Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Debrina Rahmawati
Universitas Wisnuwardhana Malang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA) Debrina Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The diversity of responses on TRIPs obligation for provide protection of geographical indication (GIs) in the national laws of member state, led to the application of Most Favoured Nation (MFN) doesn’t work properly. Advanced country (including Australia) apply tightened GIs protection (only for wine and spirit) while developing country (including Indonesia) apply widely GIs protection. The purposes of this paper are investigating and analyzing the distinguishing  factors GIs regulation between Indonesia and Australia as well as identifying the application of the principle of standart minimum and/or more extended and understanding their adoption to leglisation in Indonesia and Australia. The method of writing in this journal is normative, with compare GIs protection between Indonesia and Australia. The differences factor protection between Indonesia and Australia are (1) Authority to register GIs and (2) The authority to determine GIs. In the adoption of TRIPs rules, Indonesia doesn’t include reputation to be element protectable of  GIs, while Australia requires that reputation must be exist first before registration. Key words: geographical indication, comparison   Abstrak Keberagaman respon atas kewajiban TRIPs untuk memberikan perlindungan indikasi geografis (IG) dalam hukum nasional negara anggota, menyebabkan penerapan MFN tidak berjalan secara sempurna. Negara maju (termasuk negara Australia) menerapkan perlindungan IG secara mengetat (hanya terhadap minuman wine dan spirit) sedangkan negara berkembang (termasuk negara Indonesia) menerapkan perlindungan IG secara meluas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor pembeda dan menganalisis pengaturan IG antara Indonesia dengan Australia serta mengidentifikasi penerapan prinsip standar minimum dan/atau pengaturan yang lebih ekstensif beserta pengadopsiannya dalam perundang-undangan Indonesia dan Australia. Metode penulisan dalam jurnal ini adalah bersifat normatif, dengan mengkomparasikan peraturan perlindungan IG Indonesia dengan Australia. Faktor pembeda pengaturan IG antara Indonesia dan Australia terletak pada (1) Kewenangan mendaftarkan IG dan (2) Kewenangan badan yang melakukan registrasi. Dalam pengadopsian peraturan TRIPs, Indonesia belum memasukkan unsur reputasi di perundang-undangannya, sedangkan Australia mensyaratkan reputasi sudah ada terlebih dahulu dalam negaranya sebelum didaftarkan. Kata kunci: indikasi geografis, komparasi
Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kerjasama bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana di Bedengan Kabupaten Malang Vivi Sylvia Purborini; Debrina Rahmawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.595

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam penyusunan perjanjian kerjasama yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis. Pelatihan ini akan menggunakan metode-metode interaktif, termasuk ceramah, studi kasus, dan latihan langsung dalam menyusun perjanjian kerjasama. Peserta pelatihan adalah Pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana yang terlibat dalam berbagai bentuk kerjasama bisnis. Tujuannya adalah untuk memberdayakan mereka dengan pengetahuan yang praktis dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola perjanjian kerjasama dengan baik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Peserta kegiatan cukup antusias. Dampak dari kegiatan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dalam pembuatan perjanjian bisnis.
PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT DAN TATA KELOLA BANK BERBASIS GREEN BANKING DI INDONESIA Rahmawati, Debrina
MAKSIGAMA Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v17i2.155

Abstract

Peran bank lebih dari sekadar persepsi tradisional. Di era di mana keberlanjutan menjadi hal yang sangat penting, bank memiliki kemampuan untuk memimpin dalam mendorong perubahan positif. Aturan terkait green banking di Indonesia sudah ada akan tetapi kurang berjalan lancar. Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan green banking khususnya dalam segi pemberian kredit dan aturan yang terkait lainnya di Indonesia dan (2) Bagaimana pengaturan ke depan green banking di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan green banking khususnya dalam segi pemberian kredit dan aturan yang terkait lainnya di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaturan hukum lainnya yang terkait dengan green banking yang perlu diatur ke depannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah (1) pengaturan hukum terkait dengan green banking dapat dilihat di UU Perbankan, PBI No. 14/15/PBI/2012, POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Perpres No. 98 Tahun 2021 serta dokumen Taksonomi Hijau, (2) Pengaturan hukum yang sudah ada ditambahkan dengan beberapa konsep dari beberapa negara lain yang dapat diadopsi. Kata kunci: Green Banking, Pemberian kredit dan Tata kelola bank
Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Telepon pada Penagihan Peer to Peer Lending Debrina Rahmawati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3767

