Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Veteran Law Review CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) RIO LAW JURNAL Proceeding International Seminar of Islamic Studies EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) JURNAL RETENTUM
Perdana, Surya
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Kusumawati, Sonya; Erwinsyahbana, T.; Perdana, Surya
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1439

Abstract

ABSTRAKTahapan pemutakhiran data merupakan tahapan paling awal yang dilakukan oleh KPU bersinergi dengan Badan Ad Hoc Pemilu untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, dalam implementasinya, di dalam tahapan ini juga sering terjadi tindak pidana pemilu seperti: bocornya data pribadi pemilih, coklit yang tidak sesuai dengan data pribadi dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan memperhatikan keharmonisasian antar undang-undang secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih yaitu KPU melakukan upaya perlindungan pre-emtif, preventif dan represif selama proses pemutakhiran data pemilu tahun 2024 dan secara teori legal system, perlindungan hukum yang diberikan secara struktur dan substantif telah didukung dengan UU Perlindungan Pribadi namun secara budaya hukum implementasinya belum maksimal. Kedua, bentuk tindak pidana pemilihan umum selama proses tahapan penyelenggaran pemutakhiran data pemilih yaitu terlihat hanya 8 (delapan) tindak pidana pemilihan umum dalam tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data yang diatur di dalam UU Pemilu sehingga mendasar dengan teori keadilan, UU Perlindungan Data Pribadi dihadirkan untuk menjadi alternatif keadilan bagi kekosongan pemidanaan yang terjadi di dalam UU Pemilu tersebut. Ketiga, kepastian hukum perindungan data pribadi dikaitkan dengan tahapan penyelenggaran pemutakhiran data pemilih yaitu merujuk pada teori kepastian hukum maka harus rumusan undang-undang perlindungan data pribadi ini harus mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang berimbas pada perlu adanya revisi yang substantif maupun penambahan-penambahan pasal pemidanaan baru yang berkaitan dengan perbuatan pidana pada saat tahapan pemutakhiran data (fase pre-election). Kata Kunci: Data Pemilih, Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemutakhiran.
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Pada Masa Reses Nisfu Ramadhan, Farhan Adhitiya; Perdana, Surya
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1861

Abstract

This research discusses government regulations in lieu of laws in the people's representative council during the recess. Through a juridical approach, this research explores the constitutional basis, time period and stipulation of government regulations in lieu of law for the people's representative council during the recess. The results of the research show that there is no provision for a time period for enacting government regulations in lieu of laws depending on "matters of urgency".
PERAN DAN KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN) Ananda, Difa; Perdana, Surya; Minin, Agusta Ridha
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1507

Abstract

Peredaran obat, obat tradisional, dan produk kesehatan ilegal merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat serta menuntut peran aktif negara dalam penegakan hukum. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana kesehatan, serta merumuskan solusi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan PPNS Badan POM di Kota Medan serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan POM memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai penyidik lex specialis di bidang kesehatan, namun pelaksanaan kewenangannya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus kejahatan digital, dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital guna mewujudkan perlindungan hukum dan keselamatan kesehatan masyarakat secara efektif.
Application Of Outsorching Labor Perspective Of The New Criminal Code: Application Of Outsorching Labor Perspective Of The New Criminal Code Perdana, Surya
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 4 No. 4 (2025): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v4i4.148

Abstract

The development of outsourcing practices in Indonesia faces new challenges with the enactment of a new Criminal Code that presents a different perspective in protecting outsourced workers. This study examines how the regulation of outsourced labor within the framework of the new criminal code and its juridical impact on the protection of workers involved in tripartite Labor Relations. Using normative juridical methods with a statutory and conceptual approach, this study analyzes the harmonization between the new criminal code and labor regulations governing outsourcing in Indonesia. The findings of the study show that the new penal code brings important breakthroughs through the recognition of corporations as subjects of criminal law and the application of corporate criminal liability, creating a layered protection system that integrates administrative, civil, and criminal dimensions for outsourced workers. However, the implementation of regulations still faces complexity due to the employment relationship between workers, vendors, and service user companies. Harmonization between the new criminal code with the Labor Law and the job creation law is an urgent need to close legal gaps and realize comprehensive legal certainty. The study recommends the implementation of joint liability mechanisms, strengthening the capacity of labor inspectors, and standardizing labor agreements to realize optimal protection for outsourced workers.
Co-Authors Ananda, Difa Elfrida Ratnawati Erwinsyahbana, T. Farid Wadji, Farid Fedriyanti, Irma Galuh Krisna Dewanti Koto, Ismail Kusumawati, Sonya Limbong, Dayat Lubis, Muhammad Syukran Yamin Minin, Agusta Ridha Nisfu Ramadhan, Farhan Adhitiya Pramudana, Ibnu Siahaan, Chindy Dhelarosa Siregar, Indra Narosa Siti Aisyah Sucia, Cut Mira Sutiarnoto Sutiarnoto Syafa?atun, Syafa?atun Syahrul Bakti Harahap Tamalba, Ifrayendi Tiara, Tiara