Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Proceeding International Seminar of Islamic Studies JURNAL RETENTUM
Lubis, Muhammad Syukran Yamin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
REFORMULASI PENGUATAN INDEPENDENSI OJK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN Sigalingging, Bisdan; Hanifah, Ida; Zainuddin, Zainuddin; Lubis, Muhammad Syukran Yamin
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Independensi sebagai syarat mutlak bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk bebas menjalankan perannya mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan yang sehat dan kokoh sekaligus sebagai syarat utama sistem keuangan mampu berperan optimal dalam perekonomian nasional. Paper ini membahas reformulasi penguatan independensi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam rangka mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan yang sehat dan kokoh. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan yang sehat dan kokoh masih dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan regulator di sektor jasa keuangan belum mampu independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal itu dapat dilihat dari regulasi yang mengatur tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara atau bukan, pengambilan keputusan, masa akhir jabatan Dewan Komisioner, pengelolaan pungutan anggaran, penyidikan, konglomerasi keuangan dan non keuangan, panitia seleksi Dewan Komisioner, serta kedudukannya dalam konstitusi. Dengan kelemahan regulasi tersebut diharapkan agar sebaiknya diadakan reformulasi penguatan independensi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam rangka mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan yang sehat dan kokoh.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK AKIBAT TUMPANG TINDIH PENERBITAN SERTIPIKAT Siahaan, Chindy Dhelarosa; Perdana, Surya; Lubis, Muhammad Syukran Yamin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5056

Abstract

Meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat atas tanah, mendorong meningkatnya jual beli tanah sebagai suatu bentuk peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan bertujuan untuk hak atas tanah yang akan berpindah dari mengalihkan kepada penerima pengalihan. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak (sertipikat) sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Berbagai permasalahan pertanahan yang timbul, semuanya tidak terlepas dari kondisi administrasi pertanahan di waktu yang lampau. Kondisi tersebut disebabkan kurang tertibnya bukti-bukti pemilikan tanah, bahkan sebagian besar hak tanah belum terdaftar, di samping masih banyaknya ketentuan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria yang belum diatur secara tuntas. Salah satu permasalahan pertanahan yang banyak muncul antara lain masalah di bidang pendaftaran tanah. Berita-berita mengenai sertipikat tumpang tindih, sertipikat ganda dan lain sebagainya sungguh memprihatinkan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Secara singkat, pembatalan sertipikat hak milik dapat dilakukan dengan dua cara yakni meminta pembatalan Kepada Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dengan alasan adanya kesalahan hukum dalam proses penerbitannya atau melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Pasal 117 berbunyi: Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif yang diajukan langsung kepada Kepala Kantor wilayah diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116. Pertimbangan hakim mengenai subtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa memiliki kejanggalan dengan dasar terjadi tumpang tindih sehingga telah terjadi kesalahan prosedur atau cacad administrasi. Kesalahan prosedur dilakukan oleh BPN namun kenyataannya yang menerima kerugian adalah Penggugat ataupun masyarakat.
THE ROLE OF NOTARIES IN ILLEGAL FISHING-BASED SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS: A STUDY OF PROFESSIONAL LAW AND ETHICS Moertiono, R Juli; Lubis, Muhammad Syukran Yamin
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.23218

Abstract

This study discusses the role of notaries in buying and selling transactions related to illegal fishing practices, reviewed from the perspective of law and professional ethics. Illegal fishing is a fishing activity that violates legal regulations, so that it can have a legal impact on the transaction of buying and selling the catch. A notary, as a public official, has a responsibility to ensure that the deeds he or she makes do not conflict with the law and ethics. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through literature studies by researching relevant laws and regulations, legal doctrines, and the notary profession code of ethics. The analysis was carried out to identify the extent to which notaries play a role in preventing the legalization of transactions that have the potential to involve the proceeds of illegal fishing. The results of the study show that notaries have an important responsibility to ensure the legality of the object of the transaction, including ensuring that the fishery products traded do not come from illegal fishing activities. In terms of professional ethics, notaries are obliged to reject the making of deeds involving the results of these illegal practices. However, the lack of transparency and oversight of the supply chain of fishery products is often an obstacle. This study recommends strengthening regulations and training for notaries to understand issues related to illegal fishing
Authority And Responsibility Of A Notary In Making A Financing Agreement At A Sharia Banks In The Form Of A Notary Deed Lubis, Muhammad Syukran Yamin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5209

Abstract

The development of the Islamic banking industry has contributed greatly to the economy in the city of Medan. The purpose of this study is to analyze the role of notaries in implementing Islamic financing agreements in the form of notarial deeds in the city of Medan. To analyze the legal certainty of Islamic financing agreements in the form of notarial deeds in the city of Medan. To analyze the reconstruction of the implementation of Islamic financing agreements in the form of notarial deeds in the city of Medan. This type of research is normative juridical, namely research obtained from the results of data collection through literature studies. The data source in this study is secondary data, namely data obtained from literature searches, which come from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it can be understood that the Authority of Notaries in Making Financing Contracts at Islamic Banks in the Form of Notarial Deeds is based on their authority as regulated in the provisions of Article 15 paragraph (1) of the Notary Law. In making financing contracts, notaries follow all provisions of laws and regulations regarding the making of Notarial deeds and all the pillars and requirements for making contracts, and pay attention to the contents of the deed so that they can avoid anything prohibited by Islamic law. Meanwhile, the form of responsibility of notaries for their mistakes in making financing contracts for Islamic banking is in the form of responsibility in terms of civil law, criminal law, administrative law and even responsibility in terms of Islamic law
Co-Authors BISDAN SIGALINGGING Hanifah, Ida Moertiono, R Juli Perdana, Surya Siahaan, Chindy Dhelarosa Zainuddin, Zainuddin