Articles
<![CDATA[Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi dalam Hal Debitur Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>;
<![CDATA[Mohammad Gufron]]>;
<![CDATA[Diah Aju Wisnuwardhani]]>
<![CDATA[ MLJ Merdeka Law Journal Vol 1, No 1 (2020): May 2020 MLJ Merdeka Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate University of Merdeka Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26905/mlj.v1i1.4288
<![CDATA[This study aims to determine the position of the agent in a syndicated loan agreement, and the agent's responsibility when the debtorexperiences an achievement. This research is a normative juridical research which is a procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side. The approach in this research is legislation and conceptual approach. The results showed that the agent's relationship with the creditors was the power relationship with the power of attorney. If a dispute arises between the agent and the parties in the syndicated loan agreement, the settlement is based on the provision of power of attorney in the syndicated credit document. The responsibility of the agent is divided into two, namely the agent who also participates in the syndication participant, and the agent outside the syndicated loan participant. Agents who are also creditors in syndicated loans, if debtors default, then the agent is responsible. The responsibility of the syndicated loan agent outside the syndicated loan participant is only as a liaison between the creditor and the debtor. The role of agents is limited in accordance with what is written in the agreed agreement document.DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4288.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Perjanjian dalam Sistem Shopee Spinjam pada Kegiatan Kredit Online di Indonesia ]]>
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>
<![CDATA[ MLJ Merdeka Law Journal Vol 3, No 1 (2022): May 2022 MLJ Merdeka Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate University of Merdeka Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26905/mlj.v3i1.9262
<![CDATA[This research aims to analyze the legal concept of a credit agreement when viewed from the Civil Code and how the concept of the Shopee SPinjam credit agreement on the Shopee application. This research is a normative legal research with a statutory approach method and a comparative approach. The results showed that the credit agreement on Shopee SPinjam when viewed from civil law is in accordance with what is regulated in the Civil Code and related regulations such as the implementing rules of Shopee SPinjam. So that from the review of civil law the position of the Shopee SPinjam credit agreement is considered valid. The legal consequences of the Online Money Lending Agreement in the perspective of Civil Law have binding legal force for the parties as agreements in general. However, there is something that must be considered, namely the interest rates of both because with high interest rates the agreement can be canceled. The government through Bank Indonesia or the Financial Services Authority must immediately make regulations regarding restrictions on loan interest or regulations related to Reasonable Interest Rates for loans and financial technology. The determination of interbank bidding rates will reduce the complexity of financial contracts by encouraging the standardization of the use of benchmark interest rates on debt securities and/or loans with floating interest rates, rupiah interest rate derivatives and also for valuation of financial instruments. In addition, the government must ensure supervisory authority and provide protection for users and providers of financial technology with certaintyDOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.9262]]>
<![CDATA[SOSIALISASI LEGALITAS USAHA DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSIONS (OSS) DI UMK BENGKEL LAS KARUNIA JAYA ]]>
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 bersamaan dengan pemberlakuan berbagai batasan membuat seluruh lapisan masyarakat dengan terpaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hampir seluruh kegiatan masyarakat dihentikan, dan berdampak pada perekonomian nasional. Pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor UMKM. Keberadaan UMKM bagi sebuah negara adalah hal yang penting dan menjadi salah satu indikator untuk melihat peradaban masyarakat. Pada pendaftaran NIB, pemerintah membuat suatu sistem yang memudahkan berbagai akses untuk pengembanagn UMKM dan sudah tersinkronisasi dalam Online Single Submissions (OSS). Sosialisasi menggunakan metode ceramah dan diskusi, alasan menggunakan metode ini adalah untuk memberi kenyamanan dalam berdiskusi, sehingga mengurangi gap atau batasan antara pendamping dan pelaku usaha. Hal ini supaya sosialisasi dapat berjalan lancar dan tidak kaku, Indikator keberhasilan kegiatan PKM ini, berdasarkan pada tingkat keberhasilan peserta dalam memahami teori materi dan praktek yang disampaikan sampai berhasil terbit NIB. Kegiatan PKM berjalan lancar, dan pelaku usaha yaitu UMK Bengkel Las Karunia Jaya berhasil mendapat NIB, dan selanjutnya bisa sebagai sarana percontohan untuk bengkel lain di wilayah kecamatan Karangrejo dengan di dukung oleh perangkat desa yang juga telah mengikuti kegiatan PKM ini. Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan berikutnya diharapkan dapat melibatkan sasaran yang lebih luas lagi, terutama bagi UMKM yang belum mengenal dan belum memiliki NIB.]]>
<![CDATA[Pentingnya Pendidikan Hukum Islam di Era Digital ]]>
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>
