved. The duties and functions and forms of this institution are also developing which has the system of state government and the form of its state. The legislature as an institution must exist in the system of government and any state form applied in the countries of the world. But the development of the chamber that is applied by each country is sometimes different from each other despite having the same governmental system and state form
PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (STUDI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN LADA DI DESA PASIRPUTIH, KECAMATAN TUKAK SADAI, KABUPATEN BANGKA SELATAN) Darwance Darwance; Reko Dwi Salfutra; Yokotani Yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.212 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v12i2.975

Abstract

Most People around this country must have their own ways and mechanism for land issues before the form of written legislation is being publicized including people in Bangka Island. For example, the plantation land in Pasirputih Village, Tukak Sadai District, South Bangka Regency is arranged orderly. There are several requirements that must be obey in order to open the plantation land, such as they must be ‘herenteng’ (equal) between one plantation land and others. Besides, there are several prohibitions when opening the plantation land that shouldn’t be break by the people, those are ‘apit’ and ‘kaet’. These prohibitions are not written, but still being obeyed by the people. Something that is still maintained in this area is interesting to examine from the perspective of law number 5 of 1960 that is concerning the Basic Regulations of Agrarian (UUPA).
Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila Yokotani Yokotani; Ndaru Satrio
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.325 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v13i2.1452

Abstract

Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ideal yang terkandung dalam cita hukum tersebut kemudian diderivasi menjadi seperangkat asas-asas hukum umum yaitu asas negara hukum, asas demokrasi, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia serta asas partisipasi publik dalam sistem penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum di atas merupakan dasar sekaligus pedoman dalam membentuk norma-norma yang berlaku umum dan asbtrak. Dalam konteks pembentukan norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum, asas-asas hukum harus dijadikan landasan dan atau pedoman. Dalam konteks Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas KPK ini, digunkan dua asas yng sudah diderivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila yaitu asas negara hukum material atau negara hukum material atau asas negara hukum kesejahteraan dan asas pembatasan kekuasaan atau pebatasan kewenangan. Penulis berpandangan dengan adanya Presiden dan DPR dalam Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas KPK jutru menggnggu sifat independen dari KPK tersebut, sehingga penulis mempunyai gagasan sebagai berikut: (1) pemerintah harus membuat panitia seleksi Dewan Pengawas KPK yang diangkat secara administratif oleh Presiden dan diberikan tugas yang independen dalam menentukan keputusn terkait ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK , (2) penghapusan kewenangan Presiden dan DPR sebagai lembaga negara yang ikut serta membentuk Dewan Pengawas KPK , (3) Pembaharuan mekanisme seleksi Dewan Pengawas KPK harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Darwance Darwance; Yokotani Yokotani; Wenni Anggita
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1998

Abstract

Basically, humans are born with different intellectual abilities in processing their thougths and produce somethingfrom that thought. Therefore, it is important to provide protection for the results of thought through the intellectual property rights regime. However, in practice there are still many cases where the intellectual property of a person or agroup or a legal entity is used without prior permission. This juridical normative research examines fundamental thoughts for the protection of the results of one's thinking which is called intellectual property rights. There are several thoughts which become form the basis for protecting intellectual property rights; they are the natural right protection to reputation that has been built over a long time and quite high cost and also as a form of compensation and encouragement for people to create or find something.With the basic ideas behind the protection of IPR, the protection provided will be maximized, and the results of one's thinking will be more respected, both moral rights and economic rights
Co-Authors Anwar, Muhammad Syaiful Darwance Darwance Darwance, Darwance Darwance, Darwance Derita Prapti Rahayu Desi Putri Wulandari Ela Gustiani Faisal Faisal Hakim, Nurul Adillah Hikmah, Faidatul Imelia Dela Rokar Kusuma, Winanda Melisa Natalia Muhammad Syaiful Anwar Ndaru Satrio Permatasari, Bunga Rafiqa Sari Reko Dwi Salfutra Reko Dwi Salfutra Rio Armanda Agustian Roka, Tarisma Adha Rulyanti Susi Wardhani Salfutra, Reko Dwi Saputri, Angelia sari, rafiqa Satrio, Ndaru Sigit Nugroho Sri Rahayu SRI RAHAYU SUMIYATI SUMIYATI Toni, Toni Wenni Anggita, Wenni Wirazilmustaan Wirazilmustaan Wirazilmustaan, Wirazilmustaan