Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.006

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika Jurnal Hukum PRO JUSTITIA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum UNEJ e-Proceeding Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW PROGRESIF: Jurnal Hukum Journal of Political Issues Jurnal Abdi Insani Jurnal Yustisiabel JURNAL USM LAW REVIEW ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Yokotani Yokotani

Universitas Bangka Belitung

Author-ID : 423307

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

FORMULATION OF MINERBA LAW ENFORCEMENT POLICY AGAINST UNCONVENTIONAL MINE FLOATING CATEGORY (STUDY OF SOCIO LEGAL IN BANGKA DISTRICT) rahayu, derita prapti; YOKOTANI, YOKOTANI; Toni, Toni
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The floating TI problem will also have an impact on policies on environmental conservation, fisheries and cultural change. Subjectivity of policy issues. This research approach is socio-legal. Research with such an approach, views the law in its complex face, not only stops at the norm, but also targets how the process of formation is up to its implementation. TI floating problems must be identified related to issues of authority, economic and environmental issues. With this concept, this research was carried out by conducting a step review of norms for the first stage. In the next stage, a search for certain norms related to floating TI is carried out the act of number 4 ‘ 2009 on Minerals and Coal. It was only analyzed by offering how floating law enforcement related to IT in the Bangka Regency area. Policy problems are only possible when humans make judgments about the desire to change some problem situations. The policy problem is the result / product of human subjective assessment, the policy problem can also be accepted as legitimate definitions of objective social conditions and hence policy problems are understood, maintained and changed socially; and there are many solutions to a problem as there are many definitions of the problem. Problems and solutions are in constant changes.

Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan Yokotani, Yokotani; Sari, Rafiqa; Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.834 KB)

Konsep One Village One Product (OVOP) pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsep OVOP sudah sesuai dengan pola pengembangan desa mandiri dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap produk UMKM dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa konsep OVOP yang merupakan program pengembangan desa dengan keunggulan masing-masing agar berdaya saing atas produk-produk unggulan melalui kebijakan yang dilakukan oleh desa ataupun pemerintah daerah di Bangka Selatan. Pola pengembangan desa dengan memaksimalkan Usaha dan Potensi Desa melalui program OVOP, mengurangi kesenjangan ekonomi di pedesaan, meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan nilai tambah terhadap produk unggulan masyarakat. Kemudian diperlukan salah satu bentuk perlindungan terhadap produk unggulan masyarakat dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan melalui perlindungan secara preventif melalui pendaftaran merek maupun perlindungan secara represif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam perlindungan hak atas merek atas produk-produk unggulan desa.

Paradigma Perlindungan Anak Di Indonesia Yokotani Yokotani
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 28 No. 2 (2010)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9171.338 KB)

Paradigma Perlindungan Anak Di Indonesia

Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi Darwance Darwance; Yokotani Yokotani; Wenni Anggita
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p04

Merujuk kepada objek perlindungan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, sebagian di antaranya ada di daerah, terutama indikasi geografis, pengetahuan tradisional, dan seni budaya. Sumber daya alam yang dimiliki serta seni dan budaya yang beraneka ragam di Kepulauan Bangka Belitung berpotensi pula untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalis upaya proteksi terhadap kekayaan intelektual di Kepulauan Bangka Belitung, baik yang secara normatif sudah terdaftar maupun terhadap sejumlah objek yang berpotensi didaftarkan sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi. Studi terhadap upaya perlindungan Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap KI di daerah ini, di antaranya adalah peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual melalui peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah , sentra kekayaan intelektual dan komunitas. Beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah juga diminta untuk mengusulkan Kekayaan Intelektual.

Pengaturan Komoditas Lada Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perspektif Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Darwance Darwance; Sigit Nugroho; Yokotani Yokotani
Kertha Patrika Vol 40 No 01 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p01

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil lada dan timah yang menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Dalam rangka pengelolaan sektor pertambangan timah dan lada putih yang sudah mendapat perlindungan Indikasi Geografis, maka diperlukan upaya dari pengambil kebijakan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, pembahasan didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa sejumlah aspek telah memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kendatipun masih terdapat beberapa hal pula yang belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan oleh pembentuk peraturan daerah.