<![CDATA[ PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction Vol. 7 No. 1 (2023): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32616/pgr.v7.1.436.91-102
<![CDATA[Pendidikan adalah bagian dari proses belajar untuk membentuk karakter individu pada bangsa dan negara. Kualitas proses pendidikan menentukan hasil dari proses belajar, yaitu arah pemikiran dan langkah kehidupan manusia. Harapan masyarakat cukuplah besar untuk menjadikan seorang anak atau individu bisa mendapatkan pendidikan karakter yang baik, agar menjadi manusia yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan revitalisasi pendidikan hukum di era digital. Kemajuan teknologi, akses ilmu pengetahuan tanpa batas, membuat manusia dapat menjelajah ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun. Hampir semua lini dalam kehidupan sosial bangsa negara dapat difasilitasi dengan teknologi. Hal inilah yang membust revitalisasi pendidikan hukum di era digital menjadi sangat penting untuk membuat lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara tetap kondusif dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan yang ada serta dengan batasan peraturan yang jelas mengatur segala tingkah laku masyarakat, demi terciptanya peradaban insan manusia Indonesia yang maju berkarakter dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. Kemajuan generasi bangsa adalah melalui prose pembelajaran yang baik dan dilakukan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Oleh karenanya revitalisasi pendidikan hukum di era digital akan terus dibutuhkan untuk terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan jaman demi majunya peradaban generasi bangsa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Jual Beli Jasa Desain Melalui Shopee ]]>
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.213 KB)
<![CDATA[Transaksi jual beli pada masa ini tidak terbatas pada barang saja namun juga jasa, beragai produk jasa yang dikategorikan sebagai produk digital salah satunya adalah jasa desain. Pembeli tidak menerima barang fisik setelah barang digital dikirimkan. Oleh karena itu, layanan dari Shopee ini rawan terjadi isu hukum. Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Pada setiap transaksi jual beli, terlebih untuk jual beli desain di Shopee perlu kepastian hukum dan jaminan produk/ garansi produk, supaya konsumen merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, serta meminimalisir adanya penipuan. Perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli jasa desain di shopee salah satunya penulis menemukan akun penjual yang menawarkan jasa desain dan memberi garansi revisi produk maksimal 5 kali jika desain yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Pihak shopee memberikan ketentuan untuk melakukan transaksi di dalam aplikasi sehingga pengawasan pada bukti chat penjual dan konsumen bisa menjadi bukti ketika ada pelanggaran. Peraturan perundang-undangan tentanng perlindungan konsumen diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).]]>
<![CDATA[Legal analysis of the parties partnership agreement in the tiktok affiliate program ]]>
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>
<![CDATA[ The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 10 No. 4 (2023): Maret: Politic and Sosiology ]]>
Publisher : <![CDATA[Trigin Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/ijopsor.v10i4.90
<![CDATA[Human activities have begun to shift by relying on online buying and selling platforms to carry out their activities. One of the well-known platforms is Tiktok. Apart from providing space for sellers and buyers to transact, TikTok also provides an affiliate program for content creators who want to market products from TikTok sellers, and in return is to get a certain commission when the product being promoted is successfully sold. In the process of activities related to affiliation, problems can arise because the legal relationship between the parties is still unclear. Based on this description, the author examines the legality of agreements in the tiktok affiliate program. This study uses a type of normative research. The research approach used is a statutory and conceptual approach. The legal material search technique that the author uses is through library research. The agreement between the service providers, namely TikTok in the affiliate program, is a form of partner / partnership cooperation, and the agreement is carried out by default. The clauses in the terms and conditions of the affiliate program are standard clauses. therefore the terms and conditions of the tiktok affiliate program are compelling. Legal consequences if a violation occurs, namely the non-fulfillment of the conditions in the agreement clause that has been agreed upon by the parties in the tiktok affiliate can be null and void. The limitation of this journal review is that information about the basis for making decisions on the amount of commission received by content creators who are included in the affiliate program is still unclear as to the source and legal basis. There is also no legal umbrella that determines affiliate commissions in the form of legal regulations in Indonesia.]]>
<![CDATA[Critical Analysis of The Law on Purchasing Gold on Credit ]]>
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/j-kumbis.v2i2.184