Abstract

Peer to peer lending (P2PL) is an online-based money lending platform. P2PL billing is very diverse even though it has been regulated in several regulations in Indonesia but still requires continuous study. The objectives of this study are (1) To find out the reasons for the need for more detailed legal rules related to debt collection procedures in P2PL and (2) To find out the future legal rules regarding P2PL debt collection procedures that have not been regulated in Indonesian laws and regulations. This research uses normative juridical research using statutory, conceptual and comparative legal approaches. The result of this research is the reason for the need for more detailed legal arrangements related to debt collection procedures in P2PL is to achieve justice in the form of balance for the parties involved in P2PL and the detailing of billing arrangements by telephone means which are explicitly stated in the legislation by categorizing continuous telephone ringing and conducting telephone conversations repeatedly with the intention of disturbing, abusing, or harassing someone at the intended number in the category of violence and the obligation to disclose the identity of P2PL debt collectors in every collection in any form.
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Umkm Melalui Pendampingan Hukum dan Pengembangan Paguyuban di Desa Jambangan Hindiawati, Wahyu; Kirom, Novita Rifaul; Rahmawati, Debrina
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i2.2207

Abstract

Desa Jambangan merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) potensial. Permasalahan yang dialami UMKM Desa Jambangan ini yaitu pertama, masih belum adanya legalitas paguyuban yang menaungi UMKM karena masih merintis. Kedua, beberapa UMKM masih dalam tahapan mengurus izin usaha. Ketiga, belum adanya kerjasama dengan mitra lain sehingga belum bisa menghasilkan omset yang lebih besar. Keempat, belum adanya program pendampingan produk usaha secara intens. Keempat, belum optimal dalam pemasaran produk UMKM Desa Jambangan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini antara lain meliputi: 1) Memberikan sosialisasi kepada mitra UMKM Desa Jambangan terkait Pengelolaan dan Pengembangan UMKM Desa Jambangan melalui Paguyuban UMKM; 2) Memberikan Pendampingan dalam hal pengurusan legalitas baik terkait dengan Paguyuban UMKM Desa Jambangan yang baru terbentuk maupun Pendampingan kepada para Pelaku UMKM terkait Usaha yang telah dijalankan; 3) Pendampingan Optimalisasi Produksi UMKM dan Pendampingan Optimalisasi Marketing Produk UMKM. Metode Pengabdian dimulai pertama memberikan sosialisasi, kedua melaksanakan kegiatan sharing bersama UMKM Desa Jambangan terkait kendala yang dialami dalam berwirausaha saat ini. Ketiga, mengadakan pelatihan dan pendampingan terkait manajemen inventaris, pengemasan dan pengiriman barang, serta optimalisasi strategi marketing Produk UMKM. Hasil dari pelatihan dan pendampingan adalah pengurus dan anggota paguyuban UMKM Desa Jambangan telah mampu menyusun AD/ART yang menjadi salah satu landasan dalam menjalankan organisasi.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI PGSD UNITRI MALANG Debrina Rahmawati; Wahyu Hindiawati; Kardiana Metha Rozhana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.27512

