Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Ristanti, Yuni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DALUWARSA PENUNTUTAN PERSFEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM (PERBANDINGAN KUHP LAMA, KUHP BARU, DAN KANUN KESEKSAAN MALAYSIA) ristanti, yuni; Louk Fanggi , Prandy Arthayoga
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.432

Abstract

This study explores the position of the statute of limitations in criminal prosecution within the legal systems of Indonesia and Malaysia, focusing on the tension between legal certainty and justice. The statute of limitations limits the time within which the state can prosecute a criminal offender. In Indonesia, including its 2023 Penal Code, there is still a time limit of up to 20 years even for serious crimes like murder. Conversely, Malaysia adopting the common law system does not impose any time limitation on the prosecution of criminal offenses, including murder. This comparison reveals fundamental differences between the civil law and common law traditions. Using a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, the study finds that limiting prosecution time may lead to injustice for victims of serious crimes. Therefore, it is recommended that Indonesia eliminate the statute of limitations for severe crimes, as a form of commitment to human rights protection and substantive justice. Such a move is also supported by advancements in forensic and digital evidence that allow for fair adjudication of older cases. Eliminating time limits in prosecuting serious crimes better aligns the law with the fundamental right to life and justice. Keywords: statute of limitations, legal certainty, legal justice, murder, legal system comparison
DETERMINAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH): Determinants of Judicial Considerations in Sentencing Juvenile Offenders in Narcotics Cases. (Study of Juvenile Court Decisions of the Mataram (ABH) ristanti, yuni; Beverly Evangelista
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mataram. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap lima putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan non-yuridis. Secara yuridis, anak dinyatakan bersalah tanpa alasan pembenar atau pemaaf, namun tetap dilindungi berdasarkan prinsip the best interest of the child dalam undang-undang SPPA. Pertimbangan filosofis dan psikologis menekankan pembinaan dan rehabilitasi, sedangkan faktor sosiologis dan kriminologis mencakup pengaruh lingkungan serta lemahnya pengawasan orang tua. Faktor non-yuridis seperti penyesalan, usia muda, dan dukungan keluarga turut memperkuat orientasi pembinaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menegaskan pentingnya keadilan korektif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.
JUDICIAL SCRUTINY IN THE RULING OF THE KUHAP Ahwan, Ahwan; Ristanti, Yuni
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9580

Abstract

The Draft Criminal Procedure Code of 2025 "reverts" to using the institution of Pretrial as an instrument that implements the function of judicial scrutiny. Previously, the values of accountability were realized in the institution of Commissioner Judges and Preliminary Examining Judges. The institution of pretrial itself has been criticized from both normative and implementation aspects in the 1981 Criminal Procedure Code. This article aims to analyze the formulation of pre-trial in the Draft Criminal Procedure Code 2025. By using doctrinal research, this article argues that the pretrial formulation in the Draft Criminal Procedure Code 2025 has not comprehensively implemented the values of accountability as the crystallization of the principle of judicial scrutiny. Despite some progressive provisions, normatively, the Bill characterizes pretrial as an institution that acts post-factum and is limited to administrative functions. The formulation of pretrial still maintains a reactive function where its work is based solely on requests. In addition, the scope of pretrial proceedings formulated in the definition tends to be degraded by subsequent operational articles.
Rekonstruksi Konsep Makar Dalam Kuhp Nasional (Perbandingan KUHP Lama Terhadap Pengaturan Pemberontakan) Ristanti, Yuni; Suparidho, Febrihadi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.285

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia saat ini masih menggunakan warisan hukum kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa Indonesia. Pembaharuan KUHP telah dilakukan dan KUHP Nasional baru resmi diberlakukan pada tahun 2026. Dalam konteks tindak pidana keamanan negara, KUHP lama membedakan antara makar dan pemberontakan, sedangkan KUHP baru mengintegrasikan pemberontakan ke dalam tindak pidana makar. Studi ini membandingkan pengaturan makar dan pemberontakan antara KUHP lama dan KUHP baru, menganalisis pergeseran konsep dan unsur, serta implikasinya terhadap ketentuan hukum, termasuk pengaturan niat dan tindakan kolektif. Penelitian normatif komparatif ini juga mencermati dampak pembaruan KUHP terhadap perlindungan hak asasi dan demokrasi. Hasil analisis menunjukkan KUHP baru membawa penegasan dan modernisasi konseptual makar sebagai kejahatan politik dan tindak pidana terhadap kedaulatan negara, sekaligus menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Keyword: Treason, Rebellion, National Criminal Code, State Security
Co-Authors Ahwan Ahwan, Ahwan Beverly Evangelista Louk Fanggi , Prandy Arthayoga Suparidho, Febrihadi