<![CDATA[This study aims to understand the legal background of gold credit in Indonesia, we can explore more deeply how this product contributes to the development of Islamic banking, consumer protection, and financial market regulation more broadly. It also helps in identifying the challenges and opportunities faced in the implementation of Islamic financial practices in Indonesia. This writing uses a normative method where in this writing a literature search is conducted. Peter Mahmud stated that Legal Research must find a coherent truth, namely legal rules in accordance with legal norms or are there norms in the form of commands or prohibitions that are in accordance with Legal Principles and whether a person's actions are in accordance with Legal Principles or Legal Norms. Legal analysis of gold credit shows that this transaction involves various aspects that need to be considered, including the legal basis, sharia aspects (if applicable), financial risks, and legal treatment. It is important for financial institutions and customers to clearly understand their rights and obligations in gold credit contracts, and to comply with all applicable regulations to minimize risk and maintain fairness in this transaction.]]>
<![CDATA[Legal Consequences of Using Fake Halal Logos In The Food Industry ]]>
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/j-kumbis.v2i1.185
<![CDATA[This study aims to determine the legal consequences of counterfeiting halal logos on food products that have an important background from various perspectives, including law, economy, social, and ethics. Producers bear great responsibility in realizing halal products, so the responsibility of producers must be embodied in the production process itself by using halal ingredients accompanied by the installation of labels on the product packaging. This writing uses a normative method where in writing. The approach taken is the Conceptual Approach, starting from existing legal regulations and building a concept from views or doctrines that develop in Legal Science. Counterfeiting halal logos is a serious violation, both in terms of law and ethics. The sanctions imposed are not only intended to punish the perpetrators, but also to protect consumers and maintain market integrity. Law has an important role in regulating people's lives. For society, law is used as protection that can provide security and order in society. The halal certification and markings that have been carried out so far have only reached a small portion of food, beverage, drug, cosmetic, and other halal consumer products circulating in the community.]]>
<![CDATA[Juridical Review of the Process of Investigating Online Prostitution Crimes in Indonesia Based on National Police Regulation No. 6 of 2019 concerning Criminal Investigation (Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019) ]]>
<![CDATA[Rumadi Rumadi]]>;
<![CDATA[Vivi Sylvia Purborini]]>
<![CDATA[ Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Vol. 4 No. 03 (2024): August Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science ( AJMES ]]>
Publisher : <![CDATA[Cita Konsultindo Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Online prostitution has become a new mode, namely by offering woman via a web address. The owner of this website displays photos of women with minimal clothing ready to serve customers, Criminal Law incl in public law which Law Criminal law materially criminal law or the Criminal Code as regulations legislation that regulates everything material criminal acts and as the formal implementer of criminal law known as the Criminal Procedure Code. The type of research used by the author in this research is Library research is also known as Library Research describe systematically, normatively, and accurately the object becomes the main problem. In conclusion, Settings law about investigation And investigation has been regulated in the Criminal Procedure Code and Perkap No. 6 of 2019 Concerning Criminal Investigation. Implementation investigation And investigations in Indonesia already based on the Criminal Procedure Code and Regulations National Police Chief Number 6 of 2019 Concerning Criminal Investigation and it's been running well in every region.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Purborini, Vivi Sylvia]]>;
<![CDATA[Waskito, Sarwo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 2 No. 3 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute of Advanced Knowledge and Science ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69693/ijim.v2i3.183
<![CDATA[Crime is an act that is contrary to applicable laws. In Indonesia, there are still many weaknesses in legal protection for people with mental disorders, the offenses used by public prosecutors still use the Criminal Code as in Article 285 including monitoring of legal resources. Until now, the means and efforts to provide legal protection for the status, rights, obligations, and roles of people with mental disorders have been carried out through various laws and regulations. The study discusses the rights of people with mental disorders and the Law in Indonesia and discusses the legal provisions in Law No. 18 of 2014. The type of research used is doctrinal (normative) research. It is explained that people with mental disorders are also protected by law to obtain care and a decent life according to their human dignity. The fulfillment of rights that are relatively running is the fulfillment of the right to medical assistance and rehabilitation carried out by the Witness and Victim Protection Agency. A number of fulfillments of victims' rights are also carried out on a limited basis by local governments. The restoration of victims' rights is based on the concept of a rights-based approach (human right-based approach). The human rights-based approach is a conceptual framework used for the process of human development. People with mental disorders who are victims of rape have the right to justice, that victims have the opportunity to seek justice. The perpetrators must be able to be prosecuted and brought to court and the victims must receive recovery and compensation.]]>
