Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

KAJIAN HUKUM PEMAHAMAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DI SMA SWASTA ISLAM AZIZI MEDAN harahap, syahrul bakti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.%p

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan teransaksi elektronik yaitu, Informasi eloktronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik dan interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram,  telecopy, atau sejenisnya, hurup, tanda, angkakode akses, symbol atau porporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Penelitian ini   dilakukan di SMA Swasta Islam Azizi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Swasta Islam Azizi Medan yang kurang memahami UU No. 19 Tahun 2019, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan siswa-siswi  60% ( enam puluh  persen) kurang memahami tentang Pasal 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
POLICY AND IMPLEMNTATION OF LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL CERTIFICATE Harahap, Syahrul Bakti; Perdana, Surya; Wadji, Farid
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesia Govermet has made a policy regarding halal certifcates on products insirculation both food, drinks, medicines, and cosmetics. Products  cirkulating, entering, and trading in Indonesia teritory must be halal certificates, law number 33 of 2014, regarding halal certification gives authority to Ministry Religion of the Republic Indonesia namely the halal Product Guaratee Management Agency (BPJPH). Based on article 5 paragra (5), of law number 33 of 2014, BPJPH aoutority consist of: a) Formulate and estabilish a halal product guarantee (JPH) policy. b) Estabilish norm, standars, prosedures, and JPH performance. c) issuing and revoking halal certificat. d)  registering halal seritificat  for foreign roducts. To implemet halal certification, BPJPH collaborates with related ministeries and institution, insttution halal inspector (LPH), and the Indonesia Ulama Councul (MUI), based on law number 33 of 2014. The issuance of halal sertification has shifted from MUI to BPJPH. After condukting research based on library reseach the is one of the resons the goverentment is moving the halal certifcation policy from MUI to BPJPH is that money resultig halal certificatio cannot be audited, because MUI is not goverentment body, acording to reseachers this policy is not appropriate.
Pengaruh Pemberian Informasi Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan bagi Ibu-Ibu Perwiritan PWBI Kelurahan Kwala Bekala Harahap, Syahrul Bakti; Nasution, Adawiyah; Maryani, Halimatul; Harahap, Anwar Sadat; Halim, Abdul
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.032 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i2.150

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu Persatuan Wirit Batak Islam (PWBI),yang dilaksanakan oleh Dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, tentang Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diskusi interaktif dan konsultasi hukum, yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum.
Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal Harahap, Syahrul Bakti; Saragih, Alkausar; Siregar, Bonanda Jafatani
Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 7 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/titian.v7i2.30719

Abstract

Halal certificate is a business license for halal product managed by BPJPH based on written Halal Fatwa Issued by the MUI, (Article, 1 paragraph (10) of law No. 33 of 2014, conserving halal product assurance. This research concerns the giving administrative sections for the inclusion of halal certificates without BPJPH permission. Method used in this research is legal research method normative juridical, is a type of approach in legal research which provides a normative point of view, is a type of approach in legal research that provides problem analysis from aspects of legal concepts. The background or in norming.  Research result imposing administrative sanction against the inclusion of halal certificates without BPJPH permission. Abstract Sertifikat halal adalah izin usaha untuk produk halal yang dikelola oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, (Pasal, 1 ayat (10) undang-undang No. 33 tahun 2014, tentang jaminan produk halal. Penelitian ini membahas tentang pemberian bagian administrasi untuk pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan analisis masalah dari aspek konsep-konsep hukum. Latar belakang atau dalam pembuatan norma.  Hasil penelitian penjatuhan sanksi administratif terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH.
Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pelanggaran Administratif Di Pilkada Kota Medan Tahun 2020 Rambe, Faisal Hamid; Sintara, Dani; Yeltriana, Yeltriana; Harahap, Syahrul Bakti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17856

Abstract

This study aims to analyze the role of Bawaslu in preventing administrative violations during the 2020 regional election. For data analysis, this research uses qualitative methods and a normative approach. The research sources are the Chairman of the Medan City Bawaslu and the Violation Resolution Division. Data was collected through literature review, observation, interviews, documentation, and triangulation. Bawaslu is tasked with improving the quality of election implementation to ensure the sovereignty and purity of the people's votes. Bawaslu's scope of duties as the election implementer is very limited. Many news articles mention that the Election Supervisory Board (Bawaslu) does not adequately oversee the election process. The public's expectations of the Election Supervisory Board (Bawaslu) are very high, but its authority is limited. However, on the contrary, Bawaslu does not have sufficient authority to carry out its duties. Bawaslu is tasked with improving the quality of election implementation to ensure the sovereignty and purity of the people's vote results. The scope of Bawaslu's duties as the election organizer is very limited. Many news reports mention that the Election Supervisory Board (Bawaslu) did not adequately oversee the election process. The public's expectations of Bawaslu are very high, but their authority is limited. The implementation of the election will be disrupted if the duties of the Election Supervisory Board (Bawaslu) are not effective. Research results show that Bawaslu has an important role and duties as stipulated in the legislation, including overseeing the stages of the election process and preventing election
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal Di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Harahap, Syahrul Bakti; Saragih, Alkausar; Siregar, Bonanda Jafatani
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i4.676

