Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sinapoy, Muh. Sabaruddin; Sanib, Safril Sofwan
Halu Oleo Law Review Vol 3, No 2 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.324 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v3i2.8758

Abstract

Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif pusat dan daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling pro dan kontra menanggapi pencabutan dan pembatasan hak politik warga negara dalam pemilihan umum. Hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik.
Perlindungan Hukum Obyek Jaminan yang Tidak Didaftarkan Secara Fidusia Studi Kasus PT. Bima Multi Finance Laipa, Asnal; Sjaiful, Muhammad; Sanib, Safril Sofwan
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i1.16531

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dapat perlindungan hukum Studi kasus PT. BIMA Multi Finance Cabang Kendari, menganalisis model penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara kreditur dengan debitur wanprestasi terhadap penyitaan barang jaminan menurut perjanjian pembiayaan di PT. Bima Multi Finance. penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menjawab masalah perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur dengan jaminan kendaraan bermotor tanpa pembebanan jaminan benda secara fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi, namun lembaga pembiayaan di PT. Bima Multi Finance tidak melakukan pendaftaran secara fidusia atau hanya sebatas perjanjian jaminan fidusia secara di bawah tangan.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI GERAKAN MILENIAL LAWAN COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA Herman, Herman; Sanib, Safril Sofwan; Heryanti, Heryanti; Hasima, Rahman
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.416 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i1.14872

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian terintegrasi KKN Tematik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19 melalui gerakan Milenial Lawan Covid-19 di Sulawesi Tenggara. Program kerja yang dilakukan adalah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai penanganan dan pencegahan covid-19 melalui Gerakan Milenial Lawan Covid-19 seperti pencegahan penyebaran covid-19, penerapan social distancing atau physical distancing, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penerapan new normal melalui poster dan video dan membagikan masker dan hand sanitizer serta penerapan perilaku hidup bersih sehat kepada masyarakat. Metode Pelaksanaan yang digunakan adalah 1) metode pendekatan perorangan, mahasiswa KKN Tematik secara langsung berhubungan dengan sasaran perorangan. Cara yang dapat ditempuh antara lain kunjungan kerumah warga, 2) metode pendekatan kelompok yakni mahasiswa berhubungan dengan kelompok sasaran dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media poster dan video. Hasilnya menujukan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat melalui media poster dan video dalam pencegahan dan penanganan covid-19 di Sulawesi Tenggara baik dan kegiatan pengabdian tentang penanggulangan covid-19 sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat  Sulawesi Tenggara dalam mencegah penyebaran covid-19.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI KELURAHAN BUNGKUTOKO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI Herman, Herman; Sanib, Safril Sofwan; Safiuddin, Sahrina; Hasima, Rahman; Zuliarti, Wa Ode
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.3 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22010

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian terintegrasi KKN Tematik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan covid-19 di Kelurahan Bungkutoko. Kegiatan ini dilakukan dengan metode, Pertama; metode pendekatan secara tidak langusung yakni mahasiswa berhubungan dengan masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara membagikan poster terkait vaksinasi covid-19. Kedua; metode pendekatan langusung, mahasiswa KKN Tematik secara langsung berhubungan dengan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa peserta KKN Tematik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap menerapan protokol kesehatan serta membuat poster terkait vaksinasi covid-19 yang disampaikan langsung kepada masyarakat dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga Kelurahan Bungkutoko sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan covid-19, antara lain: a) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 melalui vaksinasi, b) Sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi covid-19, c) Sosialisasi mengenai pemberian bantuan social ketika menerima vaksinasi, d) Sosialisasi mengenai apa itu covid-19, e) Sosialisasi penggunaan masker, f) Sosialisasi pengunaan antiseptik/hand sanitizer, g) Sosialisasi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
Pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Sulihin, La Ode Muhamad; Abdullah, Sitti Aisah; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Arfa, Arfa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1440

Abstract

Pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan sarana kedaulatan rakyat yang ada di daerah. Dalam setiap pemilihan, ragam pelanggaran masih kerap terjadi. Proses pengawasan merupakan usaha untuk memastikan pemilihan berlangsung secara berkualitas. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang substansi salah satunya dengan ikut serta dalam mengawasi tahapan pemilihan. Rendahnya tingkat kesadaran masayarakat menimbulkan sikap acuh dari masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi yang pada akhirnya pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa saja. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan langsung, dimana mahasiswa tim pengabdian turun langsung ke masyarakat khususnya pemuda melalui sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Pada rangkaian akhir kegiatan, dilakukan pembentukan forum warga pengawasan partisipatif yang dengan sasaran pemilih pemula. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda diantaranya tingkat partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pengetahuan para pemuda khususnya pemuda tentang perbuatan yang dilarang dalam pemilihan kepala daerah, belum adanya kelompok-kelompok pemuda yang bergerak dalam bidang pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Urgensinya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah sama urgennya dengan usaha pendalaman proses demokrasi pada masyarakat secara utuh. Barometer kualitas demokrasi adalah adanya partisipasi warga dalam pemilihan. Sebagai bentuk penerapan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Panwascam Ranomeeto bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat membentuk forum warga pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat kepada pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran pidana Pemilu dalam pemilihan.
EDUKASI HUKUM MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA CIALAM JAYA KABUPATEN KONAWE SELATAN Sulihin, La Ode Muhamad; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin; Sarif, Asri; Rere, Charen Aprisia; Kumalasari, Desy
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i1.5900

Abstract

Illicit trafficking and narcotics abuse have reached all corners of Indonesia, including rural communities. One of the areas in Indonesia that is prone and still relatively high in narcotics abuse is the Province of Southeast Sulawesi. South Konawe Regency is one of the regencies that is a concern in eradicating narcotics trafficking and abuse because it is included in the red area. The villages in the South Konawe Regency area adjacent to the Lantari Jaya (Bombana) sub-district are meeting places between dealers and couriers. It's time to keep the village resilient against the threat of drug trafficking. This community service activity was carried out in Cialam Jaya Village, because there were several problems faced by the community, namely the low public awareness related to the prevention of narcotics trafficking and abuse as well as the lack of public knowledge and understanding of the modus operandi of narcotics distribution and the impact of drug abuse. narcotics. This community service activity is carried out in 3 (three) stages, namely Problem Identification, Resource Identification and Legal Counseling. Through this counseling, participants are able to increase their knowledge and understanding of the dangers of narcotics which not only affects users, individuals as users, but also as a whole, both society and the state. Through this action, the public is reminded that efforts to prevent drug trafficking and abuse cannot only be imposed on law enforcement officers, but must come from families and communities. This prevention effort cannot separate them from the responsibility to interfere in every crime.  Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok wilayah di Indonesia termasuk masyarakat perdesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan dan masih tergolong tinggi dalam penyalahgunaan narkotika adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena masuk dalam wilayah merah. Desa-desa di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang berdekatan dengan Kecamatan Lantari Jaya (Bombana) merupakan tempat perjumpaan antara pengedar dan kurir. Saatnya untuk menjaga desa agar tetap tangguh terhadap ancaman perdagangan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cialam Jaya, karena terjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yakni rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap modus-modus operandi dalam pengedaran narkotika serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Melalui penyuluhan ini, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkotika yang tidak hanya mempengaruhi penggunanya, individu sebagai pengguna, tetapi juga secara keseluruhan, baik masyarakat maupun negara. Melalui aksi ini, masyarakat diingatkan bahwa upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi harus berasal dari keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan ini tidak dapat memisahkan mereka dari tanggung jawab untuk ikut campur dalam setiap kejahatan.