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENGATURAN PERTIMAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: DARI ZAMAN VOC HINGGA INDONESIA MERDEKA Darwance Darwance; Sigit Nugroho; Yokotani Yokotani
UNEJ e-Proceeding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jembe
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan strategi pengelolaan sumber daya alam dalam pengaturan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari zaman VOC hingga Indonesia merdeka. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah. Pada zaman VOC, yang menjadi dasar hukum tata kelola timah adalah perjanjian yang dibuat oleh VOC dan Kesultanan Palembang. Begitupula ketika Inggris menguasai Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru ada ketika Belanda kembali berkuasa, ditandai dengan diterbitkannya Regelement Tin. Pada zaman Jepang, tidak ditemukan adanya dokumen hukum yang menjadi dasar hukum pengelolaan timah pada masa itu. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan timah, mulai diterapkan ketika Indonesia menyatakan merdeka, baik pada zaman Orde Lama, Orde Baru, lebih-lebih pasca reformasi yang melahirkan otonomi daerah. Pada masa ini, hampir setiap kabupaten/ kota yang ada di Provisni Kepulauan Bangka Belitung, mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur soal timah, termasuk pula peraturan daerah di tingkat provinsi.

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM PEMBUATAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Yokotani Yokotani; Reko Dwi Salfutra; Wirazilmustaan Wirazilmustaan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2016): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

The purposes of this research are: first, to identify and analyze the arrangement of the consultant responsibilities in making the AMDAL in Indonesia; second, to analyze and criticize the implementation of the consultant responsibilities in making the AMDAL in Bangka Belitung. Based on these purposes, so the issues that have been discussed are: first, how the arrangement of the consultant responsibilities in making the AMDAL in Indonesia?; second, how the implementation of the consultant responsibilities in making the AMDAL in Bangka Belitung?. To discuss these issues, conducted empirical legal research with the type of research the effectiveness of the law. This research proved, that: first, the consultant responsibilities in making the AMDAL regulated by the Act Number 32 of 2009 years, and the Environment Minister Regulation Number 7 of 2010 years; second, the consultant responsibilities in makin AMDAL will be completed to the extent of agreement with the proponent. Therefore, the recommendations of this research are: first, needed to optimize the enforcement of the Act Number 32 of 2009 years, and the Environment Minister Regulation Number 7 of 2010 years; second, needed more specifically regulation concerning the recognition in makin the AMDAL document.

TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN FUNGSI DPR DALAM UUD NKRI TAHUN 1945 PASCA AMANDEMEN BERDASARKAN MEKANISME CHECK AND BALANCE Yokotani Yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2016): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Reforms in Indonesia has led to many changes, one change in the state administration system in Indonesia. Post authoritarian era, hopes to form a power ideally through the constitution amendment to be the only way to improve the existing system by step abolish one by one to the authority of the executive power into shades executive heavy, in order to power the institution country to be more balanced with a pattern of horizontal separation between state institutions

SISTEM BIKAMERAL DI LEMBAGA LEGISLATIF BERDASARKAN TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina) Yokotani Yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2017): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

The role of the legislature as a representation of the people has been much improved. The duties and functions and forms of this institution are also developing which has the system of state government and the form of its state. The legislature as an institution must exist in the system of government and any state form applied in the countries of the world. But the development of the chamber that is applied by each country is sometimes different from each other despite having the same governmental system and state form

PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (STUDI TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN LADA DI DESA PASIRPUTIH, KECAMATAN TUKAK SADAI, KABUPATEN BANGKA SELATAN) Darwance Darwance; Reko Dwi Salfutra; Yokotani Yokotani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Most People around this country must have their own ways and mechanism for land issues before the form of written legislation is being publicized including people in Bangka Island. For example, the plantation land in Pasirputih Village, Tukak Sadai District, South Bangka Regency is arranged orderly. There are several requirements that must be obey in order to open the plantation land, such as they must be â€˜herentengâ€™ (equal) between one plantation land and others. Besides, there are several prohibitions when opening the plantation land that shouldnâ€™t be break by the people, those are â€˜apitâ€™ and â€˜kaetâ€™. These prohibitions are not written, but still being obeyed by the people. Something that is still maintained in this area is interesting to examine from the perspective of law number 5 of 1960 that is concerning the Basic Regulations of Agrarian (UUPA).

Co-Authors Anwar, Muhammad Syaiful Darwance Darwance Darwance, Darwance Darwance, Darwance Derita Prapti Rahayu Faisal Faisal Hakim, Nurul Adillah Hikmah, Faidatul Kusuma, Winanda Muhammad Syaiful Anwar Ndaru Satrio Permatasari, Bunga Rafiqa Sari Reko Dwi Salfutra Reko Dwi Salfutra Rio Armanda Agustian Roka, Tarisma Adha Rulyanti Susi Wardhani Salfutra, Reko Dwi Saputri, Angelia sari, rafiqa Satrio, Ndaru Sigit Nugroho SRI RAHAYU Sri Rahayu SUMIYATI SUMIYATI Toni, Toni Wenni Anggita Wenni Anggita, Wenni Wirazilmustaan Wirazilmustaan Wirazilmustaan, Wirazilmustaan

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search