Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Saputra, Rifqi Daffa
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN COMMAND AND CONTROL DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Apriani, Shinta; Zulfa, Daan Damara; Fernando, Vicky; Saputra, Rifqi Daffa; Sari, Shela Rianda; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.8010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Command and Control (CAC) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengkaji kritik yang muncul terhadap pendekatan ini dan bagaimana alternatif instrumen pengelolaan lingkungan, seperti instrumen ekonomi dan Program PROPER, dapat diterapkan bersama-sama untuk mencapai ketaatan yang lebih efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan terkait lainnya. Penelitian ini juga mengkaji berbagai literatur hukum dan pendapat para akademisi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan CAC serta instrumen alternatif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan CAC dapat memastikan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya instrumen pendukung yang bersifat lebih fleksibel dan berbasis insentif, seperti instrumen ekonomi dan PROPER. Oleh karena itu, penggunaan instrumen non-CAC sebagai pelengkap dapat menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pluralisme regulasi dengan menggabungkan pendekatan CAC dan non-CAC, serta memperkuat implementasi Program PROPER untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, dengan dukungan teknologi dan transparansi dalam pengawasan.
Menawarkan Pengaturan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Perilaku Menyimpang LGBT Saputra, Rifqi Daffa; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LGBT is an immoral phenomenon that threatens the security of society. This study aims to obtain information on the criminalization of LGBT behavior and the imposition of rehabilitation measures for such criminal acts. This study uses normative juridical research method with data obtained through literature study. The primary and secondary data collected are analyzed in a culaitative manner. The result of this research informs that LGBT behavior can be criminalized. Furthermore, rehabilitation measures are an effective form of punishment for LGBT criminal offenses.
Analisis Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu: Mungkinkah Xi-Jinping Bertanggung Jawab ? Saputra, Rifqi Daffa; Dwi Putri Lestarika; Wevy Efticah Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084 Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humanitarian crimes against Uyghur Muslims in Xinjiang China have drawn increasing attention from around the world. This study aims to examine the regulation of individual criminal responsibility according to the 1998 Rome Statute and the possibility of Xi Jinping being punished for the persecution of Uighur Muslims. This study is a normative law study with a literature study to collect data. The data obtained is processed with a descriptive qualitative analysis method. The results of the study show that individual criminal responsibility for acts of persecution can be taken by the ICC if it fulfills the jurisdiction and flow stipulated in the Rome Statute in line with that Xi Jinping has the possibility of being punished for acts of persecution against Uighur Muslims based on complementarity jurisdiction.
Co-Authors Apriani, Shinta Asep Suherman Asep Suherman Dwi Putri Lestarika Fernando, Vicky ISKANDAR Sari, Shela Rianda Wevy Efticah Sary WULANDARI Zulfa, Daan Damara