Abstract

Pemahaman terhadap perlindungan hukum saat ini sangatlah penting bagi calon guru PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) guna memastikan efektivitas dan profesionalisme dalam profesi mengajar. Permasalahan PGSD Unitri dalam memberikan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum kepada guru dan anak belum terpenuhi, mengingat PGSD Unitri belum memiliki tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang hukum, sehingga dalam memberikan materi tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain. Metode pelaksanaan terdiri dari 2 tahap yaitu (1) Tahap persiapan yang terdiri dari koordinasi dengan KPS PGSD Unitri terkait dengan kebutuhan mitra, persiapan kuisioner sebelum sosialisasi dan penyiapan materi sosialisasi serta buku saku, (2) Tahapan Pelaksanaan yaitu sosialisasi beserta tanya jawab dan pembagian buku saku tentang sosialisasi perlindungan hukum guru dan anak dalam proses belajar mengajar. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka (1) Dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak dan (2) Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap guru yang sedang bertugas dalam proses belajar mengajar. Hasil Pengabdian sebagai berikut: Kegiatan Pengabdian Masyarakat di PGSD Unitri Malang meningkatkan pengetahuan mahasiswa PGSD untuk memahami pentingnya perindungan hukum dalam proses belajar mengajar. Dari sebaran angket yang telah dibagikan diperoleh hasil yang sangat signifikan yaitu pengetahuan mahasiswa tentang perlindungan hukum guru dan anak. Hal ini dibuktikan dengan hasil sebelum diadakan sosialisasi dan setelah diadakan sosialisasi. Sebelum sosialisasi Hasil Pre Test menunjukkan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 73, 33 dengan nilai tengah 70. Sedangkan setelah sosialisasi Hasil Pos Test adalah sebesar 81,49 dengan nilai tengah 80.
Perlindungan Hukum Bagi Guru dan Wali Murid Smart Kids Wagir dalam Menciptakan Kenyamanan Proses Belajar di PAUD Debrina Rahmawati; Ismawati, Ismawati
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/sewagati.v4i1.2287

Abstract

A conducive early childhood education environment requires the integration of legal aspects, ethics, and moral communication between teachers and guardians. Understanding related to this needs to be done at KB Smart Kids Wagir, Malang because it has never been done before. This service activity aims to increase the understanding of teachers and student guardians of KB Smart Kids Wagir, Malang regarding legal protection and the importance of ethical and moral communication in supporting the comfort of the learning process in PAUD. The method used in this service is in the form of socialisation which is attended by teachers and student guardians. The socialisation was carried out with lectures and questions and answers which began with a pre test and ended with a post test. The result of this service is an increase in science and technology from the socialisation participants. In addition, teachers and guardians better understand legal protection, legal relations, morality and ethics in the teaching and learning process in PAUD. The implication of this activity is the importance of strengthening legal literacy and ethical communication in building harmonious relationships between teachers and student guardians in PAUD institutions.
Adventure Legal Learning: Membangun Kesadaran Hukum dan Kepemimpinan Remaja melalui Eduka-Game di Alam Terbuka Rahmawati, Debrina; Fitriana, Nurin
NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): November: NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i4.6950

Abstract

This study aims to enhance legal awareness and leadership skills among high school students in Dau District, Malang Regency through the Adventure Legal Learning program. The background of this activity is the low level of legal understanding, leadership ability, and the limited use of interactive learning methods in the school environment. This community service project applies a participatory approach, actively involving students as key participants. The methods used combine legal education, educational games based on Eduka-Game, and outdoor outbound activities designed to foster values of responsibility, discipline, and leadership. The implementation includes legal counseling, group discussions, case simulations, collaborative games, and reflection sessions, with evaluation conducted through behavioral observation and participant response questionnaires. The results indicate a significant improvement in students’ legal understanding, communication skills, teamwork, empathy, and discipline. Moreover, positive leadership behaviors and stronger legal awareness emerged among participants. This experiential learning approach proved effective in developing responsible, empathetic, and integrity-driven young individuals capable of becoming agents of change in their communities. However, variations in individual leadership and empathy skills remain challenges that need further attention and development in future programs.
Co-Authors Ismawati Ismawati Kardiana Metha Rozhana Novita Rifaul Kirom, Novita Rifaul Nurin Fitriana Vivi Sylvia Purborini Wahyu Hindiawati