Abstract

Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pengusaha (produsen) yang berusaha dibidang makanan dan minuman saat ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim tentang kehalalan suatu produk makanan  yang dijual belikan untuk di  dikosumsiya masyarakat. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal dan logo halal dalam suatu produk makanan maka masyarakat terhidar dari makanan yang tidak halal (haram). Pengabdian masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahu 2014 tentang jaminan roduk halal, di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan, dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang hukum, serta sikap pola prilaku hukum  tentang sertifikasi halal dan logo halal kepada masyarakat. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini dengan ceramah dan diskusi interaktif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur izin setifikasi halal dan pencatuman logo halal pada kemasan makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.  Kata Kunci: Sosialisasi, UU No. 33 Tahun 2014, Setifikat Halal
Peran Mahasiswa KKN dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Masyarakat di Wilayah Desa Gunung Seribu Harahap, Syahrul Bakti; Lestari, Ayu; Nurafrianti, Ika; Widiana, Nur; Syaputri, Tiara
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran KKN dalam meningkatkan kesadaran kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah Desa Gunung Seribu. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan sebuah metode observasi. Mahasiswa KKN berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan, serta memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui KKN, kesadaran akan kesehatan di Desa Gunung Seribu mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat mulai memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan dan merawat lingkungan sekitar mereka. Anak-anak juga menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan edukasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN.
Juridical Aspects of Issuance of Halal Certification in Indonesia Harahap, Syahrul Bakti; Saragih, Alkausar; Siregar, Bonanda Jafatani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11226

Abstract

Aktifitas bisnis dalam Islam dikendalikan oleh aturan-aturan syariat yakni tentang halal dan haram, baik dari cara memeroleh harta maupun  cara memanfaatkannya. Aturan dan prinsip halal dan haram ini tidak ada dalam kegiatan bisnis di luar dari selain Islam. Secara ekonomi Potensi Undang-undang JPH, sangat besar. Apalagi dalam indikator  global ekonomi Islam, yang diterbitkan oleh State of the Global Islamic economy Report (GIER) 2018/19.  Malasyia dan UEA mendapat skor 127 dan 89. Mereka unggul jauh dari Bahrain (65), Arab Saudi (54), Oman (51), Yordania, Qatar, dan Pakistan (49), Kuwait (46), serta Indonesia (45) Bahkan secara khusus, Indonesia disebut telah berhasil melakukan lompatan  sehingga masuk dalam jajaran 10 (sepulu) besar negara yang memegang peranan dalam perekonomian Islam di dunia.Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian  adalah bersifat diskriftif, yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Aspek Yuridis  Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia. Hasil penelian yang dilakukan tentang Aspek Yuridis Kewenangan Serifikasi Halal di Indonesia disimpulkan, Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal secara aspek yuridis, pergeseran pengaturan sertifikasi halal   telah terjadi beberapa. Anatara lain pada Tahun 1967, Penandaan Label Haram menjadi otoritas Pemerintah melalui Depatemen Kesehatan Republik Indonesia (BPOM). Sampai Akhirnya terjadi gejolak ekonomi tentang halal produk minuman dan makanan. Dimana ummat Islam di Indonesia tidak percaya tentang kehalalan suatu produk makanan dan minuman kemasan. Pada Tahun 1985 Melalui SKB Menetri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SKB/VIII/1985. Melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian mengalikan sertifikasi Halal kepada MUI. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Kembali mengalami perubahan, secara asfek yuridis pengaturan kewenangan  sertifikasi halal, yang mulai sejak tahun 1985 dipegang oleh MUI, kemudian efektif berlaku pada tahun 1994, maka setelah 2014, Kewenangan penerbitan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kembali menjadi kewenangan Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal ini Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Authority For Issuing Halal Certifikation In Indonesia : History, Philosofhy, And Institutions Harahap, Syahrul Bakti; Perdana, Surya -; Wajdi, Farid -
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4264

Abstract

The UUJPH's halal certificate laws have clarified matters for the protection of consumers, particularly Muslims. The state is adamant about shielding Muslim customers from goods that are neither halal nor certified halal. The Indonesian government has enacted Law Number 6 of 2023 addressing job development, which contains laws on the authority to issue halal certification and halal emblems in Indonesia, as well as Number 33 of 2014 concerning Halal Certification. These regulations aim to regulate halal certification in Indonesia. Based on a formal Fatwa granted by Indonesia, a halal certificate is an acknowledgement of a product's halalness issued by the Halal Product Guarantee Management Agency (BPJPH). The Ministry of Religion's Halal Fatwa Council and Ulema Council (MUI). This study employed normative juridical legal research, or qualitative research, by examining the legal norms and principles found in statutes. It was decided that the Indonesian Ulema Council (MUI) would be in charge of halal certification after literature research revealed that the government, specifically the Ministers of Religion, Health, and Home Affairs Number 42/Me.Kes/VIII/1985, originally had the authority to issue halal certificates.