Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hubungan Hipertensi dengan Fungsi Kognitif pada Lansia di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Ciparay Kabupaten Bandung Suci Wulandari, Eka; Fazriana, Erlina; Apriani, Shinta
Sehat MasadaJurnal Vol 13 No 2 (2019): Jurnal Sehat Masada
Publisher : stikes dharma husada bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38037/jsm.v13i2.109

Abstract

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang sering dialami lansia. Salah satu komplikasi hipertensi pada sistem syaraf pusat selain stroke juga dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Pada tahun 2016 di Jawa Barat ditemukan 790.382 orang dengan kasus hipertensi (2,46% terhadap jumlah penduduk = 18 tahun), dengan jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 8.029.245 orang, tersebar di 26 Kabupaten/Kota. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan hipertensi dengan fungsi kognitif pada lansia di UPTD Panti Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Ciparay Kabupaten Bandung. Jenis penelitian ini deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini sebanyak 35. Metode pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah 35 responden. Intrumen penelitian menggunakan lembar observasi tekanan darah dan kuisioner mini mental state examination (MMSE). Hasil penelitian menunjukan bahwa lansia yang mengalami hipertensi terbanyak berada pada stage 1 sebanyak 21 (60,0%), fungsi kognitif lansia normal sebanyak 22 (62,9%). Hasil analisis uji statistik menggunakan spea-rman rank didapatkan hubungan hipertensi dengan fungsi kognitif lansia memiliki nilai ?-value 0,022 (<0,05). Dimana terdapat hubungan antara hipertensi dengan fungsi kognitif pada lansia.
ANALISIS TINDAKAN PELANGGARAN HAM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TAHANAN BERDASARKAN UU NO 39 TAHUN 1999 Apriani, Shinta; Agung, Praja Ganda
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i12.6554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta menilai tinjauan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM terhadap tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan evaluatif dan preskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tahanan dalam konteks hak asasi manusia internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas melindungi hak-hak dasar tahanan, termasuk larangan penyiksaan, hak atas perawatan kesehatan, dan akses bantuan hukum. Aparat kepolisian yang melanggar hak-hak ini dapat dikenai sanksi pidana, mencederai prinsip-prinsip HAM yang harus dihormati. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap tahanan, tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan, yang sejalan dengan standar keadilan. Melalui tahapan analisis kualitatif, data relevan dikumpulkan dan dikaji berdasarkan teori hukum terkait, sebelum menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi tahanan dan pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam proses penahanan di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap perlindungan hak-hak tahanan. This study aims to explore the protection of human rights for detainees based on Law Number 39 of 1999 and assess the legal review of police officers who commit human rights violations against detainees. The research method used is normative juridical, with an evaluative and prescriptive approach, which aims to analyze the form of legal protection for detainees in the context of international human rights. The results showed that Law No. 39/1999 expressly protects the basic rights of detainees, including the prohibition of torture, the right to health care, and access to legal aid. Police officers who violate these rights are subject to criminal sanctions, undermining human rights principles that must be respected. This research also emphasizes the importance of humane treatment of detainees, without discrimination or violence, in line with standards of justice. Through the qualitative analysis stage, relevant data was collected and reviewed based on relevant legal theories, before drawing conclusions and providing recommendations. This research provides a deeper understanding of the legal protections for detainees and the importance of upholding human rights in the detention process in Indonesia. The resulting recommendations are expected to increase awareness and compliance of law enforcement officials towards the protection of detainees' rights.
PENERAPAN COMMAND AND CONTROL DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Apriani, Shinta; Zulfa, Daan Damara; Fernando, Vicky; Saputra, Rifqi Daffa; Sari, Shela Rianda; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.8010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Command and Control (CAC) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengkaji kritik yang muncul terhadap pendekatan ini dan bagaimana alternatif instrumen pengelolaan lingkungan, seperti instrumen ekonomi dan Program PROPER, dapat diterapkan bersama-sama untuk mencapai ketaatan yang lebih efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan terkait lainnya. Penelitian ini juga mengkaji berbagai literatur hukum dan pendapat para akademisi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan CAC serta instrumen alternatif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan CAC dapat memastikan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya instrumen pendukung yang bersifat lebih fleksibel dan berbasis insentif, seperti instrumen ekonomi dan PROPER. Oleh karena itu, penggunaan instrumen non-CAC sebagai pelengkap dapat menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pluralisme regulasi dengan menggabungkan pendekatan CAC dan non-CAC, serta memperkuat implementasi Program PROPER untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, dengan dukungan teknologi dan transparansi dalam pengawasan.