Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : jurnal ilmu multidisplin

Studi Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Lamaholot dari Perspektif Hubungan Internasional Suratena, Lidya; H.J de Fretes, Christian; Ismoyo, Petsy Jessy
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1093

Abstract

Penelitian ini membahas terkait perjuangan masyarakat adat Lamaholot dalam melindungi hak atas tanah dan budaya mereka melalui perspektif hubungan internasional. Menggunakan teori konstruktivisme oleh Alexander Wendt dan Indigenous Paradigm sebagai landasan analisis, penelitian ini menyoroti bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat terkhususnya Lamaholot  tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh konstruksi sosial, nilai-nilai budaya dan norma internasional yang berkembang. Teori konstruktivisme menekankan bahwa identitas dan kepentingan masyarakat adat Lamaholot dibentuk melalui proses sosial dan interaksi dengan norma global, sementara Indigenous paradigm menegaskan pentingnya pengakuan kolektif, spritualitas serta hubungan hostolik antara manusia dan alam.  Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumen resmi dan sumber-sumber sekunder yang relevan. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat pengakuan secara konstitusional dan internasional, implementasi perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat kebijakan yang top-down dan minimnya partisipasi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan, demi menjaga keberlanjutan identitas budaya dan hak atas tanah masyarakat Lamaholot di tengah tekanan globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Peran Advokasi Amnesty International terhadap Pelanggaran Kebebasan Berekspresi : PSN Rempang Eco City Yosafat, Intan Mutiara; H.J de Fretes, Christian; Ismoyo, Petsy Jessy
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1098

Abstract

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City oleh pemerintah Indonesia telah menimbulkan konflik terkait pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Penolakan masyarakat terhadap relokasi paksa tersebut direspons dengan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian Indonesia termasuk intimidasi. Aparat kepolisian juga melakukan penangkapan dan melemparkan gas air mata kepada para pendemo. Amnesty International memiliki peran untuk mengadvokasi hak asasi manusia dengan mengangkat isu pelanggaran kebebasan berekspresi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam menanggapi kasus Rempang. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis data sekunder dari laporan resmi dan media. Upaya advokasi ini menunjukkan pentingnya peran aktor non-negara dalam memperjuangkan hak-hak sipil.
Perlindungan Hukum PMI Sektor Kaigo di Jepang: Analisis Efektivitas Peran KP2MI Pada Program G to G (2020-2024) Herlinda, Evelyne Dea; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Ismoyo, Petsy Jessy
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1937

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor kaigo dalam skema Government‑to‑Government (G to G) Indonesia–Jepang periode 2020–2024. Kerangka pelindungan dipahami sebagai sistem berlapis yang saling menguatkan: UU No. 18 Tahun 2017 sebagai fondasi nasional dari prapenempatan hingga purna penempatan, pengaturan bilateral dalam IJEPA/EPA yang mengoperasionalkan standar kualifikasi, kontrak, dan mekanisme seleksi, serta regulasi ketenagakerjaan Jepang yang menetapkan ketentuan upah, jam kerja, keselamatan, dan jaminan sosial. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, data dihimpun melalui wawancara dengan KP2MI dan LPK serta studi pustaka atas dokumen resmi dan literatur terkait migrasi kerja.Temuan mengindikasikan bahwa pelindungan yang efektif bergantung pada penerjemahan mandat ke prosedur operasional lintas fase, dengan KP2MI sebagai aktor sentral. Konsistensi implementasi SOP, kejelasan informasi kontrak, kesiapan bahasa serta kompetensi kaigo, dan kecepatan respons pengaduan muncul sebagai determinan kunci. Lingkungan ketenagakerjaan Jepang dinilai relatif suportif bagi pekerja asing, sehingga kemampuan PMI memanfaatkan sistem yang tersedia menjadi faktor penentu di lapangan. Di hulu, LPK berperan strategis dalam membangun kesiapan dasar melalui pelatihan bahasa, kompetensi kaigo, dan literasi hak, meski masih dihadapkan pada disparitas kemampuan peserta, ketidakseragaman sarana praktik, dan kebutuhan penyelarasan kurikulum dengan standar industri di Jepang. Secara keseluruhan, efektivitas pelindungan dipertautkan dengan harmonisasi regulasi lintas‑negara, koordinasi kelembagaan, dan integrasi informasi dari prapenempatan sampai purna penempatan, sehingga manfaat sosial‑ekonomi pengalaman kerja PMI kaigo dapat diwujudkan secara optimal.